BALITOPIK.COM, BALI – Wayan Koster menegaskan sikap tegas terhadap kabupaten/kota di Bali yang belum serius menjalankan pengelolaan sampah berbasis sumber. Pemerintah Provinsi Bali bahkan mengancam tidak akan menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi daerah yang tidak menunjukkan komitmen nyata.
Pernyataan tersebut disampaikan Koster saat memberikan pengarahan kepada para kepala desa dan lurah se-Kota Denpasar di Gedung Sewaka Dharma, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, Bali kini berada pada fase krusial dalam penanganan persoalan sampah. Karena itu, penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber harus segera dilakukan untuk mengurangi beban di TPA Suwung yang selama ini menjadi pusat pembuangan sampah terbesar di Bali.
Koster menjelaskan bahwa Denpasar sebenarnya sudah memiliki perangkat regulasi yang cukup lengkap terkait pengelolaan sampah, mulai dari peraturan daerah, peraturan wali kota hingga instruksi wali kota. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh sejumlah kabupaten lain di Bali.
Ia menyebut beberapa daerah yang masih menghadapi persoalan serius dalam penanganan sampah, seperti Buleleng, Karangasem, Gianyar, Bangli, Jembrana, dan Tabanan.
Karena itu, setelah penguatan kebijakan dilakukan secara intensif di Denpasar, Badung dan tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Bali berencana memperluas langkah tersebut ke seluruh kabupaten di Pulau Dewata.
Koster menegaskan, komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola sampah akan menjadi syarat utama untuk mendapatkan dukungan anggaran dari provinsi.
“Anggaran BKK sejak 2023 sudah dipangkas. Provinsi hanya akan menyalurkan jika ada komitmen dan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber. Kalau tidak dilaksanakan, kami tidak akan memberikan bantuan BKK, baik untuk infrastruktur maupun program lainnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Koster juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam menangani persoalan sampah di Bali, khususnya dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq.
Ia menilai Bali mendapat perhatian khusus karena posisinya sebagai destinasi wisata dunia yang harus didukung oleh kualitas lingkungan yang baik.
“Bali adalah destinasi wisata dunia yang harus ditopang oleh ekosistem lingkungan yang sehat. Tidak hanya pariwisata, masyarakat Bali juga membutuhkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan,” ujar Koster.
Menurutnya, kualitas lingkungan yang terjaga menjadi kunci penting untuk memastikan keberlanjutan pariwisata sekaligus menjaga kesehatan masyarakat di Bali. (*)








