Hasil Tinjauan Tim Gabungan ke Proyek yang Viral Ternyata Sudah Kantongi Izin dan Sesuai KKPR

Balitopik.com – Hasil tinjauan lapangan tim gabungan dari Pemkab Badung dan Kejaksaan Negeri Badung terhadap proyek pengerukan tebing yang berlokasi di kawasan Pantai Pemutih Desa Pecatu, Senin (20/5), menunjukan operasi proyek tersebut sudah memiliki izin dan juga Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Diketahui Tim Pemkab Badung terdiri dari Dinas PUPR Badung, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Badung, Satpol PP Badung, Kecamatan Kuta Selatan dan Desa Pecatu.

Tinjauan lapangan ini merupakan hasil pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengaduan masyarakat. Operasi proyek tersebut sempat viral dibicarakan lantaran diduga tidak memiliki izin operasi.

Namun hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim gabungan Pemkab Badung bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Badung tersebut menemukan bahwa operasi proyek tersebut sudah sesuai prosedur.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Badung, Larasati Adnyana usai mengecek kelengkapan berkas di lokasi proyek.

“Jadi KKPR-nya sudah sesuai dengan izin yang diterbitkan dan sudah kita lakukan validasi. Sesuai validasi disana sudah dicek dengan data tanah yang disampaikan dengan permohonan yang akan dikerjakan kegiatannya,” kata Larasati Adnyana.

Diterangkannya, setelah diperiksa dokumen perizinan yang dimiliki semua sudah sesuai dengan persyaratan dasar dan peizinan. Hanya dengan catatan agar pelaksanaan teknis dilakukan evaluasi, khususnya menyangkut meterial yang jatuh ke pantai.

Terkait material yang jatuh ke pantai, perwakilan pihak pemilik lahan, Kadek Edy Eriawan mengakui memang benar ada material yang jatuh ke pantai. Namun itu terjadi akibat gempa pada tangal 15 Mei 2024 lalu. Sejak itu pihaknya sudah berupaya membersihkan material yang jatuh ke pantai.

“Material yang jatuh ke pantai segera kami bersihkan. Namun karena Satpol PP meminta dihentikan dulu dan tim gabungan datang, maka aktivitas sementara kita hentikan. Kita tidak mau muncul kekisruhan lagi. Kalau kita bersihkan sementara proyek minta dihentikan,” tutupnya. (*)