Balitopik.com – Penundaan Kongres PDIP tak bisa sekadar dibaca sebagai penjadwalan ulang seremonial partai. Di balik permukaan yang tenang, terdapat kalkulasi dan kepentingan strategis yang dipelihara dengan presisi. PDIP secara sadar membiarkan agenda ini bergantung di udara, menjadikan waktu sebagai variabel kunci untuk membaca situasi dan menentukan arah berikutnya.
Sebagai partai utama dengan tradisi sentralistik, jeda ini dimanfaatkan PDIP untuk konsolidasi dan reposisi internal. Proses ini bukan sekadar evaluasi, tapi saringan untuk menguji loyalitas dan kapasitas kader menghadapi dinamika politik ke depan. Megawati Soekarnoputri menempatkan dirinya sebagai poros stabilitas. Kesabaran dan kehati-hatian menjadi alat untuk mencegah turbulensi di tengah kontestasi elite dan potensi gesekan internal.
Tekanan eksternal dari riak Pilkada, ancaman hukum terhadap figur penting, hingga atmosfer politik nasional yang cair mendorong PDIP melakukan mitigasi risiko dengan menunda kongres. Langkah ini bukan reaksi spontan, melainkan bagian dari strategi mengamankan ruang internal agar tetap steril dari infiltrasi isu atau konflik yang bisa dieksploitasi pihak luar.
Narasi soliditas arus bawah yang mendukung Megawati berfungsi ganda: sebagai konfirmasi loyalitas sekaligus perangkat legitimasi di forum kongres. Fakta di lapangan menunjukkan, kongres mendatang lebih condong sebagai ajang pengukuhan konsensus, bukan arena kontestasi gagasan terbuka. Ini adalah mekanisme penyegelan kekuatan yang telah dikonstruksi sejak jauh hari.
Di tengah konsolidasi ini, perhatian juga tertuju pada dinamika dua figur kunci: Prananda Prabowo dan Puan Maharani.
Prananda, dengan gaya kepemimpinan yang cenderung teknokratis, memilih beroperasi di balik layar, membangun pengaruh melalui jalur organisasi dan mesin partai. Karakternya yang low-profile namun strategis membuatnya disegani di kalangan kader muda dan struktural partai, meski tidak terbuka dalam arus politik nasional. Pola kerja Prananda lebih berorientasi pada penguatan sistem dan kaderisasi, memberi warna berbeda pada lanskap internal PDIP.
Di sisi lain, Puan Maharani tampil sebagai figur publik yang lebih ekspansif. Gaya politiknya lebih terbuka, komunikatif, dan dekat dengan simbol-simbol kekuasaan formal. Sebagai Ketua DPR RI, Puan mengasah legitimasi elektoral dan membangun jejaring di luar partai, termasuk dengan aktor-aktor nasional.
Menariknya, langkah Puan juga tidak lepas dari tantangan: manuvernya sering kali dipantau ketat oleh publik maupun elite internal, dan ia harus mampu membuktikan kapasitasnya di tengah ekspektasi regenerasi dalam tubuh PDIP.
Dalam kalkulasi kritisnya, PDIP jelas tengah menata peta suksesi. Kombinasi gaya teknokratik dan jaringan akar rumput Prananda, serta kekuatan politik formal dan visibilitas Puan, menjadi dua opsi kepemimpinan masa depan partai. Namun, hingga kini, Megawati tetap memegang penuh kendali atas ritme dan mekanisme transisi.
Penundaan kongres secara langsung mempengaruhi ritme politik nasional. Banyak partai menahan manuver besar, memilih menunggu arah PDIP sebelum membuat kalkulasi sendiri. Jika PDIP sukses melewati fase ini tanpa riak berarti, posisinya sebagai negosiator dan penentu arah politik nasional akan makin kokoh.
Namun, terlalu lama menunda membuka ruang bagi risiko kehilangan momentum dan celah sekecil apapun berpotensi dimanfaatkan lawan politik atau faksi internal. Pada akhirnya, PDIP tengah memainkan strategi kontrol waktu sebagai mekanisme seleksi, konsolidasi, dan afirmasi peran sebagai aktor kunci dalam lanskap politik Indonesia. (*)
Oleh: Pengamat sekaligus Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana Efatha Filomeno Borromeu Duarte, S.IP., M.Sos.
