Balitopik.com – Pertemuan antara pemilik 17 UMKM di Seranga dengan UPT Tahura Ngurah Rai mendapatkan kesepakatan bersama, Sabtu (1/2//2025) di Kantor DKLH Provinsi Bali.
Pertemuan itu menindaklanjuti surat peringatan (SP) III dari UPT Tahura Ngurah Rai kepada 17 UMKM di Serangan untuk menghentikan aktivitas penjualan pada tanggal 2 Februari 2025, esok.
Berikut hasil kesepakatan yang disusun bersama oleh para pihak yaitu pemilik 17 UMKM di Serangan dan UPT Tahura Ngurah Rai.
Berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat pembahasan peringatan III pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 dan mempertimbangkan Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Anggota DPR RI Komisi IV, Komisi X, DPD RI Perwakilan Bali dan DPRD Kota Denpasar yang bertempat di Ruang Rapat IUD Kura-Kura Bali pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025, dengan ini menandatangani Berita Acara Kesepakatan Bersama sebagai berikut :
1. UPTD Tahura Ngurah Rai Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali memberikan tambahan waktu selama 60 hari kepada Pemilik Warung Kuliner Seafood Serangan untuk melakukan proses pembongkaran terhadap bangunan warung yang ada di dalam kawasan hutan Tahura Ngurah Rai dalam rangka mendukung proses permohonan Perizinan Berusaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (PBPSWA) yang akan dilakukan oleh Walikota Denpasar;
2. Selama kurun waktu 60 hari para Pemilik Warung Kuliner Seafood masih bisa melakukan aktivitas berjualan dengan ketentuan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Menjaga keamanan dan kelestarian ekosistem mangrove Tahura Ngurah Rai;
b. Tidak membuang sampah dan limbah ke dalam kawasan hutan Tahura Ngurah Rai;
c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan.
3. UPTD Tahura Ngurah Rai Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali melakukan pembinaan, pengawasan dan memastikan pembongkaran/clear and clean terhadap bangunan warung yang ada dalam kawasan hutan Tahura Ngurah Rai;
4. Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan di atas pemilik warung kuliner Seafood tidak menaatinya maka akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Para pemilik 17 UMKM itu sepakat setelah 60 hari kompensasi waktu yang diberikan mereka akan melakukan pembongkaran/clear and clean terhadap bangunan warung yang ada dalam kawasan hutan Tahura Ngurah Rai dalam rangka mendukung proses pengajuan Perizinan Berusaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (PBPSWA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan oleh Walikota Denpasar.
Kepala UPT Tahura Ngurah Rai, Ketut Subandi mengatakan keputusan itu diambil agar prosedur hukum tetap dijalankan dengan tetap mempertimbangkan aspek humanis.
Subandi mengaku pihaknya akan mendukung proses perizinan yang dimohonkan Walikota Denpasar kepada 17 UMKM tersebut agar diprioritaskan.
“Sebelum berakhirnya SP III itu kami lakukan rapat karena mendapat masukan dan pertimbangan dari anggota DPR RI, DPRD Kota Denpasar dan DPD RI untuk tetap mendapatkan sosial kemasyarakatannya dan prosedur hukum tetap dijalankan,” ujar Subandi.
Sementara koordinator 17 UMKM Serangan, I Wayan Loka mengatakan pihak menyadari sebagai pelaku UMKM harus memiliki izin usaha dan dasar hukum sesuai aturan yang berlaku.
“Pada hari ini kita sudah sepakat bersama bahwa untuk kedepannya kita sebagai UMKM agar memiliki legal standing ada kepastian secara hukum.”
“Terkait dengan hal itu sudah barang tentu kita harus juga pahami dan sadari hal-hal yang menyangkut proses dalam permohonan izin yang nantinya mudah-mudahan Pak Wali segera mungkin menindaklanjuti itu dan kami UMKM yang 17 orang ini bisa diprioritaskan,” tandas Loka.
Untuk diketahui, para UMKM didampingi oleh Lurah Serangan, Ni Wayan Sukanami dan Prajuru Adat Serangan yang mewakili Bendesa Adat Serangan yang berhalangan hadir. (*)
