BALITOPIK.COM, DENPASAR — Bantuan Bali untuk masyarakat terdampak gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berlanjut. Setelah sebelumnya Pemerintah Provinsi Bali menyerahkan bantuan senilai Rp1 miliar, kali ini sembilan truk logistik kembali diberangkatkan menuju wilayah terdampak.
Sembilan truk tersebut dilepas dari Makorem 163/Wira Satya, Denpasar, Senin (31/8/2026). Pengiriman dilakukan melalui koordinasi Korem 163/Wira Satya bersama Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.
Logistik yang dikirim meliputi beras, mi instan, air mineral, biskuit, minyak goreng, suplemen, bumbu dapur serta berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Pengiriman ini menjadi tahap lanjutan dari respons Bali terhadap gempa bumi yang mengguncang Flores, NTT. Sebelumnya, Pemprov Bali telah mengirim bantuan logistik awal ke Kabupaten Ende pada 18 Agustus 2026. Bantuan awal tersebut antara lain terdiri atas 4 ton beras, 100 dus air mineral, 6.000 mi instan, 100 terpal dan 154 tikar, serta berbagai perlengkapan kebersihan dan sanitasi.
Dua hari kemudian, Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan bantuan hibah senilai Rp1 miliar kepada Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena di Posko Pusdalops BPBD Kabupaten Manggarai Barat. Penyerahan itu dilakukan saat Koster meninjau langsung kondisi wilayah terdampak gempa.
Kini, bantuan kembali bergerak dalam bentuk logistik dalam jumlah besar. Koster mengatakan pengiriman sembilan truk merupakan hasil gotong royong pemerintah provinsi bersama seluruh kabupaten dan kota di Bali.
“Kita berbagi rasa terhadap saudara kita di NTT yang sedang mengalami musibah bencana alam yang tentu saja berdampak sangat berat bagi kehidupan masyarakat di sana,” kata Koster.
Salah satu kontribusi menonjol berasal dari Pemerintah Kota Denpasar. Bantuan yang dihimpun dari lingkungan Pemkot Denpasar disebut mencapai lebih dari Rp700 juta.
Bagi Bali, pengiriman kali ini menunjukkan bahwa dukungan kepada NTT tidak berhenti pada bantuan awal maupun hibah Rp1 miliar yang telah diserahkan sebelumnya. Pemerintah daerah kembali mengonsolidasikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih berada dalam proses pemulihan.
Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra mengatakan seluruh bantuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Bali dikonsolidasikan agar dapat dikirim dalam satu pengiriman.
Sembilan truk tersebut akan menempuh perjalanan darat dan laut menuju pusat penerimaan bantuan di Labuan Bajo. Waktu tempuh diperkirakan sekitar tiga hari dua malam.
Lamanya perjalanan membuat aspek distribusi menjadi tantangan tersendiri. Koster meminta para pengemudi mengutamakan keselamatan dan bergantian selama perjalanan untuk menghindari kelelahan.
Ia berharap seluruh armada tiba dengan selamat sehingga bantuan yang dibawa dapat diterima dalam kondisi baik.
Selain bantuan logistik, Pemprov Bali juga masih menempatkan tim kesehatan yang terdiri atas dokter dan perawat untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak gempa.
Respons Bali terhadap bencana NTT dengan demikian berlangsung dalam beberapa tahap. Bantuan logistik awal dikirim lebih dahulu, kemudian bantuan hibah Rp1 miliar diserahkan langsung kepada pemerintah NTT, dan kini pengiriman logistik kembali dilakukan melalui sembilan truk.
Pola bantuan bertahap tersebut menunjukkan perubahan kebutuhan setelah masa tanggap darurat. Ketika penanganan mulai bergerak menuju pemulihan, kebutuhan masyarakat tidak hanya berupa bantuan darurat, tetapi juga dukungan logistik untuk menjaga keberlangsungan kehidupan warga terdampak.
Koster mengatakan pengumpulan bantuan di Bali masih berlangsung. Jika jumlah bantuan kembali mencukupi, pengiriman tahap berikutnya masih terbuka untuk dilakukan.
“Nanti kita lihat perkembangannya di sana, saya selalu koordinasi sama Pak Gubernur NTT,” ujar Koster.
Bagi masyarakat terdampak, kesinambungan bantuan menjadi penting karena proses pemulihan pascabencana membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan fase tanggap darurat.
Bali pun memilih mempertahankan dukungan tersebut melalui kombinasi bantuan pemerintah dan gotong royong kabupaten/kota, dengan tujuan memastikan kebutuhan masyarakat NTT tetap mendapat perhatian setelah bencana. (*)