BALITOPIK.COM, BADUNG – Kekurangan tenaga kerja hingga kondisi kendaraan operasional yang memprihatinkan menjadi catatan Komisi I DPRD Kabupaten Badung setelah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, mengungkapkan Kabupaten Badung masih membutuhkan sekitar 6.000 pegawai untuk memenuhi kebutuhan ideal pelayanan pemerintahan.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, kebutuhan ideal pegawai di lingkungan Pemkab Badung mencapai lebih dari 22.000 orang. Namun, jumlah pegawai yang tersedia saat ini baru sekitar 16.000 orang.
Kekurangan tersebut terjadi hampir di seluruh sektor pelayanan, mulai dari tenaga pendidik, staf administrasi sekolah, tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, hingga personel Satpol PP dan pemadam kebakaran.
“Kalau kebutuhan ideal sekitar 22 ribu lebih pegawai, sementara yang tersedia sekarang baru sekitar 16 ribu. Artinya, masih ada kekurangan kurang lebih 6.000 tenaga,” ujar Lanang Umbara usai rapat.
Menurutnya, persoalan kekurangan SDM tersebut perlu segera dicarikan solusi karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Komisi I, lanjut dia, telah meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari kebijakan yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan pegawai daerah.
Bahkan, DPRD Badung menyatakan siap memberikan pendampingan apabila diperlukan untuk memperjuangkan kebutuhan tersebut ke pemerintah pusat.
“Kalau memang perlu pendampingan dari kami DPRD Badung, kita siap berangkat bersama-sama. Kami berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat agar Badung diberikan kewenangan untuk mengangkat pegawai sesuai kebutuhan daerah,” katanya.
Selain persoalan SDM, Komisi I juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana, khususnya kendaraan operasional Satpol PP Badung.
Lanang menyebut sejumlah kendaraan operasional dalam kondisi memprihatinkan. Bahkan, ada kendaraan yang sudah mengalami kerusakan hingga bagian bodinya bolong-bolong.
Ironisnya, berdasarkan paparan dalam rapat, usulan pengadaan kendaraan tersebut disebut telah diajukan sejak 2023 dan kembali diusulkan pada 2025. Namun, hingga kini belum terealisasi.
“Ini menjadi catatan kami. Usulannya sudah diajukan sejak beberapa tahun lalu, tetapi sampai sekarang belum bisa direalisasikan. Kendaraan operasional Satpol PP kita kondisinya cukup memprihatinkan,” ungkapnya.
Ia menduga belum terealisasinya pengadaan tersebut berkaitan dengan kebijakan penganggaran dan skala prioritas Pemkab Badung.
Karena itu, Komisi I akan memasukkan persoalan kekurangan pegawai dan keterbatasan sarana prasarana tersebut dalam kesimpulan rapat untuk disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (*)