Oleh: Teddy Chrisprimanata Putra, Dosen Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta
Bali selalu tampak memesona di mata dunia. Pulau kecil dengan bentang alam indah, tradisi yang hidup, dan pariwisata yang tak pernah benar-benar tidur. Sebagai destinasi internasional, Bali menjadi magnet bagi wisatawan sekaligus para pencari keuntungan ekonomi dari berbagai penjuru dunia.
Tidak mengherankan jika pertumbuhan ekonomi Bali pada 2025 mencapai 5,82 persen—salah satu yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Tren positif itu bahkan terus berlanjut pada Triwulan I 2026 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,58 persen secara tahunan.
Ledakan kunjungan wisatawan mancanegara menjadi salah satu faktor utama di balik pertumbuhan tersebut. Dalam tiga bulan pertama tahun 2026 saja, lebih dari 1,4 juta wisatawan asing tercatat datang ke Bali. Sepintas, deretan angka itu memberi kesan bahwa Bali sedang baik-baik saja. Bahkan mungkin terlihat sedang berada dalam masa keemasannya.
Namun, seperti wajah pariwisata pada umumnya, gemerlap statistik sering kali menyembunyikan kenyataan yang lebih rumit.
Kontradiksi Pulau Dewata
Pertumbuhan ekonomi Bali ternyata tidak tumbuh merata. Aktivitas ekonomi masih bertumpu di kawasan Bali selatan seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar. Sementara wilayah lain bergerak lebih lambat dan belum menikmati dampak pariwisata secara setara.
Di saat yang sama, masyarakat lokal juga semakin terdesak oleh kekuatan modal besar. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bahkan menyebut wisatawan asing kini cenderung memilih akomodasi tidak terdaftar, termasuk vila-vila ilegal milik sesama warga negara asing. Situasi ini membuat persaingan di sektor pariwisata menjadi semakin timpang bagi warga lokal.
Pariwisata yang semestinya menjadi sumber kesejahteraan bersama perlahan berubah menjadi arena perebutan ruang hidup. Warga lokal dipaksa bersaing dengan kekuatan modal yang jauh lebih besar, sementara ruang-ruang strategis ekonomi mulai dikuasai investor dan kelompok ekspatriat.
Masalah Bali pun tidak berhenti pada sektor ekonomi. Kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang serampangan semakin nyata. Alih fungsi lahan, krisis sampah, kemacetan, hingga gentrifikasi yang mendorong warga lokal ke wilayah pinggiran menjadi persoalan sehari-hari yang sulit diselesaikan.
Ironisnya, masyarakat lokal tetap memikul tanggung jawab menjaga adat dan tradisi yang selama ini menjadi fondasi utama industri pariwisata Bali. Mereka menjaga pura, menjalankan ritus adat, merawat budaya, dan mempertahankan identitas Bali agar tetap menarik di mata dunia. Namun, di sisi lain, mereka juga harus menanggung biaya sosial dan ekonomi yang tidak kecil tanpa mendapat manfaat yang sebanding.
Bali akhirnya seperti panggung besar yang terus menghasilkan keuntungan, tetapi tidak semua orang di dalamnya memperoleh tempat yang adil.
Ruang Bagi Populisme
Di tengah persoalan yang semakin kompleks itu, ruang publik Bali justru mulai dipenuhi percakapan mengenai suksesi kekuasaan. Diskursus tentang siapa yang akan menjadi Bali 1 di masa depan lebih ramai dibanding pembahasan serius mengenai ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, atau masa depan masyarakat lokal.
Fenomena ini terlihat dari berbagai manuver politik yang mulai bermunculan jauh sebelum momentum pemilu tiba. Pernyataan politik, simbol kedekatan dengan organisasi masyarakat, hingga narasi pasangan potensial di media sosial menjadi konsumsi publik sehari-hari.
Padahal, Bali sedang membutuhkan gagasan besar, bukan sekadar pencitraan politik.
Situasi inilah yang kemudian membuka ruang bagi populisme. Ketika jarak antara elite politik dan masyarakat semakin lebar, muncul kekosongan representasi. Kekosongan itu lalu diisi oleh tokoh-tokoh yang menawarkan solusi instan dengan pendekatan emosional.
Populisme bekerja dengan cara menyederhanakan persoalan yang sebenarnya sangat rumit. Masalah struktural seperti ketimpangan ekonomi, tata ruang, kerusakan lingkungan, hingga dominasi modal asing direduksi menjadi slogan-slogan sederhana yang mudah diterima publik.
Bantuan hibah, pembangunan infrastruktur simbolik, hingga retorika keberpihakan sering kali diposisikan sebagai jawaban cepat atas seluruh persoalan Bali. Padahal, kenyataannya, pendekatan seperti itu belum mampu menyentuh akar masalah yang sebenarnya.
Bahaya populisme terletak pada kemampuannya membangun ilusi. Pemimpin populis tampil seolah menjadi penyelamat rakyat, tetapi sering kali justru memanfaatkan kemarahan publik demi kepentingan elektoral. Kritik dianggap ancaman. Suara akademisi dan kelompok kritis dipinggirkan. Rasionalitas perlahan kalah oleh pencitraan dan emosi politik.
Jika situasi ini terus dibiarkan, Bali berisiko melahirkan lebih banyak demagog—pemimpin yang lebih piawai memainkan emosi publik daripada menyusun solusi jangka panjang.
Momentum Perubahan
Meski demikian, Bali masih memiliki harapan. Kesadaran kritis masyarakat tetap menjadi kekuatan penting untuk menjaga arah masa depan Pulau Dewata.
Diskusi-diskusi kecil di warung kopi harus tetap hidup. Ruang adat seperti sangkep di banjar dan paruman desa perlu kembali difungsikan sebagai ruang deliberasi yang sehat. Kampus, komunitas, media, dan masyarakat sipil harus terus menghadirkan percakapan kritis tentang arah pembangunan Bali.
Sebab masa depan Bali tidak boleh sepenuhnya ditentukan oleh elite politik dan pemilik modal.
Masyarakat Bali harus kembali menjadi subjek utama di tanahnya sendiri. Tidak hanya sebagai penjaga budaya, tetapi juga sebagai penentu arah pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidupnya.
Sebelum lonceng krisis sosial, politik, dan ekologis berbunyi semakin keras, Bali membutuhkan masyarakat yang lebih sadar, lebih kritis, dan lebih berdaya menghadapi hasrat kekuasaan yang terus membesar.
Karena pada akhirnya, pertanyaan terpenting bagi Bali bukan lagi sekadar bagaimana mempertahankan pariwisata, melainkan bagaimana memastikan Bali tetap menjadi rumah yang layak bagi masyarakatnya sendiri. (*)