Balitopik.com – Pembubaran paksa yang dilakukan oleh ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) kepada diskusi People’s Water Forum (PWF) tanggal 20-21 Mei 2024 di Hotel Oranjje Denpasar meninggalkan tanda tanya.
Bagaimana tidak, Pemerintah Provinsi Bali dan pihak keamanan mencuci tangan pasca ormas PGN pada Senin (20/5) berhasil memporak-porandakan pembukaan diskusi People’s Water Forum dengan sangat arogan.
Dan pada Selasa (21/5) segerombolan preman mengatasnamakan diri dari Aliansi Masyarakat Bali memboikot Hotel Oranjje sehingga akses peserta, undangan dan jurnalis masuk ke dalam dihalangi oleh para preman itu. Alhasil diskusi akademik tentang air oleh masyarakat sipil itu pun kembali dibubarkan.
Dua kelompok ini membubarkan diskusi People’s Water Forum dengan dalil mengikuti imbauan Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya.
Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan mengaku tidak menerima laporan atas kejadian tersebut. Padahal pada saat kejadian banyak anggota Polisi ada di lokasi. Anehnya aparat kepolisian yang ada di lokasi membiarkan para preman itu mengambil alih Hotel Oranjje sebagai lokus diskusi PWF.
Sementara, Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya saat ditemui di Gedung DPRD Bali, Selasa (21/5), sore membantah mengeluarkan imbauan pembubaran diskusi PWF. Mahendra Jaya bahkan dengan tegas mengatakan ia justru mendukung adanya diskusi masyarakat tentang air ditengah perhelatan World Water Forum (WWF) di Nusa Dua.
Atas ketidakjelasan itu, Koordinator Komunitas Sunda Kecil Bali, Yosef Yulius Diaz (Yusdi Diaz) mengatakan keadaan itu tentu sangat disayangkan.
Ketua Kelompok Sadar Ketertiban dan Keamanan (Pokdarkamtibmas) Bhayangkara Provinsi Bali, itu mempertanyakan otoritas pihak keamanan. Yang mana pada kejadian itu kewenangan kepolisian seolah diambil alih oleh ormas.
Menurut Yusdi Diaz, hal tersebut sangat sensitif memicu konflik horizontal.
“Jangan ada kelompok yang dibiarkan mengambil alih otoritas dari pihak yang berwenang apalagi jika itu berpotensi konflik dan membuat gangguan kamtibmas disaat ada perhelatan kenegaraan.”
“Jika patut dibubarkan, ya aparat lah yang seharusnya melakukannya,” kata Yusdi Diaz dalam diskusi Komunitas Sunda Kecil di Warung Sang Dewi, Jalan Tukad Musi I Nomor 5, Renon Denpasar, Sabtu (25/5/2024), sore.
“Sebetulnya kalau tidak terjadi pembubaran People’s Water Forum mungkin semua akan aman. Kalaupun harus dibubarkan ya mestinya pihak yang berwajib kepolisian yang membubarkan. Bukan malah diambil alih ormas,” tegasnya kembali.
Senada dengan itu, Ketua Bidang Kerja Komunitas Soenda Kecil Bali, Yoga Cahyadi mengatakan intimidasi terhadap ruang-ruang kritis seperti pembubaran PWF mestinya tidak terjadi. Apalagi diskusi yang dilakukan oleh PWF itu diruang tertutup dan private.
Karena itu, kata Yoga, dengan fakta yang terjadi, jelas pembubaran PWF itu merupakan murni aksi premanisme dan pembungkaman ruang demokrasi. Dan yang paling fatal pembungkaman itu dilakukan oleh ormas.
Pihaknya mendesak agar negara melalui kepolisian mengungkap siapa dalang dibalik pembubaran paksa PWF oleh para preman itu.
“Bagi kami tindakan itu adalah pelanggaran hukum yang harus ditindak secara hukum oleh kepolisian. Kami ingin semua pihak yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab secara hukum.
“Tentunya dengan adanya pelaporan polisi yang dilakukan oleh para korban itu menjadi titik terang dalam proses pembuktian, proses penyelidikan, penyidikan nantinya diproses pembuktian itu harus terang siapa-siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut,” kata Yoga.
Sekretaris KNPI Provinsi Bali itu berharap Polda Bali serius menangani laporan yang sudah dibuat oleh para korban PWF. Yoga percaya Polda Bali mampu mengungkap otak dibalik pembungkaman di PWF.
“Jadi harus melalui kepolisian, kita mendukung kepolisian untuk menegakan hukum, kita percaya kepada polisi bahwa polisi akan mampu mengungkap dalangnya karena ini tanggung jawab kepolisian,” tandasnya. (*)
- Latest
- Trending
