BALITOPIK.COM, DENPASAR — Investasi di Bali tidak cukup hanya mengejar modal yang masuk dan pertumbuhan ekonomi. Kepastian hukum serta manfaat bagi masyarakat lokal dinilai harus menjadi bagian penting sejak awal investasi dirancang.
Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi terkait peluang kerja sama dan penguatan jejaring investasi Indonesia di Bali, Rabu (7/10/2026).
Pertemuan tersebut mempertemukan Adv. Muda Ariawan Surya Librata, S.H., C.P.L.M. dengan Ketua Yayasan Tripanglipur Initiative Indonesia (YTII) bersama jajaran yayasan. Turut hadir Guru Agung Fajar Irawan selaku Pengurus Pusat Forum Bela Negara di Belanda.
Ariawan merupakan pengacara yang fokus pada bidang korporasi dan bisnis. Ia juga menjadi pengacara tokoh masyarakat Ketut Putra Ismaya Jaya atau Jro Bima.
Menurut Ariawan, kepastian hukum penting bukan hanya untuk memberikan rasa aman kepada investor, tetapi juga memastikan investasi berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi daerah.
“Investor membutuhkan keamanan, kenyamanan dan kepastian dalam berusaha. Di sisi lain, masyarakat dan daerah juga membutuhkan kepastian bahwa setiap investasi berjalan sesuai regulasi serta memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan,” ujar Ariawan.
Ia menilai aspek hukum seharusnya diperiksa sejak awal, bukan setelah sebuah proyek berjalan. Legalitas aset, tata ruang, perizinan, lingkungan, struktur kepemilikan, perpajakan, ketenagakerjaan hingga perjanjian kerja sama perlu dipastikan sebelum investasi dijalankan.
“Jangan sampai investasi baru berbicara mengenai keuntungan, tetapi aspek legalitas dan kepatuhannya baru diperiksa setelah proyek berjalan,” katanya.
Ariawan juga menekankan agar investasi di Bali tidak berhenti pada angka modal yang masuk. Investasi harus mampu membuka lapangan kerja, melibatkan pelaku usaha lokal, memperluas kesempatan UMKM dan menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Investasi yang baik bukan hanya menghitung berapa besar modal yang masuk, tetapi juga seberapa besar nilai tambah yang tinggal dan dirasakan oleh masyarakat Bali,” ujarnya.
Menurutnya, karakter Bali sebagai daerah pariwisata dan budaya juga perlu menjadi pertimbangan dalam setiap investasi. Pengembangan usaha harus tetap memperhatikan lingkungan, tata ruang serta nilai sosial dan budaya masyarakat.
“Bali memiliki identitas, budaya dan lingkungan yang menjadi kekuatan sekaligus modal utama daerah. Karena itu, investasi harus mampu menjaga dan memperkuat nilai tersebut, bukan justru menggerusnya,” kata Ariawan.
Ia berharap komunikasi yang dibangun dalam pertemuan tersebut dapat dilanjutkan menjadi kerja sama yang konkret, dengan mempertemukan investor, pemilik proyek, pemerintah, profesional, pelaku usaha dan masyarakat.
“Kita ingin membangun ekosistem investasi yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi investor, tetapi pada saat yang sama memberikan kepastian bagi masyarakat dan pemerintah,” tegasnya.
Dengan pendekatan tersebut, investasi di Bali diharapkan tidak hanya menjadi transaksi bisnis, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat usaha lokal dan memberikan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. (*)









