Balitopik.com, BALI – Politisi muda yang juga adalah Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Bali, Muhamad Shalahuddin Jamil atau yang dikenal Bro Shalah melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah yang dinilai lebih fokus pada program makan bergizi gratis (MBG) ketimbang menyelesaikan persoalan serius di bidang pendidikan.
Menurutnya, hingga saat ini masih banyak anak-anak di Indonesia yang mengalami kesulitan mengakses pendidikan, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Hal itu terutama terlihat dalam pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) atau SPMB yang dinilai tidak berpihak pada siswa.
“Pemerintah terlalu sibuk membahas makan gratis, sementara persoalan pendidikan dasar tidak selesai. Banyak anak yang tertolak dari sekolah pilihannya dan tidak ada solusi konkret dari pemerintah,” ujar Bro Shalah kepada Bali Topik di Denpasar, Rabu (16/7/2025).
Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Kabupaten Jembrana, Bali, di mana seorang siswa dinyatakan diterima di SMK yang berlokasi di Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan jarak sekitar 35 kilometer dari tempat tinggalnya.
Menurutnya, sistem zonasi dan seleksi saat ini tidak memperhatikan kondisi geografis dan kemampuan keluarga. Bahwa kasus murid dari Jembrana diterima di Buleleng tersebut hanyalah satu contoh kasus. Kasus serupa juga terjadi di Denpasar dan Kabupaten lainnya. Ini membuktikan baik pemerintah pusat maupun daerah tidak serius mengurus dan menata system Pendidikan.
“Bagaimana mungkin anak dari Jembrana harus sekolah di Gerokgak? Ini bukan solusi. Justru menyulitkan. Dimana peran pemerintah? Siapa yang bertanggung jawab atas nasib anak-anak ini?. Itu baru satu kasus banyak juga di Kota Denpasar dan kabupaten lainnya,” tegasnya.
Eks TKN Prabowo-Gibran ini menambahkan, hingga kini belum ada kejelasan mengenai nasib siswa yang tidak diterima di sekolah manapun melalui jalur resmi PPDB. Ia mempertanyakan apakah pemerintah telah menyiapkan jalur alternatif atau solusi untuk mereka.
“Jangan hanya bicara soal SDM Unggul dan Indonesia Emas, kalau hak dasar pendidikan saja tidak dijamin. Ini mencoreng wajah Presiden yang punya cita-cita mulia,” katanya.
Atas dasar itu, Bro Shalah mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Ia menilai menteri terkait tidak mampu menyelesaikan persoalan teknis di lapangan dan justru mempermalukan visi besar kepala negara.
Sebab, tambah dia, bahwa pendidikan adalah hak anak bangsa untuk mendapatkan akses sekolah yang layak dan adil. Karena itu pemerintah tidak hanya fokus pada program populis, tetapi juga menyelesaikan masalah mendasar seperti sistem pendidikan.
“Kalau memang tidak mampu bekerja, lebih baik diganti. Jangan sampai program besar Presiden gagal hanya karena pembantunya tidak becus,” tutupnya. (*)
