Opini: Andrianus Yovianto – Kader Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Denpasar.
Balitopik.com – Pada tanggal 23 Januari 2025 di hebohkan dengan isu Perguruan Tinggi hendak memperoleh izin usaha pertambangan, dalam rancangan Undang-undang Mineral dan Batubara (RUU MINERBA) diprioritaskan. Hal ini disetujui seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahwa usulan ini bagian dari inisiatif DPR sendiri.
Dalam Rancangan Undang-undang tersebut Pasal 51A ayat (1) draf RUU Minerba, berbunyi “WIUP Mineral logam atau Batubara dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas,”. Dan di ayat 2 menegaskan bahwa ada sejumlah pertimbangan yang begitu mendasar pemberian WIUP kepada Perguruan Tinggi, yakni luas WIUP Mineral logam atau Batubara, status perguruan tinggi terakreditasi, dan peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat.
Salah satu alasan mendasar mengapa Perguruan Tinggi memperoleh izin usaha pertambangan yaitu, memperkuat keberpihakan negara terhadap masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), dan juga sebuah langkah yang konkrit untuk memastikan sumber daya alam di manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu dalam pasal 31 UUD 1945 Tentang Pendidikan, menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Tentu artinya bahwa negara punya tanggung jawab yang penuh untuk mensejahterakan masyarakat yang salah satunya melalui pendidikan.
Jika dilihat dari tugas dan fungsi Perguruan Tinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tentang Perguruan Tinggi, sangat kontra dengan RUU MINERBA. Dimana dalam pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2012 telah mengatur soal pendidikan tinggi berfungsi Sebagai Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kemudian ditegaskan pula di dalam pasal 6 Undang – Undang tersebut bahwa Pendidikan Tinggi harus memegang teguh prinsip “Pembelajaran harus berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang”. Dan juga kita tahu bahwasanya sejarah mencatat begitu besar peran intelektual kampus dalam pembangunan dan perubahan yang terjadi di Indonesia mulai dari era Orde Lama, Orde Baru hingga era Reformasi.
Oleh karena bertentangan dengan UUD dan UU Perguruan Tinggi, maka RUU MINERBA ini harus di batalkan, karena sudah bertentangan dengan tugas dan fungsi dari Perguruan Tinggi itu sendiri sebagai lembaga yang mencerdaskan kehidupan bangsa.
Apabila izin usaha tambang ini diberikan kelonggaran terhadap kampus maka itu di luar dari tugas Perguruan tinggi sebagai pendidik. Karena tugas dari seorang pendidik adalah investasi intelektual secara terus – menurus agar tercapainya pendidikan Indonesia yang adil dan merata. Selain itu, RUU MINERBA ini dinilai ada unsur politis dari pemerintah m dalam upaya untuk pembungkaman terhadap kampus sebagai rahim intelektual kritis.
Sebagaimana yang sudah dilakukan akhir – akhir ini, hanya para Akademisi dan Mahasiswa lah yang terus menyuarakan keberpihakannya terhadap kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan, karena kaum intelektual kampus sudah seharusnya untuk mengabdikan diri pada masyarakat. Seperti yang dikutip dari Tan Malaka “Intelektual kampus tidak boleh netral dan harus berpihak pada rakyat supaya tidak di tindas oleh rezim penguasa” (*)
