BALITOPIK.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali kembali mendapat kepercayaan strategis dari pemerintah pusat. Bali resmi ditunjuk sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang seluruh kabupaten/kotanya menjadi pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Kepercayaan tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center Denpasar, Kamis (7/5/2026).
Menurut Dewa Indra, penunjukan Bali bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan maksimal demi memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Bali ditunjuk sebagai satu-satunya provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya menjadi pilot digitalisasi bantuan sosial, dan diberi kepercayaan sebagai satu entitas karena kita dipercaya mampu melaksanakan tugas ini,” ujar Dewa Indra.
Ia menegaskan seluruh pihak wajib menjaga kepercayaan tersebut agar program nasional itu dapat berjalan sesuai target pemerintah pusat.
Saat ini, proses digitalisasi bansos masih memasuki tahap awal, yakni pendataan agen dan pengunggahan data. Setelah itu, tahapan dilanjutkan dengan aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) dan pelaksanaan Training of Trainers (TOT) bagi para pelatih.
Dewa Indra mengungkapkan, pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap program ini. Bahkan pada Juni mendatang, Presiden dijadwalkan datang langsung ke Bali untuk melihat progres pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial tersebut.
Karena itu, ia meminta seluruh agen yang berjumlah 8.029 orang bekerja serius agar layanan bantuan sosial digital dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan transparan.
“Kita wajib menjaga kepercayaan tersebut. Jangan sampai tugas dan kepercayaan itu tidak bisa kita tunaikan,” tegasnya.
Selain itu, seluruh progres pelaksanaan juga diminta dilaporkan secara lengkap dan terukur agar target yang telah ditetapkan pemerintah pusat dapat tercapai tepat waktu.
Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, menjelaskan transformasi digital merupakan langkah penting dalam menghadirkan layanan publik yang lebih efisien dan proaktif.
Menurutnya, penerapan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem bansos akan memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan yang berpusat pada masyarakat.
Digitalisasi bansos juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan memastikan subsidi benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan.
Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan BPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, mengatakan digitalisasi bantuan sosial dilakukan untuk meningkatkan akurasi data penerima sekaligus meminimalkan potensi kebocoran bantuan.
Program ini berbasis IKD atau Identitas Kependudukan Digital, di mana data penerima bansos akan disinkronkan langsung dengan data kependudukan nasional.
Kementerian Sosial sendiri mulai menguji coba sistem digital bansos di 41 kabupaten/kota pada tahun 2026. Sistem tersebut dirancang untuk mempercepat registrasi, verifikasi, validasi, hingga penyaluran bantuan secara lebih tepat sasaran.
Selain itu, integrasi data dilakukan langsung dengan Pusdatin Kesos, Dukcapil, serta mitra perbankan agar proses penyaluran bantuan menjadi lebih aman dan efisien.
Melalui program ini, pemerintah menargetkan transformasi penyaluran bansos dari sistem manual menuju layanan digital terpadu yang lebih akurat, efektif, dan transparan. (*)