BALITOPIK.COM, BADUNG — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Badung memperkuat peran kader di tingkat masyarakat untuk membantu meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempelajari inovasi pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) Pemerintah Kota Yogyakarta, termasuk digitalisasi dokumen kependudukan dan pelibatan kader komunitas dalam menjangkau masyarakat.
Studi komparasi tersebut dipimpin Ketua TP PKK Kabupaten Badung Rasniathi Adi Arnawa bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung I Nyoman Rudiarta, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Komang Budhi Argawa, serta jajaran pengurus PKK, kader Posyandu, K3S dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Badung.
Rombongan diterima Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Septi Sri Rejeki bersama jajaran pejabat struktural di Ruang Kunti, Balai Kota Yogyakarta, Jumat (21/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah praktik pelayanan Adminduk, terutama pemanfaatan teknologi digital dan optimalisasi peran kader di tingkat komunitas.
Rasniathi mengatakan Kota Yogyakarta dipilih sebagai lokasi studi karena dinilai memiliki sejumlah inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan yang dapat menjadi referensi bagi Badung.
“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemkot Yogyakarta. Studi komparasi ini merupakan peluang yang sangat berharga bagi Kabupaten Badung untuk membedah praktik terbaik (best practices), melihat langsung inovasi pelayanan hulu ke hilir, serta mengadopsi strategi pemberdayaan kader yang efektif dalam membangun ekosistem masyarakat sadar Adminduk,” ujar Rasniathi.
Menurut dia, pembenahan administrasi kependudukan tidak cukup hanya dilakukan melalui pelayanan di kantor pemerintahan.
Jangkauan pelayanan juga perlu diperluas hingga lingkungan keluarga. Dalam konteks tersebut, kader PKK dinilai memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan kehidupan rumah tangga di masyarakat.
“PKK memiliki jejaring yang kuat hingga tingkat dasawisma. Peran ini sangat strategis untuk mengedukasi keluarga secara langsung,” katanya.
Menurut Rasniathi, jaringan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengetahui lebih awal apabila terdapat warga yang belum memiliki atau belum melengkapi dokumen kependudukan.
Dengan pola tersebut, kader tidak hanya menjalankan fungsi pemberdayaan keluarga, tetapi juga dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam persoalan administrasi kependudukan.
Dalam studi komparasi tersebut, Pemkot Yogyakarta memaparkan sejumlah pendekatan yang telah diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan.
Kepala Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta Septi Sri Rejeki mengatakan tertib administrasi kependudukan menjadi salah satu fondasi penting dalam penyusunan berbagai program pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, keterlibatan kader di tingkat paling bawah dapat membantu pemerintah memperoleh data kependudukan yang lebih baik.
“Melalui gerakan sadar Adminduk, peran serta kader PKK di unit terkecil masyarakat sangat menentukan validitas data makro daerah, mulai dari tingkat keluarga, desa, kelurahan, hingga kabupaten dan kota,” ujar Septi.
Ia menjelaskan, Pemkot Yogyakarta membangun kolaborasi dengan kader melalui sejumlah pendekatan, mulai dari pelayanan jemput bola, sosialisasi hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Pola tersebut memungkinkan pelayanan tidak sepenuhnya bergantung pada inisiatif warga untuk datang ke kantor pelayanan.
Sebaliknya, pemerintah bersama kader dapat lebih aktif mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengarahkan warga untuk mendapatkan layanan yang diperlukan.
Bagi Badung, digitalisasi menjadi salah satu aspek yang ingin diperkuat melalui studi komparasi tersebut.
Integrasi antara program kerja PKK dan Disdukcapil diharapkan dapat memperluas sosialisasi, mempercepat perekaman data kependudukan, serta meningkatkan pemanfaatan dokumen kependudukan digital.
Langkah tersebut juga diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan administrasi yang berkaitan dengan dokumen kependudukan.
Rasniathi mengatakan studi komparasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran informasi.
“Melalui momentum silaturahmi dan studi komparasi ini, kami berharap dapat melahirkan kolaborasi yang konkret dan membawa perubahan signifikan terhadap peningkatan mutu pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Badung maupun Kota Yogyakarta,” ujarnya.
Bagi pemerintah daerah, ketertiban administrasi kependudukan memiliki dampak yang lebih luas karena data kependudukan menjadi salah satu dasar dalam perencanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Karena itu, semakin banyak warga yang memiliki dokumen kependudukan lengkap dan data yang terbarui, semakin kuat pula basis data yang dapat digunakan pemerintah dalam menyusun kebijakan.
Septi menilai transformasi pelayanan publik harus dilakukan secara berkelanjutan. Pertukaran pengalaman antardaerah, menurut dia, dapat membantu pemerintah menemukan pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap rangkaian studi komparasi ini memberikan manfaat nyata yang dapat langsung diterapkan di daerah masing-masing. Semoga jalinan komunikasi antar-daerah ini terus terjaga demi kemajuan gerakan PKK dan pelayanan Adminduk yang prima,” kata Septi.
Bagi Badung, kunjungan ke Yogyakarta menjadi momentum untuk melihat kembali bagaimana jaringan kader di tingkat keluarga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari ekosistem pelayanan publik.
Tantangannya adalah memastikan inovasi yang dipelajari dapat diterapkan sesuai kondisi Badung, bukan sekadar menyalin program daerah lain.
Jika kolaborasi PKK dan Disdukcapil dapat berjalan sampai tingkat dasawisma, persoalan administrasi kependudukan berpeluang lebih cepat terdeteksi dari tingkat keluarga sebelum berkembang menjadi masalah dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
Dengan demikian, pembenahan Adminduk bukan hanya soal kelengkapan kartu atau dokumen kependudukan. Data yang lebih tertib di tingkat keluarga pada akhirnya menjadi fondasi bagi pemerintah untuk merancang pelayanan dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.