BALITOPIK.COM, DENPASAR — Ketahanan listrik Bali masih menghadapi persoalan karena sebagian pasokan energi berasal dari luar daerah. Dari sekitar 1.450 megawatt (MW) kapasitas listrik yang tersedia, sekitar 350 MW masih dipasok dari Paiton, Jawa Timur, melalui kabel bawah laut Jawa-Bali.
Gubernur Bali Wayan Koster menilai kondisi tersebut menunjukkan Bali belum sepenuhnya mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya. Karena itu, pengembangan energi bersih, terutama Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), didorong sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan listrik Bali.
Koster mengungkapkan saat ini kebutuhan listrik Bali telah mencapai sekitar 1.300 MW. Dengan kapasitas tersedia sekitar 1.450 MW, cadangan yang tersisa hanya sekitar 150 MW.
Menurut Koster, margin tersebut masih jauh dari cadangan ideal sistem kelistrikan yang setidaknya mencapai 30 persen dari kebutuhan.
Persoalan menjadi lebih serius karena sekitar 350 MW pasokan Bali berasal dari Paiton. Jika kabel bawah laut Jawa-Bali mengalami gangguan, pasokan listrik dalam jumlah besar dapat langsung hilang dari sistem Bali.
“Kalau itu sampai putus 350 megawatt, Bali langsung gelap,” tegas Koster saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia sekaligus HUT ke-1 IWO Provinsi Bali di Aula Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Minggu (30/8/2026).
Ia mengatakan pengalaman pemadaman listrik yang berlangsung sekitar 12 jam menjadi pengingat bahwa ketahanan energi tidak cukup dinilai dari apakah listrik masih menyala atau tidak. Bali juga perlu memastikan sumber energi dan jalur pasokannya cukup aman untuk menghadapi gangguan.
“Jangan kita berpikir lampunya nyala. Dari mana nyalanya, latarnya, dan dari jenis energi apa? Itu yang jangan kita lupakan,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Koster mendorong perubahan struktur energi Bali. Pemerintah daerah tidak ingin kebutuhan listrik terus bergantung pada bahan bakar fosil maupun pasokan dari luar pulau.
Dalam rancangan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pembangunan pembangkit berbahan bakar gas dengan kapasitas sekitar 200 MW mulai dilakukan pada 2026. Pengembangan tersebut direncanakan berlanjut hingga kapasitas pembangkit mencapai sekitar 1.550 MW paling lambat pada 2032.
Namun, gas ditempatkan sebagai energi transisi. Koster menegaskan Bali tidak membutuhkan tambahan pembangkit berbahan bakar batu bara maupun solar.
Arah pengembangan energi selanjutnya akan lebih banyak bertumpu pada sumber energi terbarukan, antara lain tenaga surya, gelombang laut dan panas bumi.
Potensi energi gelombang laut juga sedang dikaji di Nusa Penida oleh tim Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama perguruan tinggi dari luar negeri. Potensinya disebut sedikitnya mencapai 50 MW, sedangkan kebutuhan listrik Nusa Penida saat ini sekitar 20 MW.
Di antara sejumlah sumber energi terbarukan tersebut, PLTS menjadi salah satu prioritas Koster. Ia mendorong pemasangan panel surya tidak hanya di pembangkit skala besar, tetapi juga di berbagai fasilitas yang menggunakan listrik dalam jumlah besar.
Hotel, mal, restoran, perkantoran, kawasan bisnis hingga rumah tangga didorong untuk memanfaatkan panel surya.
Pengembangan energi surya tersebut sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih dan berbagai kebijakan turunannya.
Bali sebelumnya memperoleh kuota pengembangan PLTS sekitar 1.000 MW. Dengan kebutuhan lahan sekitar satu hektare untuk setiap MW, pengembangan tersebut membutuhkan sekitar 1.000 hektare lahan.
Koster mendorong agar kebutuhan lahan tersebut tidak mengambil lahan produktif. Lahan kering dan lahan yang tidak produktif diarahkan menjadi lokasi pengembangan pembangkit tenaga surya.
Di Jembrana, sekitar 320 hektare lahan telah disiapkan untuk survei. Lebih dari 700 hektare lainnya masih dalam tahap kajian. Secara keseluruhan, lahan yang ditargetkan dapat dimanfaatkan mencapai sekitar 1.500 hektare.
Dengan ketersediaan lahan tersebut, Koster optimistis kapasitas pengembangan PLTS Bali dapat ditingkatkan hingga sekitar 1.500 MW.
Menurutnya, tenaga surya memiliki keunggulan strategis karena sumber energinya tersedia secara alami dan tidak bergantung pada pasokan bahan bakar dari luar Bali maupun luar negeri.
“Kalau kita full menggunakan PLTS, itu artinya energi yang tidak bisa dikontrol oleh siapa pun, baik terkait politik maupun hal-hal yang lain,” kata Koster.
Ia menilai ketergantungan terhadap minyak dan batu bara memiliki risiko yang lebih besar karena harga dan distribusinya dapat dipengaruhi kondisi geopolitik global. Sebaliknya, energi matahari dapat diperoleh langsung dari sumber yang tersedia di Bali.
Persoalan ketahanan energi juga tidak bisa dipisahkan dari ekonomi Bali. Sebagai destinasi pariwisata internasional, kebutuhan listrik tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi juga hotel, restoran, pusat perbelanjaan, kawasan bisnis dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya.
Gangguan listrik dalam skala besar dapat mengganggu operasional sektor pariwisata sekaligus aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau sampai mati listrik, hotel juga komplain. Ini makanya saya mengambil posisi sejak awal, Bali harus mandiri energi dan dengan energi bersih,” ujar Koster.
Karena itu, menurut Koster, transisi energi harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Pembangunan pembangkit energi bersih tidak akan cukup jika pemanfaatannya di tingkat pengguna tidak ikut berkembang.
Pemerintah, pelaku usaha, hotel, mal, restoran, kawasan bisnis hingga rumah tangga didorong mengambil bagian melalui pemanfaatan PLTS.
Koster menilai kemandirian energi bukan hanya agenda untuk memenuhi kebutuhan listrik saat ini. Kebijakan tersebut juga menentukan seberapa siap Bali menghadapi kebutuhan energi dan risiko pasokan pada masa mendatang.
“Bali ini tidak saja untuk hidup hari ini, tapi hidup ke depan,” kata Koster.
Ia meminta persoalan energi dikomunikasikan secara lebih serius kepada masyarakat. Publik, menurutnya, perlu memahami bukan hanya apakah listrik tersedia, tetapi juga dari mana listrik tersebut berasal, risiko yang menyertainya dan bagaimana Bali menyiapkan sumber energi untuk kebutuhan jangka panjang. (*)