BALITOPIK.COM, BADUNG — Kemacetan di kawasan pariwisata Kuta menjadi salah satu persoalan yang tengah serius ditangani Pemerintah Kabupaten Badung. Pemkab Badung kini menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari parkir terpusat, penataan ruang jalan dan pedestrian, hingga penjajakan transportasi publik berbasis jalur khusus seperti trem.
Upaya tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Inggris. Delegasi Kedutaan Besar Inggris berkunjung ke Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung untuk menjajaki kerja sama pengembangan infrastruktur hijau, transportasi berkelanjutan, dan penataan mobilitas perkotaan.
Delegasi dipimpin Minister Counsellor for Development Kedutaan Besar Inggris, Peter Rajadiston, bersama tim teknis dan mitra pelaksana dari PwC. Pertemuan dengan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa berlangsung di Ruang Kriya Gosana I, Puspem Badung, Jumat (21/8/2026).
Bagi Pemkab Badung, kerja sama tersebut menjadi peluang untuk mendapatkan dukungan teknis dalam menghadapi persoalan transportasi di kawasan dengan aktivitas pariwisata yang sangat tinggi.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan pemerintah daerah terbuka terhadap kerja sama yang dapat menghasilkan solusi konkret bagi persoalan kemacetan dan kebutuhan infrastruktur perkotaan.
“Kami terbuka terhadap kerja sama yang memberikan solusi konkret bagi persoalan transportasi, kemacetan, dan infrastruktur hijau. Kami harap kerja sama ini tidak berhenti pada diskusi, melainkan diwujudkan dalam program aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat dan pariwisata Badung,” ujar Adi Arnawa.
Kuta Jadi Salah Satu Titik Prioritas
Salah satu fokus utama Pemkab Badung saat ini adalah penataan transportasi di kawasan Kuta.
Kawasan tersebut menjadi salah satu pusat aktivitas wisata di Badung dengan mobilitas kendaraan dan pejalan kaki yang tinggi. Kepadatan lalu lintas juga diperparah oleh penggunaan badan jalan untuk parkir.
Karena itu, Pemkab Badung menyiapkan konsep kantong parkir terpusat atau center park untuk mengurangi kendaraan yang berhenti dan parkir di badan jalan.
Selain parkir terpusat, penataan juga diarahkan pada penertiban jalur umum dari parkir liar, perbaikan pedestrian, serta pengembangan transportasi publik rendah emisi.
Langkah tersebut dipandang penting karena persoalan kemacetan tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah kapasitas jalan.
Pemkab Badung mulai mengarahkan kebijakan pada perubahan pola mobilitas, termasuk mendorong masyarakat dan wisatawan menggunakan transportasi publik.
Sebelum Trem, Ruang Jalan Harus Steril
Salah satu gagasan yang mulai dijajaki adalah pengembangan transportasi publik berbasis jalur khusus, termasuk moda transportasi massal berbasis trem.
Namun, Adi Arnawa menegaskan pembangunan moda tersebut tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.
Menurutnya, ruang jalan harus terlebih dahulu ditata dan disterilkan dari parkir liar maupun hambatan lain yang mengganggu arus lalu lintas.
“Langkah awal kami adalah mengamankan ruang jalan dari parkir liar. Transportasi publik tidak akan efektif jika langsung diterapkan tanpa jalur khusus yang steril dari kemacetan jalur umum,” kata Adi Arnawa.
“Jika ruang jalan sudah steril, barulah kita terapkan moda transportasi khusus tersebut,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rencana trem masih berada dalam rangkaian penataan sistem transportasi, bukan berarti pembangunan trem sudah dipastikan segera dimulai.
Tahap awal yang sedang dipersiapkan adalah memastikan ruang jalan memiliki kapasitas dan tata kelola yang mendukung penerapan transportasi publik berbasis jalur khusus.
Parkir Terpusat Disiapkan
Untuk mendukung skema tersebut, Pemkab Badung tengah mematangkan sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi center park.
Beberapa lahan strategis di kawasan pariwisata dan pusat perbelanjaan sedang dipertimbangkan untuk menampung kendaraan sehingga parkir tidak lagi bergantung pada badan jalan.
Konsep ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat sekaligus. Pertama, mengurangi kendaraan yang berhenti di sepanjang jalan. Kedua, memberikan ruang yang lebih leluasa bagi kendaraan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki.
Jika diterapkan secara konsisten, parkir terpusat juga dapat menjadi bagian dari perubahan pola perjalanan wisatawan di kawasan Kuta.
Inggris Dukung Transportasi Rendah Karbon
Dukungan Pemerintah Inggris terhadap Badung tidak hanya berkaitan dengan persoalan kemacetan.
Kunjungan delegasi Inggris merupakan bagian dari tindak lanjut Strategic Partnership Indonesia-Inggris serta berkaitan dengan kunjungan kerja Gubernur Bali ke Inggris dalam rangka London Climate Action Week.
Inggris menyatakan kesiapan memberikan dukungan teknis dalam pengembangan kawasan rendah emisi atau Ultra Low Emission Zone (ULEZ) serta transisi menuju sistem transportasi publik rendah karbon.
Peter Rajadiston mengatakan posisi Badung sangat penting bagi perekonomian dan pariwisata Bali sehingga pembenahan sistem mobilitas menjadi agenda strategis.
“Kabupaten Badung memegang peran kritis dalam perekonomian dan pariwisata Bali. Kami sangat kagum dengan visi Bapak Bupati serta prioritasnya yang jelas mengenai mobilitas perkotaan berkelanjutan,” ujar Peter.
Ia mengatakan Pemerintah Inggris berkomitmen mendukung Badung dalam mengembangkan transportasi rendah karbon dan infrastruktur hijau.
“Melalui kemitraan strategis ini, Pemerintah Inggris berkomitmen penuh mendukung upaya Badung mengembangkan solusi transportasi rendah karbon dan infrastruktur hijau demi masa depan berkelanjutan,” katanya.
Bukan Sekadar Mengatasi Macet
Kerja sama ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sekadar mengurai kemacetan.
Badung sedang menghadapi kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata, peningkatan mobilitas, kualitas ruang publik, dan tuntutan pengurangan emisi.
Kuta menjadi salah satu kawasan yang paling membutuhkan penataan karena tingginya aktivitas wisata dan pergerakan kendaraan.
Karena itu, rencana center park, sterilisasi badan jalan, pedestrian, transportasi publik rendah emisi hingga kemungkinan pengembangan trem perlu dilihat sebagai satu rangkaian kebijakan, bukan program yang berdiri sendiri.
Bagi Badung, keberhasilan penataan transportasi juga berkaitan langsung dengan pengalaman wisatawan. Kemacetan, sulitnya mencari parkir, dan kualitas ruang pedestrian dapat memengaruhi kenyamanan wisatawan ketika berada di kawasan pariwisata.
Sebaliknya, sistem transportasi yang lebih tertata dan rendah emisi dapat memperkuat citra Badung sebagai destinasi wisata internasional yang mulai beradaptasi dengan tuntutan kota berkelanjutan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan kerja sama dengan Inggris menghasilkan kajian dan program yang benar-benar dapat diterapkan di lapangan. Sebab, solusi transportasi Badung tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga penataan ruang jalan, ketersediaan lahan, disiplin parkir, integrasi antarmoda, serta perubahan perilaku pengguna jalan.
Jika seluruh komponen tersebut dapat berjalan bersama, upaya mengatasi kemacetan Kuta tidak hanya menjadi proyek transportasi, tetapi bagian dari transformasi Badung menuju kawasan pariwisata yang lebih tertib, rendah emisi, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. (*)