BALITOPIK.COM, BALI – Anggota DPR RI asal Bali, I Nyoman Parta, menyampaikan keprihatinannya terhadap semakin sulitnya generasi muda Bali memiliki tempat tinggal di daerahnya sendiri. Kondisi tersebut dinilai sebagai dampak dari masifnya alih fungsi dan pembelian lahan oleh investor tanpa pembatasan yang jelas.
Menurut Nyoman Parta, harga tanah di Bali terus mengalami lonjakan sehingga semakin sulit dijangkau oleh masyarakat lokal, khususnya generasi muda yang baru mulai bekerja dan membangun kehidupan keluarga.
Ia menilai fenomena ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan ekonomi biasa, melainkan telah menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan masyarakat Bali di masa depan.
“Bayangkan satu investor bisa memiliki lahan hingga ratusan hektare. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, generasi muda Bali akan semakin sulit mendapatkan tempat tinggal di tanah kelahirannya sendiri,” ujar Nyoman Parta di Denpasar, Kamis (11/6/2026).
Politisi asal Bali tersebut menyoroti belum adanya regulasi yang membatasi luas kepemilikan lahan oleh investor. Akibatnya, pihak yang memiliki modal besar dapat terus membeli tanah dalam jumlah besar, sementara masyarakat lokal semakin tersisih dari akses kepemilikan lahan.
Ia mengungkapkan saat ini sudah muncul fenomena warga Bali yang harus menyewa kamar atau indekos di desa adatnya sendiri karena tidak mampu membeli tanah maupun membangun rumah.
Menurutnya, kondisi itu menjadi ironi di tengah pesatnya pembangunan dan pertumbuhan investasi di Pulau Dewata.
Menurut Parta, industrialisasi lahan yang berlangsung tanpa kontrol telah menyebabkan harga tanah di Bali melambung tinggi. Dampaknya, generasi muda Bali dengan penghasilan pas-pasan semakin sulit membeli tanah dan membangun rumah.
Jika kondisi ini terus berlanjut, warga lokal dikhawatirkan akan semakin tersingkir dari ruang hidupnya sendiri.
“Banyak anak muda Bali yang bekerja dengan penghasilan sekitar Rp3 juta per bulan. Dengan harga tanah yang terus naik, mereka semakin sulit membeli kavling dan membangun rumah. Bahkan ada yang harus ngekos di desa adatnya sendiri,” katanya.
Nyoman Parta menegaskan bahwa pembangunan dan investasi memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pembangunan tidak boleh mengorbankan hak masyarakat lokal untuk tetap hidup dan berkembang di tanah leluhurnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mulai memikirkan kebijakan pembatasan kepemilikan lahan dalam skala besar, sekaligus menghadirkan regulasi yang berpihak pada generasi muda Bali.
Menurutnya, orientasi pembangunan ke depan harus mampu menciptakan keseimbangan antara investasi, pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, serta keberlanjutan ruang hidup masyarakat lokal.
“Pembangunan harus memberikan manfaat bagi masyarakat Bali. Jangan sampai investasi tumbuh pesat, tetapi warga lokal justru kehilangan ruang hidup dan tidak mampu memiliki rumah di tanahnya sendiri,” tegasnya.
Ia berharap persoalan kepemilikan lahan dan akses perumahan bagi masyarakat lokal dapat menjadi perhatian serius pemerintah sebelum dampaknya semakin meluas di masa mendatang. (*)