Balitopik.com, BALI – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan pencatatan sipil terhadap warganya yang berada di Bali. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya (IKSBD) tentang tertib administrasi kependudukan di Bali.
Pemkab Sumba Barat Daya
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sumba Barat Daya, Isto Tarru Bani, S.I.P mengatakan pendataan warga Sumba Barat Daya yang berada di luar daerah merupakan upaya jemput bola guna menertibkan administrasi kependudukan Sumba Barat Daya.
“Ini adalah yang pertama kami jemput bola melakukan pencatatan sipil terhadap warga kami yang berada di luar daerah atau di luar domisili. Di Bali kami percayakan kepada paguyuban IKSBD untuk membantu pemerintah daerah Sumba Barat Daya mendata warganya yang berada di Bali,” kata Isto Tarru Bani di Denpasar, Selasa (19/8/2025).
“Hasil evaluasi kami terkait gejolak-gejolak yang terjadi terutama warga SBD yang ada di Bali adalah ketidaktertiban administrasi penduduk sehingga tidak terdeteksi kapan mereka berangkat dari daerah asal dan tiba di sini dalam upaya atau kegiatan apa,” tambahnya.
Ia menjelaskan, program tertib administrasi Warga Sumba Barat Daya ini ditindaklanjuti berupa kerja sama dengan Pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar untuk pemutakhiran data kependudukan.
Sebab berdasarkan data yang dimiliki warga Sumba Barat Daya lebih banyak tersebar di ketiga wilayah tersebut. “Upaya ini dilanjutkan dengan kerja sama dengan pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar karena warga kami banyak tersebar di 3 wilayah ini,” tutup Isto Tarru Bani.
IKSBD Bali
Ketua IKSBD Bali, Samuel Sairo Kalumbang menyatakan pihaknya siap bekerja menjaring warga Sumba Barat Daya yang ada di Bali terkait keperluan administrasi yang diperlukan. Misalnya terkait kebutuhan KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya.
“Kami akan mendata sesuai dengan permohonan administrasi apa yang dibutuhkan. Kami akan menggalang tuntas dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait agar warga kami kelengkapan administrasinya terpenuhi,” ungkap Samuel.
Disebutkan, yang paling banyak dibutuhkan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ia mengakui masih banyak diaspora Sumba Barat Daya di Bali yang tidak memiliki KTP.
Bahwa dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya (IKSBD) ini menjadi momentum penting selain untuk tertib administrasi, sekaligus mengetahui secara pasti jumlah warga SBD yang ada di Bali.
“Kami dipercayakan untuk menindaklanjuti bagaimana ketertiban administrasi warga sumba Barat Daya di Bali. Untuk saat ini berdasarkan fakta di lapangan yang paling banyak yang harus kami perhatikan adalah KTP,” ujar Samuel.
Sementara, Pembina IKSBD Bali, Gideon Ndapatady, S.E berharap pendataan warga SBD oleh IKSBD Bali tersebut menjadi ruang pembinaan menyeluruh terhadap warga SBD di Bali. Pihak pengurus IKSBD Bali diharapkan aktif melakukan penjaringan untuk pendataan sekaligus memberi motivasi menjadi dispora yang baik di Bali.
“Jadi misalnya ada warga SBD yang datang ke Sekretariat IKSBD untuk urus KTP dan lain sebagainya, maka sekaligus diberikan nasehat-nasehat bagaimana menjaga perilaku dan menjadi perantau yang baik di Bali,” harap Gideon.
Flobamora Bali
Kerja sama Pemerintah Sumba Barat Daya dan IKSBD Bali ini mendapat apresiasi dari Ketua Umum Flobamora Bali, Herman Umbu Billy. Diketahui Flobamora Bali adalah paguyuban induk yang menaungi paguyuban etnis dari 21 Kabupaten 1 Kota se-NTT di Bali.
Menurut Herman, program tersebut merupakan contoh nyata keterlibatan pemerintah daerah dalam mendisiplinkan warganya di tanah rantau. Tentu kata dia, ucapan terima kasih kepada Bupati Sumba Barat Daya karena mengirim langsung Kepala Dinas Dukcapil ke Bali.
“Ini baik adanya tentu harus kita dukung karena ini sesuai dengan program pemutakhiran data dari Flobamora Bali.”
“Sejak tahun lalu kita sudah mendorong setiap unit suka duka yang ada di bawah naungan Flobamora Bali untuk berkoordinasi dengan pemerintah di masing-masing daerah terkait pendataan warganya yang ada di Bali. Hari ini sudah dilakukan oleh IKSBD Bali,” kata Herman. (*)
