BALITOPIK.com, DENPASAR – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI masih menyisakan perdebatan, terutama terkait persoalan hukum yang melatarbelakanginya.
Di tengah polemik tersebut, Ketua Badan Khusus DPP Partai Bulan Bintang (PBB), M. Shalahuddin Jamil atau Bro Shalah, punya pandangan tersendiri mengenai peran Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Menurut Bro Shalah, penjelasan hukum yang disampaikan Yusril justru bisa dimaknai sebagai langkah yang membantu Gibran terhindar dari proses pemakzulan.
Ia menilai, masyarakat perlu melihat persoalan ini secara utuh. Sebab, ada perbedaan mendasar antara seseorang yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan pejabat yang diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan.
Pandangan itu disampaikan Bro Shalah dalam pembahasan dinamika hukum dan politik pascapengunduran diri Gibran, Minggu (22/11/2026).
Ia menjelaskan, pernyataan Yusril mengenai persoalan persyaratan pendidikan Gibran tidak bisa dilepaskan dari konsekuensi putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Apa yang disampaikan oleh Yusril itu merupakan konsekuensi hukum yang timbul akibat dari putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,” kata Bro Shalah.
Menurutnya, putusan MK juga berkaitan dengan kewajiban DPR untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam menindaklanjuti persoalan konstitusional tersebut.
“Keputusan Mahkamah Konstitusi mewajibkan DPR untuk mengambil langkah-langkah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan,” ujarnya.
Namun, proses pemakzulan tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Bro Shalah juga menyoroti pernyataan Yusril mengenai tidak adanya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Menurutnya, informasi tersebut bukan sekadar pernyataan pribadi Yusril, melainkan hasil koordinasi antarkementerian.
“Itu merupakan hasil koordinasi Kemenko Kumham Imipas dengan Kemendikdasmen,” ungkapnya.
Ia menilai penjelasan tersebut penting agar Gibran mengetahui posisi hukum yang dihadapi dan tidak mengambil langkah hukum yang pada akhirnya tidak memberikan hasil.
“Informasi tersebut disampaikan kepada publik dan juga kepada Wakil Presiden agar Wakil Presiden tidak menempuh upaya hukum yang sia-sia,” terangnya.
Bagi Bro Shalah, pengunduran diri Gibran dan pemakzulan merupakan dua hal yang berbeda. Keduanya memiliki jalur serta konsekuensi konstitusional masing-masing.
Karena itu, ia melihat pendekatan hukum yang disampaikan Yusril bisa ditafsirkan sebagai jalan yang menghindarkan Gibran dari proses pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan.
Meski demikian, Bro Shalah menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan penilaiannya terhadap langkah hukum Yusril, bukan bukti bahwa Yusril merancang keputusan pengunduran diri Gibran.
“Adanya pandangan hukum yang dikemukakan oleh Yusril secara umum kepada media justru menyelamatkan marwah Gibran sebagai Wakil Presiden,” pungkasnya. (*)









