BALITOPIK.com, DENPASAR – Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 masih menjadi pembahasan menjelang penetapan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Di satu sisi, Koster sempat mempertimbangkan angka Rp4,2 juta sebagai jalan tengah.
Sementara itu, kalangan buruh meminta pemerintah menggunakan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebesar Rp4.559.886.
Perbedaan angka tersebut mengemuka saat Koster kembali menerima aspirasi Aliansi Bali Tidak Diam bersama Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali di depan Kantor Gubernur Bali, Jumat (20/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Koster menegaskan angka Rp4,2 juta yang sempat disampaikan bukan keputusan akhir. Ia masih mempertimbangkan berbagai masukan sebelum menandatangani surat keputusan penetapan UMP Bali 2027 yang dijadwalkan pada 21 November 2026.
“Ya, ini kan saya masih punya waktu nih sekarang jam 12.00 nanti saya akan tandatangani sebelum jam 12.00 malam untuk SK besok, UMP Rp 4,2 juta ini belum final,” ujar Koster di hadapan perwakilan pekerja.
Koster menjelaskan, angka tersebut muncul setelah dirinya menelusuri perkembangan penetapan UMP Bali sejak 2016 hingga 2026. Penelusuran itu dilakukan setelah menerima masukan dari kalangan pekerja dalam audiensi sebelumnya pada 21 Oktober 2026.
Menurutnya, jika hanya menggunakan formula pengupahan dengan nilai alfa tertinggi, yakni 1, besaran UMP Bali 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp3,5 juta. Angka itu dinilai masih perlu dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak pekerja di Bali.
Dalam pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Bali, terdapat empat pilihan besaran upah, yakni sekitar Rp3,5 juta, Rp3,8 juta, Rp4,5 juta, dan Rp5,6 juta yang mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Dari sejumlah pilihan tersebut, rekomendasi Dewan Pengupahan mengarah pada angka Rp4.559.886. Namun, Koster mengaku sempat mempertimbangkan angka Rp4,2 juta sebagai titik kompromi dengan memperhitungkan kemampuan pengusaha dan kebutuhan pekerja.
“Kalau pelaku usaha pasti maunya yang paling rendah. Kalau penerima upah pasti maunya yang paling tinggi. Kan pasti begitu rumusan dari zaman dulu sudah lahir. Makanya kan harus dikompromikan,” jelasnya.
Setelah mendengar langsung aspirasi pekerja, Koster menyatakan akan kembali mempertimbangkan angka yang akan ditetapkan. Ia juga menyebut rekomendasi Dewan Pengupahan sebagai salah satu acuan dalam mengambil keputusan.
“Jadi Rp 4,2 juta belum putus, tapi itu exercise sementara. Berikan saya waktu mempertimbangkan yang terbaik sesuai dengan harapan dari kawan-kawan untuk memutuskan supaya sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan. Best practice akan saya lakukan itu,” katanya.
Di pihak buruh, Sekretaris FSPM Regional Bali, I Dewa Made Rai Budi Darsana atau Dewa Rai, meminta agar rekomendasi Dewan Pengupahan sebesar Rp4.559.886 menjadi rujukan dalam penetapan UMP 2027.
Ia menilai angka tersebut bukan usulan sepihak pekerja, melainkan hasil pembahasan yang melibatkan unsur akademisi, pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Karena itu, hasil pembahasan tersebut diharapkan menjadi pertimbangan utama gubernur.
“Jadi kami berharap, sangat-sangat berharap agar apa yang sudah direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Bali itulah yang menjadi rujukan Gubernur dalam menetapkan upah minimum,” ujarnya.
Dewa Rai menegaskan, perjuangan buruh tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Aliansi Bali Tidak Diam bersama FSPM Regional Bali akan terus mengawal proses penetapan hingga surat keputusan gubernur diterbitkan.
“Mari kita kawal bersama-sama. Mudah-mudahan beliau tidak ingkar janji dan tidak lemah sebagai gubernur,” tegasnya.
Bagi kalangan pekerja, persoalan UMP tidak hanya menyangkut besaran kenaikan upah, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan hidup di Bali. Dewa Rai menyebut UMP Bali 2026 sebesar Rp3.207.459, sedangkan angka KHL mencapai Rp5.604.481 per bulan.
Dengan perbandingan tersebut, UMP Bali 2026 baru memenuhi sekitar 57,23 persen dari kebutuhan hidup layak. Terdapat selisih sekitar Rp2,39 juta antara upah minimum dan kebutuhan hidup yang menjadi acuan tersebut.
Buruh menilai kesenjangan itu perlu mendapat perhatian karena pekerja di Bali juga menghadapi kewajiban sosial dan adat yang membutuhkan biaya. Mereka berharap kenaikan upah dapat memberi ruang lebih besar bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjalankan tanggung jawab sosial di lingkungan masing-masing.
Sebelumnya, Aliansi Bali Tidak Diam dan FSPM Regional Bali menyampaikan tiga tuntutan dalam pengawalan UMP 2027. Mereka meminta KHL dijadikan acuan utama, mengusulkan pemenuhan 100 persen KHL sebesar Rp5.604.481 sebagai target ideal, serta mendorong kenaikan bertahap dengan kisaran Rp4,7 juta hingga Rp5.604.481.
Dengan jadwal penetapan UMP Bali 2027 pada 21 November 2026, perhatian buruh kini tertuju pada keputusan Koster. Angka Rp4,2 juta yang sempat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan rekomendasi Rp4.559.886 dari Dewan Pengupahan menjadi dua angka yang mengemuka dalam pembahasan upah tahun depan. (*)









