• Latest
  • Trending
  • All
  • Pariwisata
  • Uncategorized
  • Nasional
  • Entertainment
  • Lifestyle
  • Bali
  • Teknologi
  • Pendidikan
  • Travel
  • Hukum
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Kesehatan
  • Edukasi
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta - Foto: Istimewa

Wayan Sudirta Minta Kewenangan Penyadapan Dibatasi, Hanya untuk Empat Jenis Perkara

23 menit ago
Eufronsina Ero Kian

Pertarungan Narasi dan Kontestasi Legitimasi dalam Polemik Ijazah di Media Sosial

9 menit ago
Truk saat mengangkut sampah kiriman di pantai. -IST

DLHK Badung Angkut 200 Ton Sampah Kiriman di Pantai

2 jam ago
Ruangan sidang DPR RI

Akhirnya, Setelah 18 Tahun Menunggu DPR Sahkan UU Perampasan Aset

9 jam ago
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI), Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. -IST

Pakar Hukum Nilai Penghapusan Batas Maksimal Jumlah Menteri Sejalan dengan Sistem Presidensial

10 jam ago
Para penerima Mangupura Award tahun 2026. -BALITOPIK.com

Daftar Penerima Mangupura Award Tahun 2026

1 hari ago
Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman. -IST

Benny Harman Jadi Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc Pemilihan Wakil Presiden

1 hari ago
Tim verifikasi dan panitia ad hoc pemilihan wakil presiden

Tim Verifikasi dan Panitia Ad Hoc Sudah Dibentuk MPR, Siapkan Pemilihan Wakil Presiden 9 Desember

1 hari ago
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa.

CSR Badung Tembus Rp10,4 Miliar, Adi Arnawa Ajak Dunia Usaha Bangun Fasilitas Publik

1 hari ago
  • Home
  • Bali
    • Peristiwa
    • Travel
  • Nasional
    • Politik
    • Pendidikan
    • Hukum
    • Olahraga
    • Kesehatan
    • Opini
  • Teknologi
  • Lifestyle
    • Entertainment
  • World
No Result
View All Result
  • Login
Login Sign Up
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Wayan Sudirta Minta Kewenangan Penyadapan Dibatasi, Hanya untuk Empat Jenis Perkara

Reporter balitopik.com
19 November 2026 - 2:04 pm
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta - Foto: Istimewa

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta - Foto: Istimewa

BALITOPIK.com, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, meminta kewenangan penyadapan diatur secara ketat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.

Ia mengingatkan, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara bebas karena menyangkut hak privasi masyarakat.

Dalam pembahasan RUU Penyadapan bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Senin (16/11/2026), Sudirta mengusulkan penyadapan dibatasi hanya untuk empat kategori perkara, yakni terorisme, narkotika, korupsi, dan ancaman keamanan negara.

“Tidak bisa penyadapan ini, perekaman ini dilakukan untuk mencari bukti permulaan. Tidak bisa. Kecuali perkara teroris, narkoba, korupsi, keamanan negara,” tegas Sudirta dalam rapat tersebut.

Ia juga meminta kejelasan mengenai tujuan penyadapan oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, perlu dibedakan apakah penyadapan dilakukan untuk mencari bukti permulaan atau melengkapi bukti yang sebelumnya sudah dimiliki penyidik.

Selain itu, Sudirta menyoroti perbedaan mekanisme perizinan penyadapan di berbagai lembaga. Ada institusi yang mensyaratkan izin pengadilan, persetujuan pimpinan, bahkan mekanisme yang memungkinkan penyadapan tanpa kedua bentuk persetujuan tersebut.

Menurutnya, persoalan ini harus dijawab dalam RUU Penyadapan agar tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Sudirta juga mendorong adanya sanksi pidana yang jelas bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan penyadapan dan perekaman.

Tak hanya itu, ia mengusulkan pembentukan badan pengawas independen untuk mengawasi pelaksanaan penyadapan di berbagai institusi. Pengawasan, menurutnya, tidak cukup diserahkan kepada masing-masing lembaga yang memiliki kewenangan menyadap.

Gagasan tersebut sejalan dengan pandangannya bahwa penyadapan harus menjadi langkah terakhir (last resort), bukan instrumen yang bisa digunakan untuk kepentingan politik maupun pribadi.

Melalui pengaturan RUU Penyadapan, Sudirta berharap kewenangan aparat tetap dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum, tanpa mengorbankan hak privasi dan hak konstitusional masyarakat. (*)

Tags: Baintelkam Polrihak privasiKomisi III DPR RIPDI PerjuanganpenyadapanRUU PenyadapanWayan Sudirta
SendShareShareSend

Media Social

Facebook Instagram TikTok YouTube Chat WhatsApp

TOPIK MEDIA GROUP

  • Blog
  • Box Redaksi
  • Elementor #10692
  • Home
  • kebijakan privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Syarat dan ketentuan

Recent Posts

  • Pertarungan Narasi dan Kontestasi Legitimasi dalam Polemik Ijazah di Media Sosial
  • Wayan Sudirta Minta Kewenangan Penyadapan Dibatasi, Hanya untuk Empat Jenis Perkara
  • DLHK Badung Angkut 200 Ton Sampah Kiriman di Pantai
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Bali
  • Opini
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Internasional

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist