BALITOPIK.COM, DENPASAR – Aksi bertajuk “Grubug Agung: Pulihkan Bali dan Indonesia” digelar tiga organisasi pejuang hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup di depan Monumen Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Senin (6/7/2026).
Melalui aksi simbolik tersebut, para peserta menyerukan pemulihan Bali dan Indonesia dengan menyoroti krisis lingkungan, perlindungan pejuang HAM, tata kelola pariwisata, hingga berbagai persoalan ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Aksi ini diinisiasi oleh Front Demokrasi Perjuangan Rakyat Bali (Frontier Bali), Komite Kerja Advokasi Lingkungan (KEKAL) Bali, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali. Ketiga organisasi tersebut menilai berbagai persoalan yang dihadapi Bali dan Indonesia membutuhkan perhatian serius serta langkah nyata dari pemerintah.
Sekretaris Jenderal Frontier Bali, I Wayan Sathya Tirtayasa, mengatakan aksi ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, ketidakpastian ekonomi, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kriminalisasi pejuang HAM dan lingkungan hidup, hingga kerusakan lingkungan akibat kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat menjadi alasan utama digelarnya aksi tersebut.
“Kita melihat pemerintah belum kunjung memperbaiki situasi ekonomi maupun lingkungan. Di sisi lain, para pejuang HAM dan lingkungan justru mendapat intimidasi,” ujar Sathya.
Selain isu ekonomi, perlindungan terhadap pembela HAM dan pejuang lingkungan hidup juga menjadi sorotan utama.
Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Bali, Anak Agung Gede Surya Sentana, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 hingga 2026 tercatat 325 kasus kekerasan terhadap pembela HAM dan pejuang lingkungan hidup (eco defender).
Menurutnya, tingginya angka tersebut menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak-hak lingkungan dan demokrasi.
“Hal ini menunjukkan betapa alerginya pemerintah terhadap kritik rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan KEKAL Bali, I Made Juli Untung Pratama, menyoroti dampak pembangunan pariwisata yang dinilai telah melampaui daya dukung lingkungan Bali.
Ia menyebut ekspansi sektor pariwisata menjadi salah satu pemicu krisis air dan alih fungsi lahan. Karena itu, KEKAL Bali mendesak Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah tegas melalui moratorium pembangunan pariwisata.
“Gubernur Bali harus berani mengambil sikap untuk melakukan moratorium pariwisata Bali,” katanya.
Selain menyampaikan orasi, massa aksi juga menampilkan teatrikal yang menggambarkan berbagai persoalan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat. Pertunjukan tersebut menjadi simbol kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan rakyat.
Rangkaian aksi kemudian ditutup dengan bunyi kulkul bulus sebagai simbol perlawanan terhadap berbagai persoalan yang mereka soroti sekaligus seruan untuk memulihkan Bali dan Indonesia. (*)