Balitopik.com, BALI – Dalam kunjungan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ke Bali pada Kamis (23/10/2025), di Gedung Sabha, Jayasabha, Denpasar, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan harapan agar pemerintah pusat memberikan timbal balik yang sepadan.
Hal ini karena Bali selalu unggul dalam menyumbang devisa pariwisata nasional setiap tahun. Di tahun 2024 saja, Bali menyumbangkan 53 persen devisa pariwisata nasional.
“Bali kecil, tapi khasiat nya besar. Kami menyumbang lebih dari 53 persen devisa pariwisata nasional. Namun infrastruktur ke daerah wisata seperti Bali justru kurang mendapat perhatian. Kami mohon timbal balik yang sepadan, bukan lebih,” tegas Koster di hadapan Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, dan anggota lain yang hadir.
Menurut data yang dipaparkan Koster, hingga Oktober 2025 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali mencapai 5,7 juta orang, dan diperkirakan menembus 7 juta orang pada akhir tahun.
Tahun sebelumnya, Bali mencatat 6,9 juta wisatawan dengan devisa pariwisata mencapai Rp 167 triliun, atau 53 persen dari total devisa Pariwisata nasional yang mencapai Rp 312 triliun.
Dibalik pencapaian itu, Bali menghadapi tantangan luar biasa. Mulai dari keterbatasan infrastruktur, pengelolaan sampah, hingga ketimpangan fiskal antara kontribusi Bali dengan alokasi anggaran pusat.
“Spending money wisatawan di Bali jauh di atas rata-rata nasional, mencapai 1.630 dolar AS per wisatawan. Ini menunjukkan keunggulan Bali sebagai destinasi premium dunia,” ucap Koster.
“Kalau tidak ada infrastruktur memadai, daya saing Bali bisa turun dan kalah dengan Malaysia atau Thailand. Karena itu kami terus membenahi transportasi dan pengolahan sampah, termasuk membangun waste to energy,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan kekhususan Bali, termasuk keberlanjutan regulasi yang melindungi nilai-nilai budaya dan lingkungan Pulau Dewata.
“Secara umum, kami sangat mendukung kekhususan Bali dengan peraturan yang memperkuat eksistensi dan kelestariannya. Bali bukan hanya indah, tapi juga berperan penting dalam diplomasi budaya Indonesia,” ujar Mardani.
Anggota BKSAP dan juga Komisi V DPR RI, Irene Yosiana, menambahkan bahwa Bali perlu mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat mengingat kontribusinya terhadap devisa nasional.
“Faktanya, sekitar tujuh persen dari total devisa nasional berasal dari Bali. Namun, investasi asing justru sering menyulitkan masyarakat lokal. Kami ingin arah pariwisata Bali ke depan benar-benar sustainable dan berpihak pada rakyat,” kata Irene. (*)