BALITOPIK.COM, DENPASAR – Rencana anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali 2027 turun sekitar Rp601,6 miliar dibandingkan pagu tahun sebelumnya. Kondisi ini memicu perhatian DPRD Bali, terutama terhadap kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur sekolah.
Dalam rancangan anggaran 2027, Disdikpora Bali mendapat pagu Rp1.315.626.737.867. Angka tersebut turun dari pagu 2026 sebesar Rp1.917.272.015.119.
Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta mengatakan, besarnya anggaran tidak bisa dinilai hanya dari nominal, tetapi harus dibandingkan dengan kebutuhan pendidikan yang ada di lapangan.
“Ya, data tadi kan 1,3 triliun. Tapi kan itu relatif, ya, karena kalau saja kebutuhan anggarannya semisal Rp10 triliun, maka baru sepersepuluhnya bisa diakomodir,” ujar Suwirta usai rapat kerja dengan Disdikpora Bali, Selasa (8/9/2026).
Menurut Suwirta, salah satu persoalan yang perlu dicermati adalah infrastruktur sekolah. Ia khawatir pembangunan dan pemeliharaan sarana pendidikan tidak menjadi prioritas ketika sebagian besar anggaran terserap untuk belanja pegawai.
“Itu kan tentunya yang paling banyak kan belanja pegawai, kan. Belanja sumber daya manusianya. Kemudian kami lihat juga ada beasiswa, beasiswa untuk keluarga miskin, kemudian program Satu KK Satu Sarjana. Kemudian ada infrastruktur,” katanya.
Persoalan infrastruktur juga berkaitan dengan perubahan jumlah peserta didik. Suwirta menyoroti adanya sekolah yang kekurangan murid setelah penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), sementara sekolah lain justru menerima siswa dalam jumlah besar.
Ia menilai sekolah yang minim peminat tidak cukup hanya dibiarkan. Pemerintah perlu memetakan penyebabnya dan mendorong inovasi agar fasilitas yang sudah tersedia tetap produktif.
“Sekolah-sekolah yang tidak dapat murid harus didorong, ya inovasinya apakah menjadi SMK, apakah menjadi SMA Plus. Nah, tentunya ini perlu dipetakan oleh Dinas Pendidikan,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Disdikpora Bali Ida Bagus Gede Wesnawa Punia menegaskan turunnya pagu bukan berarti pemerintah mengurangi kebutuhan pendidikan. Ia menyebut angka Rp1,3 triliun merupakan hasil efisiensi dan optimalisasi belanja.
“Nominal pendidikan kalau yang kita usulkan kan di angka Rp1,3. Tapi kan teman-teman DPRD kan menyatakan kenapa ada penurunan. Ndak, bukan penurunan, ini efisiensi sebenarnya,” ujarnya.
Efisiensi dilakukan dengan meninjau kembali program, kegiatan, subkegiatan hingga komponen belanja. Sejumlah kegiatan yang dinilai masih dapat ditekan volumenya kemudian dirasionalisasi.
Menurut Wesnawa, langkah tersebut juga mengikuti kebijakan nasional mengenai efisiensi anggaran.
Dalam rancangan 2027, alokasi terbesar berada pada Sekretariat Disdikpora sebesar Rp962,52 miliar atau 73,2 persen. Selanjutnya Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Rp113,70 miliar, Pemuda dan Olahraga Rp106,99 miliar, Pembinaan SMA Rp66,94 miliar, serta Pembinaan SMK Rp44,07 miliar.
Untuk Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dialokasikan Rp17,55 miliar, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Rp2,52 miliar, dan Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan Rp1,32 miliar.
Wesnawa juga memastikan belum ada rencana pembangunan sekolah baru pada 2027. Kebijakan tersebut didasarkan pada pemetaan kebutuhan dan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dinilai belum menunjukkan kebutuhan penambahan sekolah maupun ruang kelas.
Pembahasan anggaran masih berjalan sebelum APBD Bali 2027 ditetapkan. Komisi IV DPRD Bali menyatakan akan membawa temuan dari lapangan dalam pembahasan bersama Badan Anggaran agar alokasi pendidikan tidak hanya sesuai pagu, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan sekolah dan siswa.