BALITOPIK.COM, DENPASAR – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar memperingati hari jadi ke-32 dengan cara menggelar “Piknik Waras: Merawat Akal Lewat Diskusi, Menjaga Fisik dengan Berlari” di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Sabtu (8/8/2026).
Mengusung konsep piknik di ruang terbuka hijau, kegiatan tersebut menjadi ruang perjumpaan antara jurnalis, akademisi, organisasi pers, mahasiswa, hingga masyarakat umum untuk membicarakan persoalan Bali, khususnya krisis ekologi dan masa depan ruang hidup masyarakat.
Puncak kegiatan diisi diskusi bertajuk “Refleksi Tri Hita Bencana di Tengah Kondisi Bali Sekarang dan Mendatang”. Diskusi dipandu Koordinator Divisi Pendidikan AJI Denpasar, Ni Komang Yuko Utami.
Yuko mengatakan konsep tersebut sengaja dibuat berbeda dari kegiatan diskusi pada umumnya. Ruang terbuka dipilih agar percakapan berlangsung lebih cair, tetapi tetap mempertahankan sikap kritis terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Bali.
“Agenda diskusi ini dirancang agak berbeda dari biasanya. Pendekatan refleksi dengan konsep piknik di ruang terbuka hijau publik ini menjadi cara menjalin interaksi yang lebih cair tapi tetap serius,” ujar Yuko.
Menurutnya, ruang publik dapat menjadi tempat untuk membangun percakapan kritis lintas generasi. Persoalan yang dibicarakan tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga kondisi sosial dan ruang hidup masyarakat Bali.
“Termasuk menjalin percakapan yang kritis antara lintas generasi merespons berbagai hal tentang Bali, tentang ruang hidup kita,” tambahnya.
Diskusi tersebut menjadikan buku “Tri Hita Bencana: Ekonomi Politik Keserakahan Manusia Bali Kontemporer” karya akademisi dan antropolog I Ngurah Suryawan sebagai salah satu pemantik pembahasan.
Suryawan yang hadir sebagai pembicara menyoroti berbagai persoalan ekologis Bali. Menurutnya, kerusakan lingkungan tidak semata-mata disebabkan oleh kekuatan oligarki, tetapi juga diperparah oleh keberadaan kelompok yang disebutnya sebagai kelas komprador.
“Yang saya lihat, dari dulu ada kelas komprador. Menjilat dan menekan ke bawah,” ungkap Suryawan.
Ia menjelaskan, buku “Tri Hita Bencana” lahir dari kegelisahan melihat berbagai persoalan yang terjadi di Bali. Buku tersebut, kata dia, memang tidak semata-mata ditujukan sebagai karya akademik yang mengedepankan metodologi, tetapi diharapkan menjadi pemantik kesadaran dan gerakan sosial.
“Ada yang kritik kurang metodologis. Bagi saya, buku ini adalah sebuah pemantik gerakan sosial,” katanya.
Dalam diskusi, Suryawan juga mengulas sejarah ruang di Bali, termasuk rentetan peristiwa 1965 dan intervensi kapital terhadap ruang hidup masyarakat.
Ia turut menyoroti persoalan relasi gender dalam praktik budaya dan ritual adat Bali. Menurutnya, kontribusi perempuan dalam berbagai pelaksanaan upacara adat sering kali tidak terlihat, meski perempuan menjadi salah satu pihak yang paling banyak mencurahkan tenaga dalam mempersiapkan kegiatan tersebut.
“Selalu yang ditampilkan adalah soal dana upakara, ditambah fenomena bansos, namun lupa akan andil tubuh perempuan,” terangnya.
Pemaparan tersebut kemudian berkembang menjadi diskusi interaktif. Sejumlah peserta menyoroti persoalan transparansi anggaran pemerintah hingga minimnya gerakan kritis masyarakat sipil di Bali, termasuk dari lingkungan kampus.
Kegiatan AJI Denpasar juga diisi dengan lapak baca yang terbuka bagi peserta. Kehadiran peserta berasal dari berbagai kelompok, mulai dari organisasi pers seperti PWI Bali, PFI Denpasar, IWO Bali dan IJTI Bali, pers mahasiswa, akademisi, hingga masyarakat umum.
Ketua AJI Denpasar Ni Kadek Novi Febriani mengatakan peringatan HUT ke-32 AJI yang jatuh pada 7 Agustus mengusung tema nasional “Bertahan, Bersuara, Berkarya”.
Menurut Febriani, tema tersebut relevan dengan kondisi kebebasan pers dan persoalan lingkungan yang dihadapi Bali saat ini. Ia menilai krisis ekologi memiliki kaitan erat dengan kerja-kerja jurnalistik karena jurnalis memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak publik atas informasi.
“Jurnalis bekerja untuk memenuhi hak publik atas informasi, sehingga wajib mempublikasikan fakta sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers,” jelasnya.
Namun, dalam menjalankan tugas tersebut, jurnalis masih menghadapi berbagai bentuk tekanan, baik politik, ekonomi maupun hukum. Menurut Febriani, suara kritis bahkan tidak jarang diposisikan sebagai ancaman bagi kekuasaan.
Ia juga menyinggung penggunaan label peyoratif seperti “londo ireng” terhadap suara-suara kritis.
“Sama halnya dengan kondisi ekologi di Bali yang semakin mengkhawatirkan. Alam sering kali dianggap sekadar sebagai aset yang bisa diperas, bukan sebagai ruang yang harus dijaga. Maka, penting peran jurnalis yang meliput isu ekologi untuk menjadi penjernih dan berpihak pada kemanusiaan. Tidak bisa netral,” tegas Febriani.
Ia mengatakan masih ada harapan untuk menjaga Bali selama jurnalis, aktivis, akademisi, dan masyarakat sipil tetap berani menyuarakan kritik serta mengawal berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat.
Menjelang akhir diskusi, peserta diajak menuliskan kegelisahan masing-masing pada selembar kertas. Kertas-kertas tersebut kemudian diputar sebanyak tujuh kali dalam formasi melingkar.
Dari tulisan yang terkumpul, terlihat sejumlah kegelisahan yang relatif sama, salah satunya terkait pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat. Minimnya fasilitas transportasi umum di Bali menjadi salah satu persoalan yang muncul.
Setelah sesi diskusi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan aktivitas fisik. Para peserta diajak berlari dari Lapangan Niti Mandala Renon menuju Sekretariat AJI Denpasar di Jalan Sedap Malam.
Jarak tempuh lari tersebut mencapai 3,2 kilometer. Angka itu dipilih sebagai simbol usia AJI yang kini memasuki tahun ke-32.
Melalui “Piknik Waras”, AJI Denpasar tidak hanya merayakan perjalanan organisasi selama 32 tahun, tetapi juga mengajak publik untuk tetap merawat daya kritis di tengah berbagai persoalan Bali, sekaligus menjaga kesehatan fisik sebagai bagian dari ketahanan dalam menjalankan kerja jurnalistik dan kehidupan bermasyarakat. (*)