Mimbar Bebas Mahasiswa Sastra Unud & Eksponen Aktivis 98, Denpasar 30 Januari 2025
Balitopik.com – Jika boleh mengutip para Indonesianis, setelah India dan China, Indonesia adalah negara-bangsa baru terbesar yang muncul pada pertengahan abad kedua puluh. Terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, dengan jarak yang terbentang kira-kira sama antara jarak dari Washington DC, hingga ke Alaska.
Tidak saja akan kekayaan alam yang berlimpah, keragaman Indonesia adalah luar biasa: sekitar 13.000 pulau, 250 juta jiwa, 360 kelompok etnis dan lebih dari 700 bahasa. Dalam mosaik yang membingungkan ini, sangat sulit untuk menemukan pandangan moral bersama, disposisi politik, adat istiadat atau tradisi yang mengungkapkan lebih lanjut kompleksitas didalamnya. Wajar saja jika para Indonesianis macam Elizabeth Pisani, menyebutnya sebagai “museum hidup peradaban dunia”, yah begitulah Indonesia.
Gagasan akan Indonesia Emas 2045 kali pertama muncul dalam wacana kebijakan publik Bapenas, sekitar satu dekade setelah reformasi, lalu kemudian dikuatkan Kembali oleh Pemerintah Jokowi dalam pidato pelantikannya. Visi ini juga terlahir dari kesadaran bahwa Indonesia berada dalam lanskap global yang terus berubah namun, juga yang terutama adalah karena Indonesia memiliki sebuah sebuah momentum dan peluang unik yang jarang dimiliki oleh bangsa manapun: bonus demografi.
Antara tahun 2020 hingga 2045, Indonesia akan berada dalam kondisi di mana mayoritas penduduknya berada dalam usia produktif (15–64 tahun), sementara jumlah penduduk usia tua masih relatif kecil. Ini berarti tenaga kerja yang melimpah, konsumsi domestik yang kuat, serta potensi pertumbuhan ekonomi yang pesat—sebuah momentum yang mana jika dikelola dengan baik, dapat mengantarkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi keempat atau kelima dunia di tahun 2045.
Jepang dan Korea Selatan pernah melewati periode ini dan berhasil menjadi negara maju. Sebaliknya, banyak negara di Amerika Latin dan Afrika yang gagal memanfaatkan peluang bonus demografi ini, terperangkap dalam stagnasi ekonomi dan krisis sosial-politik. Indonesia berada di persimpangan: apakah kita akan menjadi kisah sukses berikutnya, atau justru jatuh ke dalam middle-income trap yang membuat kita terjebak di tingkat negara berkembang selamanya?
Tujuh puluh tahun setelah kemerdekaan, Indonesia masih melangkah menuju 2045 dengan dada penuh harapan, di mana gedung pencakar langit menjulang sementara rumah-rumah di bawahnya tenggelam dalam banjir. stunting dikalangan anak-anak masih menjadi momok, daya beli masyarakat menurun, sementara pengangguran dan angka kemiskinan meningkat bahkan generasi mudanya nyaris lebih banyak cemasnya ketimbang ceria.
Seperti Minke yang mengayuh perahu di antara ombak kolonialisme, kita masih melawan arus yang tak kalah ganasnya: korupsi dan birokrasi yang lamban, ketimpangan yang melebar, dan ambisi besar yang seringkali terjerat dalam kepentingan sempit.
Indonesia adalah negeri dengan wajah ganda. Di satu sisi, ia adalah negeri yang dinamis, didorong oleh generasi muda yang melek teknologi dan pasar yang kian terbuka. Namun, di sisi lain, juga terjebak dalam ritme lama—sistem yang karut-marut, pemerataan yang tak kunjung tuntas, serta kekuasaan yang lebih sibuk mengatur dirinya ketimbang melayani.
Indonesia Emas 2045 adalah mimpi besar yang lahir dari situasi yang kompleks—sebuah harapan yang muncul di tengah persimpangan sejarah. Ia bukan sekadar janji politik, tetapi sebuah pertaruhan: apakah kita mampu mengelola bonus demografi, menghadapi tantangan global, dan mengatasi kontradiksi internal yang terus menghantui negeri ini?
Seperti yang dituliskan oleh Daron Acemoglu dan James Robinson dalam Why Nations Fail? mereka mengajukan sebuah tesis sederhana namun mendalam: keberlanjutan dan kemajuan suatu negara ditentukan oleh apakah ia memiliki institusi yang inklusif atau eksklusif. Negara dengan institusi yang inklusif—di mana hukum ditegakkan dengan adil, kesempatan terbuka bagi semua, dan kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan—akan tumbuh menjadi negara maju dan stabil.
Kini, mari kita bandingkan gagasan ini dengan visi Indonesia Emas 2045—sebuah mimpi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dalam peringatan 100 tahun kemerdekaannya. Sebagai sebuah visi yang menjanjikan: Indonesia akan memiliki ekonomi terbesar ke-5 dunia, teknologi berkembang pesat, dan kualitas hidup rakyat meningkat drastis. Namun, di balik optimisme ini, ada paradoks yang berbahaya: institusi-institusi yang masih eksklusif, kesenjangan sosial yang melebar, serta politik yang semakin oligarkis.
Seiring pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antara kaya dan miskin justru bisa semakin tajam. Saat ini saja, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai lebih dari 50% total kekayaan nasional. Jika tren ini terus berlanjut tanpa regulasi yang inklusif, maka pembangunan hanya akan memperkuat dominasi kelompok tertentu.
Fenomena ini bukan hal baru, ketika ekonomi dikuasai oleh segelintir elite, inovasi dan kesempatan bagi mayoritas rakyat akan tersumbat. Pada akhirnya, ketimpangan yang semakin tajam ini bisa memicu ketidakstabilan sosial—mulai dari gelombang protes, radikalisasi, hingga potensi konflik horizontal.
Singkatnya, visi Indonesia Emas mengasumsikan bahwa negara ini tetap utuh hingga 2045. Tapi, apakah kita benar-benar yakin? Sejarah bisa saja menunjukkan pada sisi yang lainnya, dimana negara yang gagal menciptakan sistem yang inklusif justru rawan mengalami disintegrasi. (*)
