BALITOPIK.COM, KARANGASEM – Upaya penguatan kesiapsiagaan bencana di Bali terus diperkuat, terutama di kawasan destinasi wisata yang rentan terhadap risiko alam. Memasuki masa transisi menuju musim kemarau yang dibayangi fenomena El Nino sejak April 2026, berbagai langkah antisipasi kembali digencarkan.
Sebagai wilayah yang berada di kawasan rawan bencana, Bali dinilai perlu memperkuat kesiapsiagaan sejak tahap pra-bencana. Pendekatan ini melibatkan berbagai sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pelaku industri pariwisata.
Peran utama dalam koordinasi penanggulangan bencana di Bali dipegang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang dalam implementasinya turut didukung oleh berbagai pihak, termasuk kerja sama internasional melalui A-PAD Indonesia dengan dukungan Kementerian Luar Negeri Jepang.
Pada 2026, A-PAD Indonesia kembali melanjutkan program penguatan ketangguhan sektor pariwisata dan masyarakat melalui kegiatan diseminasi di Karangasem. Kegiatan ini dibuka oleh I Ketut Sedana Merta.
Dalam sambutannya, Sedana Merta menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.
“Penanggulangan bencana bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama semua pihak,” ujarnya.
Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah penggabungan konsep Desa Wisata dan Desa Tangguh Bencana menjadi Desa Wisata Tangguh Bencana (DEWATA-TANA). Program ini menjadi pilot project nasional yang dikembangkan di Desa Tulamben, Karangasem.
Konsep ini lahir dari pengalaman berbagai bencana yang berdampak besar terhadap sektor pariwisata, seperti pandemi Covid-19 hingga peningkatan aktivitas Gunung Agung pada 2017 yang menyebabkan kerugian besar.
“Dunia pariwisata sangat sensitif terhadap isu bencana. Bahkan sebelum erupsi terjadi, dampaknya sudah terasa signifikan,” jelas Sedana Merta.
Melalui program ini, kapasitas masyarakat desa diperkuat agar lebih siap menghadapi potensi bencana, sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pariwisata.
Sebagai wilayah yang berada di jalur cincin api, Bali bersama NTB dan NTT memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi, letusan gunung api, hingga bencana hidrometeorologi.
Project Leader Anton R. Purnama menjelaskan bahwa program ini telah berjalan sejak 2016 dengan fokus awal pada penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan.
“Seiring waktu, program berkembang dengan melibatkan sektor pariwisata, termasuk penerapan standar kesiapsiagaan bencana bagi pelaku usaha,” jelasnya.
Program ini juga mencakup penguatan sistem peringatan dini, perlindungan tenaga kerja, serta kesiapsiagaan operasional di sektor pariwisata.
Hingga 2025, kolaborasi lintas sektor semakin menguat, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga sektor swasta. Kesiapsiagaan bencana kini mulai terintegrasi dalam praktik sehari-hari di kawasan destinasi wisata.
Ke depan, pendekatan berbasis kearifan lokal dan kolaborasi multisektor diharapkan mampu menciptakan destinasi wisata yang tidak hanya indah, tetapi juga tangguh dan berkelanjutan. (*)