Balitopik.com – Perwakilan Tim Percepatan Pembangunan Bali (TPPB) Dr. I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi dan Dr. Agustinus Dei mengumpulkan data terkait Penanggulangan HIV– AIDS di Bali.
Data dikumpulkan agar Program Penanggulangan HIV– AIDS di Bali tepat dan berdampak. Data disajikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali, dan koordinasi dengan Kelompok Jurnalis Peduli AIDS (KJPA) Bali.
“Kami ingin memastikan data dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui jurnalis sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Dr. Agus Dei.
Dr. Agus Dei juga menyebut peran KPA sangat krusial dalam menyuplai informasi yang benar terkait penanggulangan HIV-AIDS.
Senada, Dr. Diah Werdhi menyoroti peran penting KJPA sebagai mitra komunikasi publik. Ia secara khusus menanyakan kiprah dan struktur organisasi KJPA dalam mendukung program HIV-AIDS.
“Media memiliki peran vital sebagai penyampai informasi di lapangan. Kami ingin memahami lebih dalam kontribusi KJPA dalam mendukung program ini,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekretariat KPA Provinsi Bali, AA Ngurah Patria Nugraha, menyambut baik koordinasi ini. Menurutnya, sinergi antara pemangku kepentingan dan media penting untuk memastikan data yang diterima publik bersifat valid dan komprehensif.
Dalam paparannya, ia menyampaikan data kumulatif HIV-AIDS di Bali sejak 1987 hingga 2024 yang mencapai 31.880 kasus. Rinciannya, 12.101 kasus AIDS dan 19.779 kasus HIV.
Menariknya, data menunjukkan tren penurunan kasus baru dalam tiga tahun terakhir. Pada periode 2021–2022 ditemukan 248 kasus, turun menjadi 170 kasus pada 2022–2023, dan kembali menurun drastis menjadi hanya 12 kasus pada 2023–2024.
Meski demikian, penurunan ini menurutnya bukan berarti penurunan risiko. Sebaliknya, angka temuan mencerminkan efektivitas upaya deteksi dan jangkauan layanan.
“Semakin banyak yang ditemukan, semakin terbongkar fenomena gunung es. Mereka yang ditemukan bisa langsung mendapat pengobatan dan dicegah agar tidak masuk fase AIDS,” jelasnya.
Ia juga meluruskan persepsi mengenai tingginya jumlah kasus di daerah seperti Denpasar. Menurutnya, hal ini mencerminkan kualitas layanan kesehatan yang baik, yang bahkan menarik minat pasien dari luar Bali untuk melakukan tes dan pengobatan di sana.
Pengelola Program Humas KPA Bali, Yuniambara, menambahkan bahwa banyak klien dari luar daerah seperti Jakarta dan NTT menghubungi KPA Bali melalui website, dan diarahkan untuk mengakses layanan di Denpasar.
Sementara itu, Tim Pengarah KJPA Bali, Rofiqi Hasan, mengakui masih adanya tantangan dalam memastikan informasi yang disampaikan ke publik benar-benar akurat. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan pembaruan data yang berkelanjutan.
“KJPA berkomitmen membantu Pemprov Bali menyebarkan informasi yang faktual. Namun, kami membutuhkan legalitas yang lebih kuat serta pelatihan khusus agar visi dan misi dalam peliputan bisa selaras,” ujar Rofiqi. (*)