Publik Bali tentu tahu siapa yang paling vokal berbicara soal kenaikan upah pekerja di Bali untuk tahun 2027. Jauh sebelum keputusan kenaikan UMP Bali 2027 menjadi Rp4.559.287 per bulan atau naik 42,15 persen, ada perjuangan panjang yang patut diapresiasi.
Ya, siapa lagi kalau bukan Nyoman Parta.
Politisi yang akrab disapa Pak Man ini bisa dibilang tidak pernah lelah membicarakan soal upah pekerja. Mulai dari forum parlemen, diskusi formal, pertemuan dengan kelompok buruh, sampai obrolan santai di warung kopi, persoalan upah selalu menjadi salah satu hal yang ia suarakan.
Bukan sekali dua kali ia mengingatkan bahwa pekerja juga punya kebutuhan hidup yang terus meningkat. Mereka harus membayar kontrakan, membeli beras, memenuhi kebutuhan keluarga, membiayai pendidikan anak, dan menghadapi berbagai kebutuhan lainnya.
Sementara itu, upah yang diterima sering kali belum sebanding dengan biaya hidup yang harus ditanggung.
Karena begitu sering menyuarakan kenaikan upah, Pak Man bahkan kerap mendapat komentar pedas di media sosial.
“Memangnya kalau nanti perusahaan melakukan PHK, Pak Man yang akan memberi mereka makan?”
Komentar seperti itu tentu bukan hal yang ringan. Sebab, memperjuangkan kenaikan upah memang tidak sesederhana meminta angka dinaikkan. Ada kepentingan pekerja yang harus diperjuangkan, tetapi ada juga keberlangsungan perusahaan yang perlu diperhitungkan.
Namun, perjuangan Pak Man bukan berdiri di atas kertas kosong atau sekadar mengikuti keinginan sesaat. Ia terus mendorong agar pembahasan upah mengacu pada data kebutuhan hidup layak, termasuk data Badan Pusat Statistik (BPS).
Artinya, ada dasar yang ingin ia bawa bahwa pekerja membutuhkan penghasilan yang masuk akal untuk bisa hidup dengan layak.
Dan sekarang, hasilnya sudah ada di depan mata. UMP Bali 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp4.559.287 per bulan.
Tentu, kenaikan ini bukan hasil perjuangan satu orang. Ada suara buruh yang berkali-kali disampaikan, ada mahasiswa yang ikut mengawal, ada kelompok masyarakat yang ikut mendorong, bahkan ada orang-orang yang mungkin bekerja dalam diam tanpa banyak diketahui publik.
Ada pula peran BRIDA dan Dewan Pengupahan yang terlibat dalam proses pembahasan dan perumusan kebijakan. Semua punya bagian dalam perjalanan panjang ini.
Pada akhirnya, keputusan juga berada di tangan Gubernur Bali, Wayan Koster, yang telah menandatangani surat keputusan penetapan UMP tersebut.
Karena itu, ketika upah akhirnya naik, rasanya tidak berlebihan kalau kita menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang ikut memperjuangkannya. Jangan hanya menikmati hasil akhirnya, tetapi lupakan proses panjang yang terjadi di belakangnya.
Bagi pekerja, kenaikan ini mungkin bukan berarti semua persoalan hidup langsung selesai. Harga kebutuhan pokok tetap harus dibayar, biaya tempat tinggal tetap berjalan, dan kebutuhan keluarga tidak pernah berhenti. Namun, setidaknya ada langkah maju yang bisa dirasakan.
Dan satu hal yang penting, perjuangan seperti ini jangan berhenti setelah angka upah diumumkan. Sebab, kesejahteraan pekerja bukan hanya soal berapa besar angka yang tertulis dalam SK, tetapi juga bagaimana mereka bisa hidup lebih layak tanpa harus terus-menerus khawatir tentang hari esok.
Untuk semua yang sudah ikut berjuang, terima kasih. Perjuangan kalian tidak sia-sia. Namun tugasnya belum selesai, sebab yang paling penting dari kenaikan upah Bali 2027 adalah implementasi dan pengawasan di lapangan. (Redaksi Bali Topik).









