BALITOPIK.COM, DENPASAR – Rendahnya penyerapan belanja modal menjadi salah satu sorotan utama Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Hingga akhir Juli 2026, realisasi belanja modal disebut baru mencapai Rp129,8 miliar lebih atau sekitar 16,11 persen dari total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp806 miliar lebih.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Fraksi Demokrat-NasDem karena dalam rancangan perubahan APBD, alokasi belanja modal justru direncanakan meningkat menjadi Rp841 miliar lebih.
Fraksi menilai kondisi itu perlu mendapat penjelasan pemerintah daerah, terutama terkait potensi kegiatan yang tidak selesai atau bahkan tidak terlaksana hingga akhir tahun anggaran.
Jika kondisi tersebut terjadi, Demokrat-NasDem memandang terdapat kemungkinan belanja modal kembali digeser atau dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Fraksi juga mengingatkan bahwa kondisi semacam itu berpotensi menjadi salah satu sumber Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang kemudian digunakan untuk menutup defisit.
Selain belanja modal, Fraksi Demokrat-NasDem mencermati kenaikan belanja operasi yang menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja daerah.
Belanja operasi direncanakan bertambah sekitar Rp160 miliar lebih, dari sebelumnya Rp5,2 triliun lebih menjadi Rp5,4 triliun lebih.
Kenaikan tersebut diminta tetap dikendalikan agar tidak mengurangi kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur maupun program-program yang memberikan dampak produktif bagi masyarakat.
Dari sisi pendapatan, persoalan lain muncul pada realisasi retribusi daerah. Sampai Juli 2026, penerimaan retribusi baru mencapai Rp230 miliar lebih atau 37,41 persen dari target Rp614 miliar lebih.
Namun, dalam rancangan perubahan APBD, target retribusi justru dinaikkan menjadi Rp649 miliar lebih atau 105,67 persen.
Atas kondisi tersebut, Fraksi Demokrat-NasDem meminta pemerintah menjelaskan penyebab rendahnya capaian retribusi. Fraksi mempertanyakan apakah kondisi itu berkaitan dengan rendahnya aktivitas pelayanan, sistem pemungutan yang belum optimal, atau penetapan target yang terlalu tinggi.
Hal serupa juga terlihat pada penerimaan dana transfer daerah. Dari target Rp407 miliar lebih, realisasinya hingga periode yang disampaikan baru mencapai Rp88 miliar lebih atau sekitar 21,76 persen.
Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rancangan perubahan APBD mengalami peningkatan lebih dari Rp122 miliar atau sekitar 2,87 persen. PAD yang sebelumnya berada di kisaran Rp4,2 triliun lebih dirancang meningkat menjadi Rp4,3 triliun lebih.
Fraksi Demokrat-NasDem meminta Gubernur Bali memaparkan strategi peningkatan PAD secara berkelanjutan tanpa menjadikan masyarakat maupun pelaku usaha sebagai pihak yang menanggung tambahan beban.
“Fraksi Demokrat-Nasdem ingin mendapatkan penjelasan Saudara Gubernur terkait dengan strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan dengan tanpa menambah beban masyarakat dan pelaku usaha,” demikian disampaikan dalam pandangan umum fraksi.
Pandangan tersebut dibacakan I Gede Ghumi Asvatham, S.ST.Par., dalam Rapat Paripurna ke-50 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Provinsi Bali, Senin, 14 September 2026.
Tidak hanya menyangkut angka-angka dalam perubahan APBD, Demokrat-NasDem juga menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Fraksi meminta pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok, terutama beras, diperkuat. Pemerintah juga didorong mengantisipasi potensi kriminalitas yang melibatkan jaringan internasional.
Di sektor lingkungan, perhatian diarahkan pada pencegahan kebakaran hutan di kawasan mangrove Bali Barat serta pengawasan terhadap pengolahan sampah menggunakan teknologi modern di seluruh kabupaten/kota.
Untuk sektor kesehatan, Demokrat-NasDem mendorong Pemprov Bali memberikan dukungan kepada rumah sakit umum daerah yang masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Dukungan tersebut dapat diberikan melalui skema bantuan keuangan khusus maupun hibah.
Fraksi juga meminta sistem layanan kesehatan antarrumah sakit daerah diperkuat, terutama menyangkut konektivitas layanan dan akses rujukan dalam kondisi emergensi, sehingga penanganan pasien dapat dilakukan lebih cepat dan terintegrasi. (*)