BALITOPIK.COM, OPINI – Di hampir setiap forum pembangunan hari ini, kita mendengar kosakata yang sama diulang-ulang: data, inovasi, efisiensi, digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah acap kali berbicara tentang indikator kinerja, birokrasi berbicara tentang target, sementara para teknokrat berbicara tentang optimalisasi. Seolah-olah persoalan publik pada akhirnya hanya dapat diselesaikan melalui rumus yang tepat, teknologi yang lebih canggih, atau algoritma yang lebih akurat.
Di balik cara berpikir semacam ini tersembunyi satu asumsi yang jarang dipersoalkan: bahwa kebijakan publik adalah urusan teknis yang netral. Bahwa negara cukup mengumpulkan data, mengukur masalah, lalu memilih solusi yang paling efisien. Dalam pandangan ini, kebijakan diperlakukan seperti mesin yang bekerja hanya berdasarkan logika rasional. Namun, apakah kebijakan publik pernah benar-benar netral?
Ketika pemerintah memutuskan membangun jalan tol ketimbang mengangkat guru honorer, ketika investasi dianggap lebih penting daripada perlindungan lingkungan, ketika pertumbuhan ekonomi ditempatkan di atas kesejahteraan kelompok rentan, sesungguhnya negara sedang membuat pilihan moral. Di sinilah, kebijakan tidak pernah hanya berbicara tentang apa yang mungkin dilakukan. Kebijakan juga berbicara tentang apa yang dianggap penting untuk dilakukan.
Dalam konteks inilah Ensiklik Magnifica Humanitas dari Paus Leo XIV menjadi menarik. Meskipun lahir dari kegelisahan terhadap perkembangan kecerdasan buatan dan transformasi digital, sesungguhnya ensiklik ini menawarkan refleksi yang jauh lebih mendasar. Ensiklik ini mengingatkan bahwa persoalan terbesar zaman kita bukanlah teknologi, melainkan kecenderungan manusia untuk melupakan dirinya sendiri di tengah kemajuan teknologi.
Kebijakan Tidak Pernah Benar-Benar Netral
Selama beberapa dekade terakhir, banyak kebijakan publik dibangun di atas keyakinan bahwa semakin banyak data yang tersedia, semakin baik keputusan yang akan dihasilkan. Rasionalitas teknokratis kemudian menjadi paradigma dominan dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan yang baik diukur melalui efektivitas, efisiensi, dan kemampuan menghasilkan output yang terukur.
Tentu saja tidak ada yang salah dengan data. Tidak ada yang keliru dengan penggunaan teknologi. Persoalannya muncul ketika data dianggap cukup untuk menentukan arah kebijakan, seolah-olah angka dapat menggantikan pertimbangan moral.
Padahal, data tidak pernah berbicara sendiri. Manusia yang memilih data mana yang dianggap penting. Manusia pula yang menentukan sejumlah indikator keberhasilan. Bahkan algoritma yang tampak objektif sekalipun lahir dari asumsi, preferensi, dan nilai yang ditanamkan oleh pembuatnya.
Di sinilah tesis utama Magnifica Humanitas menemukan relevansinya. Ensiklik ini mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tidak otomatis menghasilkan kemajuan kemanusiaan. Bahwa teknologi dapat mempermudah kehidupan, tetapi tidak selalu memperdalam makna kehidupan.
Karena itu, ensiklik ini mengajak kita menggeser pusat perhatian dari teknologi menuju manusia. Dalam konteks kebijakan, yang perlu ditanyakan bukan pertama-tama apakah suatu kebijakan efisien, melainkan apakah kebijakan tersebut menghormati martabat manusia. Yang perlu dipertimbangkan bukan hanya berapa besar pertumbuhan yang dihasilkan, tetapi siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut dan siapa yang harus menanggung biayanya.
Saat Efisiensi Mengalahkan Kemanusiaan
Ada perbedaan mendasar antara paradigma teknokratis dan paradigma humanitas. Paradigma teknokratis cenderung menilai keberhasilan berdasarkan produktivitas, efisiensi, dan optimalisasi. Sementara paradigma humanitas memulai penilaian dari martabat manusia, solidaritas, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama.
Perbedaan ini tampak sederhana, tetapi konsekuensinya sangat besar. Sebuah kebijakan dapat berjalan efektif menurut indikator pemerintah, tetapi gagal menurut pengalaman masyarakat. Sebuah proyek dapat dianggap berhasil karena mencapai target investasi, tetapi meninggalkan luka sosial yang tidak pernah masuk ke dalam laporan evaluasi. Sebuah inovasi dapat meningkatkan produktivitas, tetapi sekaligus memperlebar ketimpangan.
Contoh-contoh semacam ini tidak sulit ditemukan di Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, diproyeksikan menjadi salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Hingga Mei 2026, realisasi anggarannya telah mencapai Rp88,15 triliun (Lihat Anggaran MBG, Kompas.com, 6/6/2026). Besarnya skala program ini menjadikan efektivitas dan efisiensi sebagai ukuran yang penting.
Namun, berbagai perdebatan yang mengiringinya menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga oleh integritas tata kelola serta akuntabilitas pelaksanaannya.
Di sisi lain, pembangunan Ibu Kota Nusantara dipuji sebagai simbol modernisasi dan pemerataan pembangunan. Hingga saat ini, dana pembangunan yang telah dialokasikan negara mencapai ratusan triliun rupiah. Otorita IKN bahkan menyodorkan usulan tambahan anggaran senilai Rp15,5 triliun kepada DPR RI (Lihat Minta Tambahan Anggaran Rp15,5 Triliun, Ini Rincian Belanja Otorita IKN, Kompas.com, 21/6/2026).
Namun, perdebatan mengenai prioritas pembangunan, penggunaan anggaran publik, dan dampaknya terhadap masyarakat lokal tetap menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proyek tersebut.
Hal serupa juga terlihat dalam berbagai proyek transisi energi. Pengembangan panas bumi, misalnya, sering dipromosikan sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi karbon dan mencapai target energi bersih. Namun, di sejumlah daerah, proyek ini justru memunculkan resistensi.
Di Jawa Barat, mulai dari Ciremai, Tampomas, hingga Gede Pangrango, penolakan masyarakat menunjukkan bahwa yang diperdebatkan bukan hanya soal energi, melainkan soal keberlanjutan sumber air, lahan pertanian, dan ruang hidup. Di NTT, persoalan yang sama juga muncul melalui penolakan warga terhadap proyek panas bumi Poco Leok. Dalam kasus-kasus tersebut, persoalan utamanya bukan lagi teknologi atau pembangunan semata, tetapi bagaimana manusia ditempatkan dalam proses pembangunan itu sendiri.
Pertanyaan yang Sering Dilupakan Negara
Dalam bahasa yang lebih sederhana, kebijakan yang efisien belum tentu adil. Kebijakan yang efektif belum tentu manusiawi. Dan kebijakan yang berhasil belum tentu bermartabat.
Menariknya, ketika berbicara tentang AI, Magnifica Humanitas tidak terjebak pada perdebatan teknis mengenai kemampuan mesin. Ensiklik ini justru mengarahkan perhatian pada persoalan kekuasaan. Siapa yang mengendalikan teknologi? Untuk kepentingan siapa teknologi digunakan? Siapa yang memperoleh manfaat terbesar? Dan siapa yang menanggung risiko terbesar?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya tidak hanya relevan untuk AI. Pertanyaan yang sama dapat diajukan terhadap hampir seluruh kebijakan pembangunan hari ini. Ketika pemerintah membangun kawasan industri, proyek energi, kota baru, atau sistem pemerintahan digital, pertanyaan mendasarnya tetap sama: siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan?
Karena itu, AI dapat dipahami sebagai gejala. Masalah yang lebih dalam adalah kecenderungan peradaban modern untuk percaya bahwa segala sesuatu dapat dihitung, diukur, diprediksi, dan dioptimalkan. Seolah-olah manusia hanyalah variabel dalam sebuah sistem besar yang harus dikelola secara efisien.
Padahal, tidak semua hal yang bernilai dapat diterjemahkan menjadi angka. Solidaritas tidak dapat diukur melalui algoritma. Kepercayaan sosial tidak dapat direduksi menjadi statistik. Martabat manusia tidak dapat dihitung melalui indikator ekonomi. Ada dimensi kemanusiaan yang selalu melampaui kemampuan teknologi untuk mengukurnya.
Menempatkan Manusia Kembali di Pusat Kebijakan
Refleksi ini terasa sangat relevan bagi Indonesia. Di tengah berbagai agenda pembangunan hari ini, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan Ibu Kota Nusantara, hilirisasi industri, hingga transisi energi, perdebatan publik sering kali berhenti pada ukuran-ukuran teknis: berapa anggaran yang terserap, berapa proyek yang selesai, berapa investasi yang masuk, atau berapa persen pertumbuhan yang tercapai.
Ukuran-ukuran tersebut memang penting, tetapi tidak pernah cukup untuk menilai apakah sebuah kebijakan benar-benar menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Magnifica Humanitas mengingatkan bahwa ada pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah pembangunan membuat manusia semakin bermartabat? Apakah kelompok yang paling rentan ikut merasakan manfaatnya? Apakah suara masyarakat yang terdampak benar-benar didengar? Apakah kemajuan yang dicapai memperkuat keadilan sosial atau justru memperlebar ketimpangan?
Pada akhirnya, ensiklik ini mengajak kita meninggalkan ilusi bahwa kebijakan publik dapat berdiri di luar nilai-nilai moral. Setiap kebijakan selalu mencerminkan pandangan tertentu tentang manusia, tentang masyarakat, dan tentang masa depan yang ingin dibangun. Karena itu, tidak pernah ada kebijakan yang benar-benar netral.
Di balik setiap angka statistik terdapat kehidupan manusia yang nyata. Di balik setiap indikator pembangunan terdapat harapan, kecemasan, dan pengalaman warga negara. Dan di balik setiap keputusan publik selalu tersembunyi pertanyaan moral yang tidak dapat dijawab oleh teknologi secanggih apa pun.
Pertanyaannya tidak lagi apakah negara mampu membangun lebih cepat, lebih besar, atau lebih modern. Pertanyaannya adalah apakah negara masih mampu mendengar mereka yang harus membayar mahal harga dari pembangunan itu. Ketika suara warga tidak lagi menjadi ukuran, teknologi yang paling canggih sekalipun hanya akan menghasilkan kebijakan yang semakin efisien, tetapi semakin jauh dari manusia. (*)
TENTANG PENULIS
Yoh. Sandriano N. Hitang – Mahasiswa Pascasarjana Fisip, Universitas Padjadjaran, Bandung – Penggagas Forum Intelektual Peduli Demokrasi Dan Kebijakan Publik (Formasi-Kp)