BALITOPIK.COM, BADUNG – Empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Badung, Kamis (5/11/2026). Meski menerima untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya, masing-masing fraksi tetap memberikan sejumlah catatan, mulai dari persoalan air bersih, kemacetan, kesejahteraan pekerja hingga pengelolaan APBD 2027.
Empat Raperda tersebut meliputi penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Puspem Badung, dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa.
Dari pembahasan tersebut, persoalan air bersih menjadi salah satu perhatian penting. Khususnya di Badung Selatan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan pasokan.
Anom Gumanti mengatakan, Perumda Tirta Mangutama perlu melakukan terobosan agar kebutuhan air masyarakat tidak terus bergantung pada sumber yang selama ini digunakan. Salah satu cara yang didorong adalah penerapan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) untuk mengolah air laut menjadi air bersih.
“Kami mendorong direksi untuk melakukan terobosan teknologi SWRO, bagaimana air laut bisa diolah menjadi air bersih. Mudah-mudahan teknologi ini bisa direalisasikan sehingga mampu menjawab kebutuhan air masyarakat,” kata Anom.
Ia juga melihat adanya upaya dari direksi Perumda Tirta Mangutama untuk menambah sumber pasokan air. Dengan dukungan penyertaan modal daerah, perusahaan tersebut mulai merencanakan pengambilan sumber air baru di kawasan selatan, termasuk wilayah Pecatu.
“Nah, sekarang saya sudah melihat dengan penguatan modal yang baru ini sudah ada keinginan untuk mengambil air di wilayah Pecatu, sehingga bisa nanti mensuplai menambah suplai air lagi ke Badung Selatan,” ungkapnya.
Persoalan lain yang ikut menjadi perhatian adalah kemacetan di kawasan Pecatu. Sejumlah fraksi mendorong adanya jalan alternatif maupun pelebaran jalan untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalur utama.
Menurut Anom, perkembangan kawasan pariwisata di Badung Selatan perlu diimbangi dengan penataan infrastruktur jalan. Jangan sampai aktivitas masyarakat dan wisatawan terus terkendala karena akses jalan yang terbatas.
Selain itu, persoalan upah pekerja juga masuk dalam pandangan umum fraksi. Salah satunya melalui usulan evaluasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung 2027 agar kenaikannya dapat memperhatikan kebutuhan hidup pekerja dan perkembangan ekonomi daerah.
Sementara terkait APBD 2027, Anom mengingatkan pemerintah daerah agar tetap berhati-hati dalam menyusun anggaran. Peningkatan pendapatan daerah harus diikuti dengan belanja yang terukur dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Prinsip kehati-hatian dan realistis harus tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran. Yang terpenting, anggaran harus tepat guna, tepat sasaran, dan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Terkait penyertaan modal kepada Perumda Tirta Mangutama, DPRD juga akan mengawasi penggunaannya. Anom mengatakan, tambahan modal harus diikuti hasil yang jelas, terutama dalam meningkatkan pelayanan air bersih.
Jika dalam pelaksanaannya ditemukan kendala pada sumber daya manusia (SDM), DPRD akan memberikan masukan agar dilakukan penyesuaian organisasi atau right-sizing.
Namun, jika program berjalan sesuai aturan dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya di Badung Selatan, DPRD akan mempertimbangkan langkah tersebut.
Pada prinsipnya, ketiga fraksi di DPRD Badung, yakni PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra, menerima dan menyetujui empat Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Sejumlah catatan yang disampaikan diharapkan menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan rancangan kebijakan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (*)