BALITOPIK.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bali mengambil peran strategis dalam mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan di Pulau Dewata.
Salah satu fokus utama yang didorong adalah meningkatkan produksi bawang putih lokal agar Bali tidak lagi bergantung pada impor.
Ajakan tersebut disampaikan Koster saat menghadiri pelantikan Made Muliawan Arya (De Gadjah) sebagai Ketua DPD HKTI Bali periode 2026–2031 di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Jumat (10/7/2026). Pengurus HKTI Bali dilantik langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono.
Dalam sambutannya, Koster menjelaskan sektor pertanian Bali saat ini masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Berdasarkan perhitungan pemerintah, produksi sejumlah komoditas strategis bahkan sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Bali.
“Perhitungan kami, produksi kita mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Bali. Bahkan beberapa di antaranya surplus seperti beras, jagung, bawang merah, dan cabai,” ujar Koster.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat satu komoditas yang menjadi pekerjaan rumah, yakni bawang putih. Hingga kini, kebutuhan bawang putih di Bali masih bergantung pada pasokan impor.
Menurut Koster, kondisi tersebut bukan semata karena produksi yang rendah, tetapi juga dipengaruhi preferensi pasar yang lebih memilih bawang putih impor karena harganya lebih murah.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong perluasan lahan tanam bawang putih di sejumlah daerah potensial seperti Bangli, Karangasem, dan Jembrana.
“Saya terus dorong perluasan area tanam bawang putih. Kalau produksinya sudah cukup, kita bisa hentikan impor,” tegasnya.
Koster menegaskan, peningkatan produksi pangan merupakan bagian dari visi besar Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan kedaulatan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
Selain mengejar swasembada pangan, Pemprov Bali juga terus memperkuat sektor pertanian dari hulu hingga hilir agar hasil pertanian memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.
“Salah satu prioritas pembangunan Bali adalah upaya mewujudkan kedaulatan pangan,” katanya.
Menurut Koster, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali saat ini mencapai sekitar 14 persen. Karena itu, pemerintah terus memperkuat kebijakan yang berpihak kepada petani.
Salah satunya melalui pengembangan sistem pertanian organik yang kini menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Bali.
Ia menyebut sebagian besar lahan sawah di Bali telah memasuki sistem pertanian organik dan sejalan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik.
Program tersebut, kata Koster, mendapat sambutan positif dari para petani karena mampu meningkatkan nilai jual hasil panen sekaligus menjaga kualitas lingkungan.
“Ini juga sangat penting untuk menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati sehingga tidak merusak ekosistem,” ujarnya.
Meningkatnya minat petani terhadap sistem organik justru memunculkan tantangan baru berupa meningkatnya kebutuhan pupuk organik cair.
Karena itu, Pemprov Bali berharap pemerintah pusat dapat menambah alokasi pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan petani.
“Dulu sangat sulit mengarahkan petani ke organik, tapi sekarang justru sangat antusias. Kami berharap kuota pupuk cair bisa ditambah,” kata Koster.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono meminta HKTI Bali menjadi jembatan antara pemerintah dengan petani sehingga berbagai persoalan pertanian dapat diselesaikan lebih cepat.
Menurutnya, organisasi petani harus hadir untuk memastikan kesejahteraan petani terus meningkat serta hasil pertanian memperoleh harga yang layak.
“HKTI harus bisa menjembatani kebutuhan petani kita. Saya berharap tidak ada lagi petani yang hidupnya tidak baik dan tidak ada lagi hasil pertanian yang dibeli dengan harga rendah,” ujar Sudaryono.
Ia juga mengapresiasi berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam memajukan sektor pertanian dan menyatakan kesiapan pemerintah pusat memberikan dukungan, termasuk penambahan kuota pupuk organik cair.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD HKTI Bali yang baru dilantik, Made Muliawan Arya (De Gadjah), menyampaikan komitmennya membangun sinergi bersama Pemerintah Provinsi Bali demi meningkatkan kesejahteraan petani.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Wayan Koster atas dukungan yang diberikan sehingga proses pelantikan dapat terlaksana dalam waktu singkat.
“Dengan dukungan Bapak Gubernur, kita berkolaborasi untuk kepentingan para petani Bali,” kata De Gadjah.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan HKTI, diharapkan berbagai program penguatan sektor pertanian dapat berjalan lebih cepat sehingga target mewujudkan kedaulatan pangan di Bali dapat segera tercapai.