Belakangan ini, Bali kedatangan ular. Bukan kobra. Bukan pula sanca. Ular yang satu ini justru muncul di jalan raya. Kepalanya berada di SPBU, ekornya menjalar sampai ke bahu jalan. Sisiknya berupa helm, spion, dan lampu rem kendaraan.
Ular ini tidak berbisa. Tidak menggigit pula. Tetapi cukup pandai menghabiskan waktu, tenaga, dan penghasilan masyarakat.
Namanya antrean bensin.
Saya termasuk yang bertemu dengannya. Motor tinggal satu kotak. SPBU pertama kosong. Kedua mengantre. Ketiga juga. Saya mulai berpikir, jangan-jangan mencari Pertalite sekarang memerlukan kesabaran seorang pertapa.
Padahal, saya sudah cukup lama tinggal di Bali.
Tahun 1999 saya datang ke pulau ini. Umur lima tahun. Belum mengenal politik, apalagi harga minyak dunia. Saya tumbuh di sini, dari TK hingga perguruan tinggi. Sekarang mengajar di Universitas Udayana.
Saya pernah menyaksikan kengerian bom Bali, erupsi Gunung Agung, hingga pandemi. Semua meninggalkan pelajaran tentang ketangguhan masyarakat Bali.
Kali ini ceritanya agak berbeda. Tidak ada gunung meletus. Tidak ada bencana besar. Kita hanya sedang mencari bensin.
Dan siapa sangka, kisahnya membawa kita kepada sebuah jangkar kapal.
Gara-Gara Jangkar, Bali Ikut Mengantre
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, datang ke Bali pada 13 Oktober 2026. Ia meminta maaf atas antrean BBM yang terjadi beberapa hari terakhir.
Salah satu penyebabnya, menurut Simon, adalah kendala jangkar kapal pengangkut BBM. Bongkar muat yang seharusnya dimulai pukul 06.30 pada 12 Oktober baru berlangsung sekitar pukul 22.00 WITA.
Terlambat lebih dari lima belas jam.
Saya menghargai keterbukaan itu. Kerusakan teknis tentu bisa terjadi. Jangkar juga benda mati. Sulit memintanya bertanggung jawab.
Yang menarik, antrean sudah diberitakan sejak 7 Oktober. Berarti ada persoalan lebih panjang daripada satu kapal yang terlambat.
Bali membutuhkan sekitar 2.200 kiloliter Pertalite sehari. Pertamina bahkan menyiapkan tambahan pasokan 26.200 kiloliter secara bertahap.
Lantas, mengapa antrean masih mengular?
Jawabannya mungkin berada di antara terminal penyimpanan, mobil tangki, dan SPBU. Bensin yang tersedia belum tentu tiba tepat waktu di tempat yang membutuhkan.
Dalam kajian ketahanan infrastruktur, keadaan semacam ini mengingatkan kita pada single point of failure. Satu gangguan pada bagian penting dapat mengacaukan pelayanan yang lebih luas.
Pertanyaannya sederhana. Seberapa tangguh sistem distribusi energi kita ketika satu mata rantainya terganggu?
Ekonomi Bali Tidak Bisa Ikut Parkir
Pertanyaan itu penting karena Bali hidup dari pergerakan manusia.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Bali tumbuh 5,78 persen pada triwulan II 2026 dibandingkan setahun sebelumnya. Pariwisata tetap menjadi penopang penting perekonomian.
Di balik angka tersebut ada ribuan orang yang bekerja menggunakan kendaraan. Pengemudi ojek daring, pekerja hotel, pedagang, petani, hingga pelaku usaha kecil.
Bayangkan seorang pengemudi menghabiskan dua jam mengantre bensin. Dua jam itu mungkin berarti beberapa pesanan yang hilang. Bagi pekerja hotel, keterlambatan bisa mengganggu pergantian giliran kerja.
Wisatawan mungkin masih bisa menikmati matahari terbenam di Kuta. Pengemudinya justru sibuk mencari SPBU yang belum kehabisan bensin.
Kita sering berbicara tentang pariwisata berkualitas. Saya kira kualitas itu juga ditentukan oleh hal sederhana. Jalan yang lancar, transportasi yang tersedia, serta energi yang dapat diandalkan.
Sebab ekonomi tidak hanya bergerak melalui investasi besar. Ia juga bergerak bersama sepeda motor yang setiap pagi mengantar orang mencari nafkah.
Dari Bali Sampai ke Timur Tengah
Persoalan ini menjadi semakin menarik ketika kita melihat keadaan dunia.
Harga minyak mentah Indonesia pada September 2026 mencapai 112,81 dolar AS per barel, naik 23,38 dolar dari Agustus. Ketegangan geopolitik Timur Tengah ikut meningkatkan ketidakpastian pasokan energi global.
Di sinilah pemerintahan Presiden Prabowo menghadapi pekerjaan berat. Harga minyak yang tinggi memperbesar tekanan anggaran, sementara masyarakat tetap membutuhkan BBM terjangkau.
Bank Dunia pada Juni 2026 juga mengungkap persoalan lama. Sebanyak 20 persen rumah tangga terkaya menikmati lebih dari separuh manfaat subsidi BBM.
Artinya, negara harus menjaga harga sekaligus memperbaiki ketepatan subsidi. Dua pekerjaan yang tidak mudah dilakukan bersamaan.
Kelompok mampu tentu perlu mendapat perlakuan berbeda dari pengemudi ojek atau pekerja berpenghasilan rendah yang menggantungkan hidup pada kendaraan.
Jangan sampai upaya memperbaiki subsidi justru menyulitkan mereka yang paling membutuhkan.
Jangan Sampai Ularnya Betah
Pertamina sudah mempercepat distribusi. Pasokan tambahan disiapkan, pelayanan diperpanjang, dan Pemerintah Provinsi Bali turut berkoordinasi.
Langkah ini patut dihargai. Warga membutuhkan pemulihan, bukan sekadar penjelasan.
Sesudah antrean reda, evaluasi harus dilanjutkan. Bali membutuhkan cadangan operasional yang memadai, pilihan jalur distribusi ketika pengiriman terganggu, serta informasi stok SPBU yang mudah diakses masyarakat.
Perpres Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi sudah memberikan dasar kebijakan nasional. Tinggal bagaimana semangat ketahanan energi itu benar-benar sampai ke daerah.
Saya kira ukuran keberhasilannya sederhana. Warga tidak perlu berkeliling dari satu SPBU ke SPBU lain hanya untuk membeli bensin.
Motor saya masih tinggal satu kotak. Mudah-mudahan cukup sampai rumah.
Bagi saya, persoalan ini bukan semata-mata tentang bensin. Ini tentang waktu masyarakat, penghidupan pekerja, dan kemampuan negara memastikan pelayanan dasarnya tetap berjalan.
Kita tentu berharap ular antrean itu segera pergi dari jalanan Bali. Jangan sampai ia merasa nyaman, apalagi berkembang biak.
Jangkar kapal yang tersangkut bisa dilepaskan. Sistem distribusi yang rapuh juga bisa diperbaiki, asalkan ada kemauan.
Sebab yang tersangkut di laut boleh jadi hanya sebuah jangkar. Yang tidak boleh ikut tersangkut adalah kehidupan masyarakat Bali. (*)