BALITOPIK.com, KUPANG – Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede, kini memasuki tahap penyidikan. Perkembangan perkara tersebut tidak hanya menjadi perhatian dari sisi penegakan hukum, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Kupang apabila nantinya terjadi pemberhentian kepala daerah.
Posisi Wakil Bupati Kupang, Aurum Obe Titu Eki, menjadi perhatian terkait kemungkinan melanjutkan kepemimpinan di Kabupaten Kupang.
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wakil bupati dapat menggantikan bupati apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan melalui mekanisme yang berlaku.
Peluang tersebut masih bergantung pada proses hukum dan keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab, peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan tidak serta-merta membuat Yosef Lede kehilangan jabatannya.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menaikkan penanganan perkara tersebut ke tahap penyidikan setelah menggelar perkara khusus pada Kamis (19/11/2026). Keputusan itu disampaikan Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra.
Dalam proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa 13 saksi serta lima saksi tambahan. Polisi juga telah mengantongi hasil visum et repertum, pemeriksaan psikologis, serta keterangan ahli psikologi, medis, dan pidana.
Sejumlah barang bukti turut diamankan, di antaranya telepon genggam dan pakaian milik korban berinisial RWM (21). Penyidik menerapkan ketentuan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kasus ini bermula dari laporan seorang mahasiswi berinisial RWM terkait dugaan kekerasan seksual yang disebut terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang. Yosef Lede telah menyatakan menghormati proses hukum dan bersedia memenuhi panggilan penyidik.
Mekanisme Pergantian Kepala Daerah
Kemungkinan Wakil Bupati Kupang melanjutkan kepemimpinan memiliki dasar hukum dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila gubernur, bupati, atau wali kota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, maka wakilnya menggantikan posisi kepala daerah.
Selanjutnya, Pasal 173 ayat (4) mengatur mekanisme penyampaian usulan pengesahan pengangkatan wakil bupati menjadi bupati oleh DPRD kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
Dengan demikian, apabila di kemudian hari Yosef Lede diberhentikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, Wakil Bupati Aurum Obe Titu Eki berpeluang melanjutkan kepemimpinan sebagai Bupati Kupang.
Namun, proses pidana dan mekanisme pemberhentian kepala daerah merupakan dua hal yang berbeda. Status perkara yang kini memasuki tahap penyidikan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pergantian kepemimpinan pasti terjadi.
Untuk saat ini, proses penyidikan Polda NTT menjadi perhatian utama. Perkembangan perkara dan keputusan melalui mekanisme hukum yang berlaku nantinya akan menentukan keberlanjutan kepemimpinan di Kabupaten Kupang. (*)









