BALITOPIK.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini menjadi momentum penting setelah regulasi yang diharapkan memperkuat pemberantasan kejahatan dan pemulihan aset negara tersebut bergulir selama bertahun-tahun.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelum pengambilan keputusan, laporan hasil pembahasan disampaikan oleh Komisi III DPR RI.
Setelah seluruh tahapan pembahasan diselesaikan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU tersebut.
“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan dalam rapat paripurna.
Setelah mendengar persetujuan peserta rapat, Puan menyampaikan terima kasih dan mengetuk palu sebagai tanda pengesahan.
“Terima kasih. Alhamdulillah,” ujar Puan.
Kepastian pengesahan tersebut juga dikonfirmasi Bali Topik kepada salah satu anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta. Legislator asal Bali itu membenarkan bahwa RUU Perampasan Aset telah resmi disahkan dalam rapat paripurna.
“Sudah ketok palu tadi,” katanya singkat saat dikonfirmasi Bali Topik, Kamis (19/11/2026).
Sebelum membuka rapat, Puan menyampaikan bahwa kuorum telah terpenuhi. Sebanyak 361 anggota DPR tercatat menandatangani daftar hadir, dengan 254 anggota dinyatakan hadir.
Perjalanan RUU Perampasan Aset bukan proses singkat. Gagasan pembentukan regulasi ini telah bergulir sejak 2008. Namun, selama bertahun-tahun pembahasannya belum berhasil dituntaskan hingga akhirnya menjadi salah satu agenda legislasi yang diselesaikan DPR periode ini.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, Komisi III DPR bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada Rabu (18/11/2026). Dalam pembahasan tersebut, Panitia Kerja (Panja) membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Dari jumlah itu, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM bersifat redaksional, 40 DIM menyangkut substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.
Kehadiran undang-undang ini diharapkan memperkuat kemampuan negara menelusuri, mengamankan, dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai ketentuan hukum.
Regulasi tersebut juga menjadi instrumen penting dalam upaya memulihkan kerugian negara serta memastikan hasil kejahatan tidak terus dinikmati oleh pelakunya.
Meski demikian, pelaksanaan undang-undang ini akan menjadi ujian berikutnya. Transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beriktikad baik harus menjadi perhatian agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan. (*)









