BALITOPIK.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung mulai membidik sejumlah persoalan yang dianggap penting untuk membenahi pariwisata. Mulai dari kemacetan di Kuta, keamanan kawasan wisata, sampai konektivitas menuju wilayah Badung Utara.
Hal itu mengemuka dalam Sharing Session “Mewujudkan Pariwisata Badung Berkualitas dan Berkelanjutan” yang digelar di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Rabu (16/9/2026).
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan hasil pembahasan dalam forum tersebut akan segera ditindaklanjuti. Salah satunya melalui koordinasi antara Bali Tourism Board (BTB) dan Dinas Pariwisata Badung untuk menentukan langkah yang bisa dilakukan dalam waktu dekat.
“Saya mendengar Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Agung Partha Adnyana akan langsung mengadakan rapat dengan Kadis Pariwisata Badung untuk menindaklanjuti daripada apa yang bisa dilakukan dalam jangka pendek ini,” kata Adi Arnawa.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penataan kawasan Kuta. Pemerintah daerah menilai kemacetan tidak cukup diselesaikan hanya dengan membangun pedestrian.
Masalah lainnya adalah penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir. Karena itu, Pemkab Badung menyiapkan sejumlah kantong parkir, termasuk di kawasan eks Bali Anggrek.
Langkah tersebut disiapkan bersamaan dengan rencana pengembangan moda transportasi publik di Kuta.
“Tidak cukup kita hanya membangun pedestrian, tapi kan juga ada satu bottleneck di sana, di sepanjang jalan itu malah dijadikan tempat parkir,” ujar Adi Arnawa.
Menurut dia, kantong parkir di eks Bali Anggrek diharapkan sudah bisa dimanfaatkan pada malam tahun baru.
Artinya, penataan Kuta tidak hanya menyentuh tampilan kawasan, tetapi juga bagaimana kendaraan tidak lagi memenuhi ruas jalan yang menjadi jalur wisatawan.
Soal keamanan dan kenyamanan, Pemkab Badung juga ingin mengoptimalkan peran pecalang di kawasan pariwisata.
Adi mengatakan pecalang dapat ikut membantu menjaga ketertiban di kawasan wisata bersama unsur pengamanan lainnya.
“Mudah-mudahan dengan langkah seperti itu nanti pihak pecalang, khususnya di daerah-daerah pariwisata, ikut membantu tujuan pemerintah untuk menata kawasan pariwisata,” katanya.
Menurut dia, rasa aman, nyaman dan tertib menjadi bagian penting dari upaya membangun pariwisata yang berkualitas.
Perhatian Pemkab Badung tidak hanya tertuju pada kawasan wisata di selatan. Pemerintah juga mulai menyiapkan infrastruktur dan konektivitas di wilayah Badung Utara.
Adi mengatakan pemerintah tidak ingin mengulang pola pembangunan yang hanya membangun destinasi terlebih dahulu, sementara akses menuju lokasi baru dipikirkan kemudian.
Karena itu, infrastruktur dan konektivitas akan lebih dulu disiapkan. Jika nantinya muncul potensi destinasi baru, pemerintah tinggal menyesuaikan dukungan dengan karakter masing-masing wilayah.
“Kadang-kadang kita membangun destinasi terlebih dahulu tapi aksesnya belakangan. Ini agak susah nanti. Maka kita mencoba membangun dulu infrastruktur ini, konektivitas kita bangun,” jelasnya.
Ia menegaskan pengembangan pariwisata Badung Utara tidak akan sekadar meniru pola pariwisata yang sudah berkembang di wilayah selatan.
“Tidak serta-merta pariwisata yang ada di selatan saya akan bawa ke utara,” katanya.
Forum tersebut juga dirangkaikan dengan kerja sama penyediaan kebutuhan pokok antara Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana dengan PT Coconut Homes dan BNDCC & BNDH (PT Nusa Dua Indonesia).
Kerja sama ini menjadi bagian lain dari upaya memperkuat ekosistem pariwisata, terutama dari sisi kebutuhan pokok yang menopang aktivitas usaha dan kawasan wisata.
Dengan sejumlah langkah tersebut, Pemkab Badung ingin menggeser pembahasan pariwisata dari sekadar mengejar jumlah kunjungan menjadi persoalan yang lebih luas: bagaimana kawasan wisata tetap nyaman, aksesnya tertata, infrastrukturnya siap, dan manfaat ekonominya bisa berjalan berkelanjutan. (*)