BALITOPIK.COM, DENPASAR – Ruang gerak pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya di Bali, dinilai semakin mengkhawatirkan. Fenomena penyempitan ruang kritik, masifnya intimidasi terhadap jurnalis, hingga gelombang kriminalisasi aktivis menjadi sorotan tajam dalam diskusi publik yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar.
Diskusi bertajuk “Tantangan dan Ancaman Kebebasan Pers dan Berekspresi di Bali” tersebut berlangsung di Kantor Sekretariat AJI Denpasar, Jalan Sedap Malam, Kota Denpasar, pada Jumat (22/5/2026). Agenda ini dihadiri oleh lintas elemen, mulai dari kalangan mahasiswa, akademisi, hingga jurnalis dari berbagai organisasi media di Bali.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Udayana (Unud), Ni Made Ras Amanda Gelgel, mengungkapkan bahwa tantangan media hari ini tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam ruang redaksi itu sendiri.
Menurutnya, penetrasi teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) di satu sisi menawarkan efisiensi, namun di sisi lain membawa risiko besar bagi integritas jurnalisme jika digunakan tanpa proses verifikasi yang ketat.
“AI kini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar kita karena banyak yang terindikasi menggunakan AI tanpa verifikasi manusia. Hal ini berisiko menurunkan kredibilitas, akurasi, dan etika jurnalisme,” tegas Ras Amanda.
Lebih lanjut, ia menyoroti rapuhnya ekosistem finansial media akibat ketergantungan pada algoritma media sosial dan viralitas demi mengejar performa iklan. Dampaknya langsung memukul kesejahteraan jurnalis yang tetap dituntut menjaga idealisme.
Selain isu kesejahteraan, Ras Amanda juga mengkritik penurunan daya kritis jurnalis akibat relasi yang terlalu dekat dengan kekuasaan. Banyak media saat ini dinilai hanya menelan mentah-mentah siaran pers (press release) dari pemerintah tanpa melakukan cross-check data.
“Daya kritis menurun karena jurnalis cenderung hanya menerima rilis dan abai melakukan verifikasi data. Praktik di lapangan memperlihatkan media terlalu dekat dengan kekuasaan,” tambahnya.
Kondisi pengekangan berekspresi mendapat pemaparan data yang lebih mengkhawatirkan dari Kepala Bidang Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, Ignatius Rhadite. Berdasarkan catatan sepanjang tahun 2025, kebebasan pers di tanah air berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Rhadite menerangkan bahwa banyak pengkondisian dari berbagai jalur yang mengindikasikan bahwa gejala otoritarianisme kini semakin menguat.
LBH Bali memaparkan data statistik kelam sepanjang tahun lalu. Selama periode Agustus-September 2025, terdapat 6.719 massa aksi unjuk rasa ditangkap, di mana 959 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, untuk kekerasan terhadap jurnalis, AJI Indonesia mencatat ada 89 tindakan kekerasan fisik dan 22 tindakan teror atau intimidasi sepanjang 2025.
Di sisi lain, LBH Pers juga meluncurkan laporan tahunan yang mengonfirmasi adanya 96 peristiwa kekerasan yang menyasar 146 korban dari unsur jurnalis, perusahaan media, narasumber, hingga pers mahasiswa.
Pelanggaran nyata juga terjadi di ruang siber. Sepanjang 2025, tercatat ada 351 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi digital dengan total 334 korban. Angka ini mencakup pemutusan akses internet, kriminalisasi menggunakan delik siber, hingga serangan digital terhadap para aktivis kritis.
Bukan hanya jurnalis, gelombang pembungkaman juga menyasar para pembela lingkungan hidup. Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) periode 2014-2024 menunjukkan ada 1.131 orang mengalami kriminalisasi karena mempertahankan ruang hidup mereka, dengan 544 orang di antaranya berakhir di meja hijau.
Tren negatif ini terus berlanjut ke tahun 2025. Riset Auriga Nusantara mencatat terjadi 33 kasus kekerasan yang menimpa 198 pembela lingkungan, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, Amnesty International Indonesia melaporkan sedikitnya 295 Pembela HAM mengalami berbagai bentuk serangan dan kriminalisasi sepanjang 2025.
Khusus untuk situasi lokal di Pulau Dewata, Rhadite membeberkan fakta bahwa Bali menorehkan catatan rekor terburuknya pasca-reformasi pada aksi unjuk rasa tertanggal 30 Agustus 2025.
“Penangkapan di Bali saat itu menjadi yang terbesar pasca-reformasi. Sebanyak 170 massa aksi ditangkap, 18 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan 6 jurnalis menjadi korban kekerasan aparat. Jurnalis dipaksa menghapus rekaman liputan mereka. Ini adalah bentuk penggunaan kekuatan berlebihan (excessive force) dalam pengendalian massa,” pungkas Rhadite.
Melalui diskusi ini, AJI Denpasar dan mitra sipil mendesak pentingnya penguatan solidaritas antar-pekerja media serta penegakan komando etik demi melawan segala bentuk pembungkaman suara publik di masa depan. (*)