BALITOPIK.COM, JEMBRANA — Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto dari Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026). Salah satu proyek yang menjadi bagian dari tahap awal program tersebut adalah PLTS Site Gilimanuk berkapasitas 300 megawatt peak (MWp).
Peluncuran sekaligus groundbreaking PLTS Site Gilimanuk berlangsung di kawasan Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Kecamatan Melaya, Jembrana. Presiden Prabowo hadir didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, serta jajaran pemerintah daerah.
Program PLTS 100 GWp tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
“Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GWp, diawali dengan 14 PLTS yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau,” ujar Prabowo.
Presiden menargetkan program PLTS 100 GWp dapat direalisasikan dalam waktu tiga tahun. Bahkan, pemerintah membuka peluang penyelesaian lebih cepat.
“Ini merupakan program untuk mewujudkan kemandirian energi Indonesia. PLTS 100 GWp ini ditargetkan dapat tercapai dalam waktu tiga tahun, bahkan dapat lebih cepat,” katanya.
Lantas, apa dampaknya bagi ekonomi Bali?
Dari sisi investasi, PLTS Gilimanuk memiliki nilai ekonomi yang cukup besar. Proyek ini diperkirakan membutuhkan investasi mencapai Rp9,157 triliun.
PLTS Gilimanuk dirancang memiliki kapasitas 300 MWp dan dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 1.000 megawatt hour (MWh).
Proyek tersebut membutuhkan lahan sekitar 321 hektare dan diproyeksikan menghasilkan energi sekitar 470 gigawatt hour (GWh) per tahun.
Besarnya investasi tersebut berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi turunan selama tahapan pembangunan maupun ketika fasilitas mulai beroperasi.
Rantai ekonomi tersebut dapat mencakup pekerjaan konstruksi, penyediaan material, jasa pendukung proyek, transportasi, logistik, hingga kebutuhan operasional dan pemeliharaan pembangkit.
Dengan demikian, dampak ekonomi PLTS Gilimanuk tidak hanya dihitung dari jumlah listrik yang dihasilkan, tetapi juga dari aktivitas ekonomi yang muncul di sekitar proyek.
Dampak ekonomi lainnya berasal dari pengurangan penggunaan bahan bakar minyak.
PLTS Gilimanuk diproyeksikan mampu menghemat penggunaan BBM hingga sekitar 151 ribu kiloliter per tahun.
Penghematan tersebut menjadi penting bagi sistem energi Bali karena proyek ini memang diarahkan untuk membantu mengeliminasi pembangkit berbahan bakar minyak dalam sistem kelistrikan Bali melalui kombinasi PLTS dan BESS.
Semakin besar penggunaan energi surya untuk menggantikan pembangkit berbahan bakar fosil, semakin besar pula potensi pengurangan kebutuhan BBM untuk pembangkitan listrik.
Dari perspektif ekonomi, pengurangan konsumsi BBM dapat membantu menekan biaya energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
PLTS Gilimanuk nantinya akan diinterkoneksikan dengan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilovolt (kV) Negara–Gilimanuk.
Proyek tersebut ditargetkan mencapai Commercial Operation Date (COD) pada 2028.
Salah satu aspek yang membuat proyek Gilimanuk menarik bukan hanya kapasitas PLTS sebesar 300 MWp, tetapi juga keberadaan BESS berkapasitas 1.000 MWh.
Sistem penyimpanan energi tersebut berfungsi mendukung pengelolaan energi yang dihasilkan pembangkit surya. Hal ini penting karena produksi listrik dari PLTS bergantung pada ketersediaan sinar matahari.
Dengan adanya sistem penyimpanan, energi yang dihasilkan dapat dikelola untuk mendukung kebutuhan sistem kelistrikan.
Proyek ini menggunakan skema pengembangan Independent Power Producer (IPP). Pembelian tenaga listrik PLTS menggunakan skema energy payment, sedangkan BESS menggunakan capacity payment.
Dampak ekonomi program PLTS juga terlihat dari skala program secara nasional.
Tahap awal program 100 GWp mencakup 14 lokasi dengan total kapasitas sekitar 5,2 GWp.
Selain PLTS Gilimanuk, proyek tersebut mencakup PLTS Madura 605 MWp, PLTS Cirata 1.250 MWp, PLTS Jatigede 636 MWp, PLTS Jatiluhur 1.688 MWp, PLTS Lahan Bank Tanah 69 MWp, serta sejumlah proyek lain yang berada dalam tahap peresmian, konstruksi maupun groundbreaking.
Secara keseluruhan, program tersebut membutuhkan investasi sekitar Rp1.140 triliun.
Pemerintah memperkirakan program tersebut memiliki potensi penghematan BBM sekitar Rp73,9 triliun per tahun.
Selain itu, program nasional tersebut diproyeksikan membuka potensi kebutuhan tenaga kerja konstruksi sekitar 3.465.000 orang dan tenaga kerja manufaktur sekitar 2.053.000 orang.
Bagi Bali, manfaat ekonomi tersebut berpotensi muncul melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok, jasa konstruksi, transportasi, logistik, maupun layanan pendukung lainnya.
Namun, besarnya investasi proyek tidak otomatis berarti seluruh nilai ekonomi tersebut akan masuk ke Bali. Besarnya manfaat ekonomi daerah akan sangat bergantung pada seberapa besar keterlibatan tenaga kerja, pelaku usaha, dan industri lokal dalam rantai pembangunan serta operasional proyek.
Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya menyiapkan lahan untuk mendukung pengembangan program PLTS tersebut.
Kesiapan tersebut bahkan mendapat pujian dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Gubernur Provinsi Bali, Bapak Wayan Koster sudah menyiapkan tanah 1.000 hektare di lokasi ini, suratnya sudah dikeluarkan, memang paten betul Gubernur Bali ini,” kata Bahlil.
Di tingkat Bali, pemerintah menargetkan pengembangan PLTS mencapai total kapasitas 1.000 MWp yang didukung BESS berkapasitas 3.300 MWh.
Kehadiran PLTS Gilimanuk dapat menjadi salah satu fondasi menuju target tersebut sekaligus membuka peluang baru bagi Jembrana dalam pengembangan sektor ekonomi berbasis energi terbarukan.
Lokasi proyek di Gilimanuk juga memiliki posisi strategis karena berada di wilayah barat Bali dan terhubung dengan jaringan listrik melalui SUTT Negara–Gilimanuk.
Jika berjalan sesuai target, PLTS Gilimanuk bukan hanya menambah kapasitas pembangkit energi terbarukan di Bali.
Proyek ini juga membawa tiga dampak ekonomi yang cukup jelas. Investasi besar, pengurangan penggunaan BBM, dan peluang tumbuhnya aktivitas ekonomi serta lapangan kerja di sekitar rantai proyek.
Tantangannya adalah memastikan manfaat tersebut tidak berhenti pada angka investasi dan kapasitas pembangkit. Pemerintah perlu memastikan pelaku usaha lokal dan tenaga kerja Bali memperoleh ruang untuk terlibat dalam rantai ekonomi yang terbentuk.
Dengan target COD pada 2028, perkembangan pembangunan PLTS Gilimanuk dalam dua tahun ke depan akan menjadi penentu apakah proyek ini mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi Jembrana dan Bali. (*)