BALITOPIK.COM, DENPASAR – Ramainya komentar warganet Bali terhadap dua anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bali, I Nyoman Parta dan I Wayan Sudirta, setelah ikut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mendapat tanggapan dari I Gusti Putu Artha.
Putu Artha mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada penilaian personal terhadap sosok Gibran. Menurutnya, perdebatan seharusnya diarahkan pada substansi persoalan hukum, bukan semata-mata pada citra atau karakter seseorang di hadapan publik.
Ia menilai, hak menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional anggota DPR. Karena itu, keputusan anggota dewan untuk menggunakan hak tersebut tidak semestinya langsung dipersoalkan hanya karena menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat.
“Menurut saya, masyarakat harus bisa meletakkan persoalan ini pada substansinya. Hak menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak konstitusional anggota DPR. Jadi, ketika ada anggota dewan yang menyampaikan sikap atau pendapat politik, hal itu tidak bisa serta-merta dipersoalkan hanya karena berbeda dengan pandangan kelompok tertentu,” kata Putu Artha, Kamis (12/11/2026).
Ia menyoroti kecenderungan sebagian masyarakat yang menilai persoalan Gibran dari sosok pribadi. Citra sebagai figur yang baik, santun, atau sederhana, menurutnya, tidak boleh membuat publik mengabaikan persoalan hukum yang sedang diperdebatkan.
“Kita jangan sampai menilai persoalan hanya dari sosok orangnya. Karena seseorang terlihat baik, santun, atau memiliki citra positif, bukan berarti substansi persoalan hukum yang sedang dihadapi otomatis menjadi benar. Ada mekanisme, aturan, dan peraturan perundang-undangan yang harus menjadi dasar penilaian,” ujarnya.
Putu Artha juga mengingatkan bahwa hukum harus berlaku adil tanpa membedakan siapa orang yang sedang menjadi objek persoalan. Menurutnya, masyarakat perlu menempatkan setiap persoalan berdasarkan aturan dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan berdasarkan rasa suka atau tidak suka terhadap figur tertentu.
Dalam konteks polemik Gibran, ia menyinggung bahwa persoalan tersebut telah melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Karena itu, perkembangan dan argumentasi hukum yang muncul perlu dipahami secara utuh, bukan hanya dilihat dari penilaian terhadap pribadi Gibran.
Pernyataan Putu Artha ini muncul di tengah sorotan terhadap 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi yang menandatangani usulan penggunaan HMP terkait Gibran. Usulan tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR RI pada Rabu (11/11/2026).
Dua di antara 120 anggota yang menandatangani usulan tersebut berasal dari Bali, yakni I Nyoman Parta dan I Wayan Sudirta. Keduanya merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
Berdasarkan rekapitulasi pimpinan DPR, 120 pengusul berasal dari delapan fraksi, yakni PDIP 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.
Putu Artha menegaskan, masyarakat perlu memahami dinamika politik dan hukum secara lebih dewasa. Perdebatan jangan sampai berhenti pada persoalan siapa yang dianggap baik atau buruk, sementara substansi yang menjadi dasar pengajuan hak anggota DPR justru tidak dibahas.
“Masyarakat perlu memahami persoalan secara utuh. Jangan sampai perdebatan justru bergeser menjadi persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang, sementara substansi hukum yang sebenarnya dipersoalkan tidak dibahas. Dalam situasi seperti ini, yang perlu kita dorong adalah kedewasaan masyarakat dalam melihat dinamika politik dan hukum,” tutupnya. (*)