BALITOPIK.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Nyoman Parta mengungkapkan lima alasan dirinya ikut menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Parta menilai polemik ijazah yang terus bergulir telah menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Menurutnya, persoalan tersebut telah menyita perhatian masyarakat dan menguras energi bangsa.
“Pertama, situasi polemik ijazah ini sangat gaduh. Ruang publik dari hari ke hari dipenuhi urusan ijazah. Energi bangsa terkuras oleh persoalan ini. Hal tersebut tidak produktif bagi pembangunan dan pendidikan politik,” ungkap Parta, Rabu, (11/11/2026).
Alasan kedua, ia menegaskan bahwa penggunaan HMP merupakan hak konstitusional yang dimiliki anggota DPR.
“HMP adalah salah satu hak yang memang dimiliki oleh anggota Dewan. Saya menggunakan hak konstitusional saya sebagai anggota DPR,” katanya.
Selanjutnya, Parta menyebut langkah tersebut juga untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia merujuk pada putusan MK yang menurutnya tidak menemukan ijazah Gibran, serta menyatakan persoalan tersebut bukan lagi menjadi kewenangan MK karena batas waktu gugatan hasil pemilu telah terlewati.
“Ketiga, sikap kami melakukan HMP ini untuk menyikapi keputusan MK. Karena masa waktu gugatan hasil pemilu sudah lewat dari batas waktunya, MK kemudian menyatakan bukan wewenangnya lagi dan menyerahkan kepada lembaga yang berwenang, yaitu DPR,” jelasnya.
Alasan keempat berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Parta merujuk pada putusan yang disebut menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
“Keempat, adanya keputusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum,” ujarnya.
Terakhir, Parta menjelaskan makna frasa batal demi hukum yang dalam istilah hukum dikenal sebagai null and void atau van rechtswege nietig.
“Batal demi hukum artinya suatu perbuatan hukum, perjanjian, atau dokumen dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah memiliki kekuatan hukum sejak awal,” tegasnya.
Lima alasan tersebut menjadi dasar Nyoman Parta ikut menandatangani usulan penggunaan HMP terkait polemik ijazah Gibran. (*)