BALITOPIK.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan seluruh kebijakan pembangunan di Pulau Dewata harus disusun berdasarkan data yang akurat. Karena itu, ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah menjadikan hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu landasan utama dalam menyusun program pembangunan, penganggaran, hingga evaluasi kebijakan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Koster saat menghadiri Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Sabtu (11/7/2026).
Menurut Koster, pembangunan yang tepat sasaran hanya dapat diwujudkan apabila didukung data yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), serta masyarakat Bali mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar kepada petugas Badan Pusat Statistik (BPS).
“Data yang akurat akan menjadi dasar pemetaan anggaran dan penyusunan kebijakan pembangunan. Karena itu saya mengajak seluruh masyarakat Bali bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan lengkap,” ujar Koster.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata seluruh unit usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar, tetapi juga melakukan pembaruan data ekonomi keluarga. Pendataan tersebut dinilai penting karena mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterkaitan antara aktivitas usaha dengan kesejahteraan rumah tangga, serta dinamika ekonomi yang berkembang di tingkat akar rumput.
Melalui data tersebut, pemerintah akan memperoleh potret yang lebih komprehensif mengenai kondisi perekonomian Bali sehingga kebijakan yang disusun dapat lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Bagi Bali, lanjut Koster, pelaksanaan Sensus Ekonomi memiliki arti strategis mengingat struktur ekonomi daerah bertumpu pada sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kreatif, dan jutaan pelaku usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM). Seluruh sektor tersebut membutuhkan dukungan data yang berkualitas agar arah pembangunan dapat dirumuskan secara tepat.
Hasil sensus nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur usaha, persebaran aktivitas ekonomi antarwilayah, produktivitas berbagai sektor, perkembangan UMKM, tingkat daya saing daerah, hingga kondisi ekonomi keluarga sebagai fondasi pembangunan masyarakat Bali.
Koster juga mengapresiasi kebijakan BPS RI yang memajukan jadwal pelaksanaan sensus di Bali sehingga tidak berbenturan dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Menurutnya, langkah tersebut memberi ruang bagi umat Hindu menjalankan ibadah dengan khusyuk sekaligus menjaga kualitas proses pendataan.
Ia menegaskan data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi pijakan penting dalam mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Melalui data yang akurat, pemerintah dapat menentukan sektor ekonomi yang perlu diperkuat, potensi baru yang layak dikembangkan, wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar, hingga berbagai tantangan yang harus segera diatasi.
“Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik, dan kebijakan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas bagi masyarakat Bali,” tegasnya.
Secara khusus, Koster menginstruksikan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali agar memanfaatkan hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu basis utama dalam penyusunan kebijakan, program pembangunan, penganggaran, maupun evaluasi pembangunan daerah sehingga setiap keputusan dapat diambil berdasarkan data yang objektif dan terukur.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Menurutnya, data yang berkualitas merupakan kompas dalam menentukan arah pembangunan bangsa.
Ia mengingatkan seluruh petugas sensus agar melakukan pendataan secara menyeluruh sehingga tidak ada data yang terlewat dan seluruh informasi yang dikumpulkan benar-benar akurat.
Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, menambahkan hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan basis data yang lebih lengkap dan kuat untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan di Bali.
Sebanyak 3.774 petugas sensus akan diterjunkan melakukan pendataan secara door to door selama periode 8 Juni hingga 31 Agustus 2026. Berdasarkan proyeksi BPS, terdapat sekitar 647.337 unit usaha di Bali yang terdiri atas 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, serta 632.956 usaha mikro dan kecil.
Secara keseluruhan, petugas akan menjangkau sekitar 1,71 juta usaha dan keluarga di seluruh Bali. Koster optimistis dengan dukungan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan, Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat fondasi ekonomi Bali yang berbasis data, berdaya saing, berkelanjutan, dan tetap berlandaskan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Penguatan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali ditandai dengan prosesi penancapan kayon sebagai simbol dimulainya gerakan bersama membangun Bali berbasis data yang akurat dan berkualitas. (*)