BALITOPIK.COM, DENPASAR – Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, berdiri hampir dua jam mendengarkan satu per satu orasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bali di lobi Gedung DPRD Bali, Selasa (10/11/2026) sore.
Didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Bali, Dewa Jack menyimak berbagai aspirasi yang disampaikan perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi. Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ke-81 itu membawa 21 poin tuntutan terkait persoalan pemerintahan pusat maupun daerah.
Tuntutan tersebut mencakup sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Bali. Di bidang infrastruktur, mahasiswa mendesak perbaikan jalan rusak, pembenahan drainase dan gorong-gorong, pemerataan penerangan jalan, serta penanganan kemacetan melalui penguatan transportasi publik.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan air bersih, khususnya krisis air di kawasan Jimbaran, serta meminta pemerataan pembangunan infrastruktur yang memperhatikan kebutuhan dan keselamatan masyarakat.
Pada sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, Aliansi BEM se-Bali meminta pemerintah memberikan perlindungan kepada petani melalui jaminan harga hasil pertanian yang layak, memperkuat pasar tradisional, serta membuka kesempatan kerja yang lebih merata antara Bali Utara dan Bali Selatan.
Mereka juga mendesak evaluasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan daya beli pekerja.
Persoalan pendidikan turut menjadi perhatian. Mahasiswa meminta perbaikan sekolah rusak, pemenuhan fasilitas pembelajaran di wilayah pedesaan, pesisir dan daerah terpencil, serta perlindungan tenaga pendidik dari intimidasi ketika menyampaikan aspirasi. Kesetaraan pendidikan vokasi, termasuk akses sertifikasi dan kesempatan kerja bagi lulusannya, juga masuk dalam tuntutan.
Sementara di bidang lingkungan, mahasiswa mendesak penyelesaian persoalan sampah di TPA Suwung, penanganan air lindi, pemerataan fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah, serta pengawasan terhadap pencemaran dan alih fungsi lahan pertanian maupun kawasan resapan air.
Tuntutan lainnya menyangkut penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual dan peredaran narkoba, serta penindakan pelanggaran lalu lintas yang membahayakan masyarakat.
Tak hanya itu, mahasiswa meminta transparansi penggunaan anggaran daerah. Pemerintah dan DPRD juga didorong membuka ruang partisipasi publik serta memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Setelah mendengarkan seluruh orasi, Dewa Jack merespons dengan mengajak mahasiswa membahas berbagai persoalan tersebut melalui forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD).
“Poin-poin tuntutan yang disampaikan oleh adik-adik sangat relevan dengan apa yang menjadi konsentrasi kami saat ini. Saya mengajak adik-adik untuk kita bikin FGD untuk kita bahas secara mendalam,” ujarnya.
Ajakan tersebut disambut baik oleh massa aksi. Dewa Jack menyampaikan bahwa pembahasan lebih lanjut diperlukan agar setiap persoalan dapat dipetakan, ditentukan prioritasnya, serta dicarikan langkah penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Ia juga membuka peluang pembentukan tim khusus yang akan berkomunikasi dengan mahasiswa untuk mengawal tindak lanjut aspirasi. DPRD Bali bahkan membuka ruang bagi mahasiswa untuk ikut memantau kinerja lembaga legislatif dalam menindaklanjuti tuntutan tersebut.
“Kami bersedia untuk membentuk tim untuk itu sehingga adik-adik tahu kalau kami memang bekerja atau tidak bekerja,” tegasnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut awal, aksi kemudian diakhiri dengan penandatanganan dokumen tuntutan oleh Ketua DPRD Bali.
Penandatanganan tersebut menjadi penanda bahwa aspirasi mahasiswa telah diterima untuk dibahas lebih lanjut. Mahasiswa pun berharap kesepakatan FGD tidak berhenti sebagai respons atas aksi, tetapi benar-benar menghasilkan langkah konkret terhadap 21 tuntutan yang telah disampaikan. (*)