BALITOPIK.COM, BADUNG – Komisi III DPRD Kabupaten Badung menyoroti pengelolaan Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana. Sejumlah persoalan mulai dari kondisi keuangan, kinerja pasar, kepegawaian hingga target keuntungan perusahaan diminta dibuka secara transparan oleh jajaran direksi.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Badung yang dipimpin Ketua Komisi III I Made Ponda Wirawan di Ruang Gosana II Lantai 2 Gedung DPRD Badung, Kamis (5/11/2026).
Dalam rapat itu, anggota dewan mempertanyakan sejumlah hal, termasuk perkembangan kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) dengan Food Station Jakarta, kebutuhan anggaran penyehatan perusahaan pada 2027, serta rincian biaya master plan digitalisasi pasar yang mencapai sekitar Rp100 juta.
Komisi III juga meminta penjelasan mengenai kesesuaian penggunaan anggaran dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis perusahaan. Direksi diminta memaparkan kondisi pasar yang menghasilkan keuntungan maupun yang masih mengalami kerugian, berikut langkah penanganannya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi Pasar Kuta. Pasar yang berada di kawasan pariwisata internasional tersebut masih menghadapi persoalan kebocoran, lantai becek, dan lingkungan yang dinilai kurang tertata. DPRD memandang pembenahan perlu segera dilakukan agar kondisi pasar lebih layak bagi pedagang maupun pengunjung.
Persoalan kepegawaian juga menjadi bahan evaluasi. Komisi III menyoroti kesesuaian gaji pegawai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), serta pembatasan jumlah karyawan maksimal 150 orang berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Evaluasi pegawai dinilai perlu mempertimbangkan kinerja dan produktivitas.
Selain itu, DPRD meminta keterbukaan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun sebelumnya, penagihan piutang, keseimbangan utang dengan biaya perbaikan pasar, serta realisasi target laba perusahaan.
Pengelolaan Pasar Tenten yang terus mengalami kerugian juga menjadi perhatian. Dalam rapat tersebut, muncul usulan agar pengelolaannya dipertimbangkan untuk diserahkan kepada desa adat setempat.
Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPRD Badung mendorong Perumda dikelola secara profesional dan akuntabel. Direksi diharapkan tidak hanya menyampaikan laporan, tetapi juga menunjukkan langkah nyata untuk menyehatkan perusahaan, meningkatkan kinerja pasar, serta memperbesar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (*)