BALITOPIK.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati, namun menghormati langkah yang diambil Gibran.
“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Presiden menilai keputusan Gibran untuk mundur merupakan sikap yang bertanggung jawab. Prabowo bahkan menyebut Gibran telah menunjukkan sikap ksatria dan kenegarawanan.
“Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang ksatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” kata Prabowo.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan kerja keras Gibran selama menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pada hari yang sama, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa pimpinan MPR telah menerima surat tersebut. Pertemuan antara pimpinan MPR dan Gibran berlangsung sekitar 20 menit secara tertutup.
Menurut Muzani, Gibran tidak menyampaikan penjelasan panjang dalam pertemuan tersebut. Kedatangannya disebut secara khusus untuk menyerahkan surat pengunduran diri dan meminta proses ketatanegaraan segera ditindaklanjuti.
“Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” ujar Muzani kepada wartawan.
Setelah menerima surat tersebut, pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya. Pembahasan kemudian akan dilanjutkan melalui rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD.
“Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” kata Muzani.
Muzani menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden selanjutnya akan mengikuti ketentuan konstitusi.
Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan diterimanya surat pengunduran diri Gibran, proses berikutnya kini berada dalam mekanisme ketatanegaraan yang melibatkan MPR dan Presiden. (*)