BALITOPIK.COM, JEMBRANA — Bali mulai mempercepat peralihan sistem energinya dari ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) menuju energi baru terbarukan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dan PT PLN (Persero) untuk mempercepat pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan di Bali.
Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di sela peluncuran dan groundbreaking Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) Site Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Selasa (25/8/2026).
Momentum tersebut berlangsung setelah Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program PLTS 100 GWp yang tahap awalnya mencakup 14 lokasi di sejumlah provinsi, termasuk Bali.
Koster mengatakan Pemerintah Provinsi Bali menyambut kebijakan pemerintah pusat tersebut karena sejalan dengan agenda Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih.
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Bali, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang telah meluncurkan kebijakan program PLTS 100 GWp di Provinsi Bali,” ujar Koster.
Menurut Koster, Bali mendapat alokasi pengembangan PLTS sekitar 1.000 MWp. Kebijakan tersebut selanjutnya akan dilaksanakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero).
Koster menegaskan bahwa pengembangan energi bersih bukan kebijakan yang baru muncul di Bali. Pemerintah Provinsi Bali telah merancang arah tersebut sejak 2019 melalui kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih yang dituangkan dalam Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019.
“Jadi program ini sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2019 lalu, namun belum berjalan optimal karena situasi saat itu kurang kondusif akibat pandemi COVID-19,” kata Koster.
Menurut dia, peluncuran program PLTS 100 GWp oleh Presiden Prabowo menjadi momentum untuk kembali mempercepat agenda tersebut.
“Tugas kami di daerah ialah membebaskan lahan milik negara yang tidak produktif dan bisa difungsikan untuk memberikan manfaat banyak kepada masyarakat, terutama kebutuhan energi yang tertuang dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun, yaitu Bali Mandiri Energi dengan Bali Energi Bersih,” ujarnya.
Koster menyebut kesiapan lahan menjadi salah satu kontribusi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan di Bali.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pengembangan PLTS akan mendorong perubahan dalam sistem kelistrikan Bali.
Jika selama ini sebagian sistem kelistrikan masih dipengaruhi penggunaan BBM impor, pengembangan energi surya diharapkan secara bertahap menggeser penggunaan tersebut dengan sumber energi domestik.
“Dengan adanya program ini, sistem kelistrikan Bali bergeser yang tadinya ada faktor penggunaan BBM yang impor, digantikan dengan energi dari domestik. Dari energi mahal menjadi energi yang murah, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan,” ujar Darmawan.
Menurut Darmawan, perubahan tersebut sejalan dengan agenda Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih yang menjadi salah satu fondasi pembangunan energi di Pulau Dewata.
PLN juga melihat transisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan listrik, tetapi dapat memberikan dampak terhadap sektor pariwisata Bali.
“Pariwisata Bali bertumbuh berkembang dengan adanya energi hijau yang jauh lebih handal, lebih bersih, dan lebih ekonomis,” katanya.
Bagi Koster, peralihan energi menjadi penting karena Bali memiliki posisi sebagai salah satu destinasi wisata utama dunia.
Menurut dia, kebutuhan energi bersih tidak hanya menyangkut ketahanan listrik, tetapi juga berkaitan dengan citra Bali sebagai destinasi pariwisata yang semakin dituntut memperhatikan aspek lingkungan.
“Kami sudah mendapat arahan dari Bapak Menteri ESDM bersama Dirut PLN agar Bali ini menggunakan energi baru terbarukan. Manfaat daripada PLTS ini tidak saja untuk memenuhi kebutuhan energi, tapi juga meningkatkan citra pariwisata Bali,” kata Koster.
Ia menilai Bali membutuhkan ekosistem lingkungan yang bersih untuk menjaga daya tariknya sebagai destinasi wisata internasional.
“Bali merupakan daerah wisata utama dunia yang perlu didukung oleh ekosistem lingkungan yang bersih,” ujarnya.
Koster juga menilai penggunaan energi terbarukan dapat memberikan manfaat dari sisi biaya dan mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor.
“Jadi ini kebijakan yang sangat bermanfaat dan program PLTS ini tidak lagi impor BBM, biayanya juga jauh lebih murah,” kata Koster.
Darmawan menegaskan percepatan pembangunan PLTS membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurut dia, salah satu faktor penting dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berskala besar adalah ketersediaan lahan.
“Untuk itu hari ini kami menandatangani program kerja sama. Akselerasi ini perlu kerja sama yang erat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan,” ujar Darmawan.
Di Jembrana, pembangunan PLTS Site Gilimanuk menjadi salah satu proyek awal program PLTS 100 GWp.
Proyek tersebut dirancang memiliki kapasitas 300 MWp dan dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 1.000 MWh. Kebutuhan lahannya sekitar 321 hektare, dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp9,157 triliun.
PLTS Gilimanuk diproyeksikan menghasilkan energi sekitar 470 GWh per tahun dan berpotensi menghemat penggunaan BBM hingga 151 ribu kiloliter per tahun.
Proyek tersebut juga akan diinterkoneksikan dengan jaringan SUTT 150 kV Negara-Gilimanuk dan ditargetkan mencapai Commercial Operation Date (COD) pada 2028.
Dengan pengembangan tersebut, transisi energi Bali tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan listrik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang menghubungkan ketahanan energi, lingkungan, dan keberlanjutan pariwisata.
Bagi Bali, tantangan berikutnya adalah memastikan pembangunan infrastruktur energi terbarukan berjalan sesuai target sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Jika agenda tersebut terealisasi, peralihan dari BBM impor menuju energi terbarukan akan menjadi salah satu perubahan penting dalam sistem energi Bali, sekaligus memperkuat upaya menjaga citra Pulau Dewata sebagai destinasi pariwisata yang bersih dan berkelanjutan. (*)