BALITOPIK.COM, DENPASAR – Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa di depan Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (22/6/2026), tak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi publik, tetapi juga memunculkan sorotan terhadap pola pengamanan aparat di lapangan.
Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) asal Denpasar, Gungwah Angga, mengkritik dugaan penggunaan atribut Pecalang oleh aparat keamanan saat berlangsungnya aksi.
Menurut Gungwah, praktik tersebut berpotensi mencederai marwah lembaga adat Bali sekaligus mengaburkan batas antara fungsi keamanan negara dan otoritas adat. Ia mengaku melihat langsung sejumlah orang mengenakan atribut Pecalang yang diduga merupakan personel kepolisian saat pengamanan demonstrasi berlangsung.
Temuan itu, kata dia, memperkuat kekhawatiran mengenai adanya pola penyamaran aparat dalam pengamanan aksi-aksi demonstrasi yang disebut telah berulang dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, ia meminta aparat keamanan bertugas secara terbuka, profesional, dan menggunakan identitas resmi saat mengawal massa aksi.
“Aksi hari ini adalah gerakan moral mahasiswa dan rakyat Bali yang dijamin oleh konstitusi. Kami mengingatkan aparat keamanan agar menghadapi massa aksi secara terbuka, profesional, dan menggunakan identitas resmi. Jangan ada lagi personel yang bersembunyi di balik atribut budaya maupun adat untuk kepentingan pengamanan dan intelijen di lapangan,” ujar Gungwah usai mengikuti dinamika aksi di depan Kantor DPRD Bali.
Menurutnya, penggunaan simbol-simbol adat dalam operasi pengamanan berisiko menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Selain itu, praktik tersebut dinilai berpotensi menciptakan benturan horizontal antara masyarakat sipil dengan institusi adat, sekaligus mengaburkan substansi kritik yang disampaikan mahasiswa terhadap berbagai persoalan kebangsaan dan daerah.
Dalam pernyataannya, Gungwah menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta aparat keamanan menghentikan segala bentuk tindakan yang dinilai dapat mendegradasi marwah Pecalang sebagai institusi adat yang dibentuk berdasarkan awig-awig untuk menjaga keamanan wilayah adat dan kesucian pelaksanaan ritual keagamaan. Menurutnya, Pecalang tidak dibentuk sebagai instrumen negara untuk melakukan pengawasan maupun menghadapi gerakan kritis masyarakat.
Kedua, ia mendesak Polda Bali dan Polresta Denpasar memastikan seluruh personel yang diturunkan dalam pengamanan aksi unjuk rasa bertugas sesuai ketentuan Peraturan Kapolri tentang pengamanan penyampaian pendapat di muka umum. Ia menekankan pentingnya transparansi identitas personel dan menolak metode infiltrasi dengan menggunakan simbol budaya yang berpotensi memicu polemik di masyarakat.
Ketiga, Gungwah meminta Majelis Desa Adat (MDA) Bali memberikan klarifikasi dan sikap tegas terkait penggunaan simbol-simbol adat dalam konteks pengamanan aksi massa. Ia menilai MDA perlu memastikan simbol-simbol kesucian adat tidak disalahgunakan atau dikooptasi untuk kepentingan praktis di luar fungsi dan kewenangannya.
“Saya tidak akan membiarkan suara rakyat dibungkam, terlebih jika pembungkaman itu berlindung di balik topeng kearifan lokal. Pecalang adalah penjaga adat kami. Jangan jadikan mereka tameng bagi operasi negara,” tegasnya.
Gungwah menambahkan, kritik yang ia sampaikan bukan ditujukan untuk melemahkan institusi keamanan maupun lembaga adat. Sebaliknya, ia menegaskan hal tersebut sebagai upaya menjaga profesionalisme aparat sekaligus melindungi kehormatan lembaga adat Bali agar tetap berada pada fungsi dan perannya sebagaimana diamanatkan masyarakat adat.
Aksi mahasiswa di DPRD Bali pada Senin siang itu sebelumnya juga diwarnai penyampaian berbagai tuntutan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Namun, di luar substansi tuntutan massa, sorotan terhadap dugaan penggunaan atribut Pecalang oleh aparat ikut menjadi perhatian tersendiri di tengah jalannya demonstrasi.
Isu tersebut dinilai sensitif karena menyangkut dua ranah sekaligus, yakni kebebasan sipil dalam menyampaikan pendapat di muka umum dan penghormatan terhadap simbol-simbol adat Bali.
Karena itu, dorongan agar ada penjelasan resmi dari aparat keamanan maupun lembaga adat dinilai penting untuk mencegah polemik berkepanjangan di ruang publik. (*)