BALITOPIK.COM, BADUNG – Tunggakan pajak hotel dan restoran (Horeka) di Kabupaten Badung menjadi perhatian serius DPRD. Nilainya disebut telah mencapai lebih dari Rp800 miliar, sehingga pemerintah daerah didorong mengambil langkah tegas terhadap pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, mengatakan angka tunggakan tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam rapat koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, pajak hotel dan restoran bukanlah uang milik pengusaha. Pajak tersebut merupakan hak pemerintah daerah yang dipungut dari konsumen atau wisatawan dan kemudian dititipkan kepada pelaku usaha untuk disetorkan kepada pemerintah.
“Pajak hotel dan restoran itu uang murni haknya Pemerintah Kabupaten Badung atau uang masyarakat Badung. Uang rakyat Badung yang dititipkan oleh tamu atau wisatawan kepada para pengusaha,” tegas Lanang.
Ia menekankan, kewajiban menyetorkan pajak tersebut tidak berkaitan dengan kondisi untung atau rugi sebuah usaha.
Sebab, pajak yang telah dipungut dari konsumen bukan merupakan pendapatan usaha yang dapat digunakan secara bebas oleh pengusaha.
“Untung ataupun rugi, uang itu wajib harus ada. Karena itu bukan uang hasil usaha mereka. Itu uang yang sesuai undang-undang dititipkan oleh wisatawan atau tamu kepada pengusaha untuk pemerintah daerah,” ujarnya.
Lanang mengingatkan, persoalan tunggakan pajak tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah Kabupaten Badung diminta menelusuri penyebab besarnya tunggakan sekaligus memastikan pengusaha memenuhi kewajibannya.
Bahkan, DPRD Badung membuka kemungkinan merekomendasikan evaluasi terhadap perizinan usaha apabila ditemukan pengusaha yang dengan sengaja menunggak atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut.
“Kalau mereka masih melakukan penunggakan dengan sengaja, apalagi kami dari DPRD akan merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi terkait izin-izin para pengusaha tersebut,” katanya.
Ia menegaskan, penanganan tunggakan pajak harus menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan hak masyarakat Badung atas pendapatan daerah.
Di sisi lain, besarnya tunggakan tersebut juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, terutama dalam memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (*)