OPINI – Ruang publik digital Indonesia kembali diramaikan oleh perdebatan panjang mengenai keaslian ijazah tokoh politik nasional, Joko Widodo. Isu ini tidak lagi sekadar menjadi persoalan hukum atau administratif, tetapi telah berkembang menjadi arena pertarungan wacana di berbagai platform media sosial, seperti X (Twitter) dan YouTube.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa bahasa tidak selalu hadir sebagai alat penyampai informasi yang netral. Dalam kajian linguistik makro, bahasa juga dapat menjadi instrumen kekuasaan untuk membangun, mempertahankan, bahkan meruntuhkan legitimasi sosial.
Linguistik makro memandang bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, seperti politik, ideologi, dan struktur sosial. Melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) dan sosiolinguistik digital, percakapan warganet mengenai polemik ijazah dapat dilihat sebagai praktik sosial yang sarat kepentingan.
Norman Fairclough, salah satu tokoh Analisis Wacana Kritis, menjelaskan bahwa praktik wacana, baik dalam bentuk tulisan maupun ujaran, selalu berkaitan dengan relasi kekuasaan yang melingkupinya.
Di media sosial, algoritma dan anonimitas turut mempercepat polarisasi. Perdebatan kemudian bergerak ke dua kutub yang saling berhadapan, yakni kelompok yang berupaya mendelegitimasi otoritas dan kelompok yang mempertahankan legitimasi tersebut.
Strategi Delegitimasi dan Praanggapan Warganet
Pada kelompok pertama, pihak yang menggugat keabsahan dokumen negara secara aktif membangun narasi untuk mempertanyakan legitimasi institusional.
Berdasarkan pengamatan terhadap interaksi digital di platform X, ditemukan pola penggunaan kalimat tanya retoris yang mengandung praanggapan kuat. Salah satu contohnya adalah cuitan:
“Kalau memang asli, tunjukkan saja fisiknya di depan publik, beres kan? Kenapa harus muter-muter lewat jalur hukum?”
Jika dilihat dari perspektif pragmatik dan analisis wacana kritis, frasa “muter-muter lewat jalur hukum” membingkai proses hukum formal sebagai sesuatu yang berbelit dan mencurigakan.
Pilihan kata tersebut secara tidak langsung mengarahkan pembaca pada sebuah praanggapan: keengganan menunjukkan dokumen secara fisik di ruang publik dianggap sebagai indikasi adanya ketidakberesan.
Strategi serupa juga terlihat melalui penggunaan metafora bernada sinis yang mereduksi kredibilitas institusi. Misalnya, ungkapan dalam sebuah diskusi publik:
“Dokumen negara kok rasa cerita fiksi, tiap ditanya jawabannya selalu beda-beda.”
Metafora “cerita fiksi” menyamakan dokumen administratif resmi dengan karya imajinatif yang tidak faktual. Penggunaan ungkapan semacam ini dapat memicu keraguan kolektif di kalangan pembaca.
Dengan demikian, bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan pertanyaan, tetapi juga membangun persepsi tertentu terhadap suatu persoalan.
Pelabelan dan Otorisasi dalam Wacana Pembelaan
Di sisi lain, kelompok yang membela keabsahan institusional menggunakan strategi kebahasaan yang berbeda. Mereka cenderung mengandalkan otorisasi dan pelabelan (labeling) untuk mempertahankan legitimasi.
Dalam kolom komentar kanal berita YouTube, misalnya, muncul respons:
“Kampus sudah klarifikasi berkali-kali, tapi kelompok pembenci tetap memproduksi narasi fitnah demi panggung politik.”
Dalam pernyataan tersebut, kata “kampus” digunakan sebagai bentuk otorisasi institusional untuk membantah keraguan publik.
Sementara itu, frasa “kelompok pembenci” dan “narasi fitnah” merupakan bentuk pelabelan negatif. Pilihan kata ini menggeser perhatian dari substansi pembuktian menuju penilaian moral terhadap pihak yang mengkritik.
Selain pelabelan, strategi pengalihan wacana juga kerap muncul melalui kalimat persuasif. Salah satu contohnya:
“Hentikan kegaduhan tidak bermutu ini, mari fokus kawal pembangunan daripada mengurus isu usang.”
Diksi “kegaduhan tidak bermutu” dan “isu usang” digunakan untuk merendahkan urgensi suatu persoalan. Pada saat yang sama, penutur menawarkan narasi tandingan berupa ajakan untuk mengawal pembangunan.
Pola ini memperlihatkan bahwa bahasa dapat digunakan bukan hanya untuk membela suatu posisi, tetapi juga untuk mengalihkan arah perdebatan.
Sosiolog Pierre Bourdieu memandang bahasa sebagai arena pertarungan modal simbolik. Dalam arena tersebut, kelompok-kelompok sosial berusaha memaksakan definisi realitas yang dianggap paling sah.
Polemik ijazah di media sosial memperlihatkan pertarungan tersebut secara nyata. Kelompok pengkritik memanfaatkan narasi transparansi publik untuk memperoleh simpati moral. Sebaliknya, kelompok pembela mengandalkan legitimasi lembaga pendidikan dan stabilitas sosial untuk mempertahankan otoritas wacana.
Kedua kelompok sama-sama menggunakan bahasa sebagai alat untuk memengaruhi cara masyarakat memahami sebuah persoalan.
Pentingnya Literasi Wacana di Era Digital
Fenomena polemik ijazah ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi laboratorium nyata bagi kajian linguistik makro.
Diksi, metafora, dan susunan kalimat yang beredar di lini masa bukan sekadar luapan emosi spontan. Di dalamnya terdapat strategi komunikasi yang dapat membentuk persepsi dan memengaruhi opini publik.
Ketika bahasa digunakan secara ekstrem untuk saling melabeli dan mendelegitimasi, ruang dialog rasional berisiko semakin menyempit. Masyarakat pun dapat terjebak dalam polarisasi, ketika perbedaan pandangan justru berubah menjadi pertentangan antarkelompok.
Karena itu, pemahaman mengenai cara kerja bahasa dalam perspektif linguistik makro menjadi semakin penting.
Masyarakat perlu memiliki kesadaran kritis untuk mengenali strategi pembingkaian (framing) dan manipulasi wacana yang berkembang di media sosial.
Dengan begitu, publik tidak mudah terjebak dalam provokasi verbal atau menerima suatu narasi hanya karena disampaikan secara berulang-ulang dan meyakinkan.
Pada akhirnya, kemampuan membaca bahasa secara kritis bukan hanya menjadi kebutuhan akademis, tetapi juga bekal penting bagi masyarakat dalam menghadapi derasnya arus informasi dan pertarungan narasi di era digital. (*)
TENTANG PENULIS
Eufronsina Ero Kian – Mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang









