BALITOPIK.COM, DENPASAR – Konsorsium Pemuda Kristen Bali menerbitkan Manifesto Politik Pemuda Kristen Bali yang memuat sikap kritis terhadap berbagai isu nasional dan daerah. Isu yang disoroti meliputi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan Koperasi Merah Putih, penegakan hukum, kebijakan fiskal, hingga persoalan lingkungan di Bali.
Dokumen tersebut dideklarasikan di Denpasar pada Jumat (10/7/2026) dan menjadi seruan bersama sejumlah organisasi kepemudaan Kristen di Pulau Dewata.
Manifesto itu diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi International Cornerstone (BEM STTI-C), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Denpasar dan Badung, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Bali, Garuda Youth Revival, BEM STT Pelita Hati, serta berbagai elemen Pemuda Kristen se-Bali.
Dalam dokumen tersebut, mereka menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi politik, hukum, dan ekonomi nasional yang dinilai masih diwarnai praktik penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran negara.
Melalui manifesto itu, Konsorsium Pemuda Kristen Bali menegaskan bahwa kebijakan publik harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan etika. Mereka menilai negara perlu memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, bukan menjadi ruang bagi kepentingan kelompok tertentu.
Rektor Sekolah Tinggi Teologi International Cornerstone (STTI-C), Pdt. Dr. David Henry Parera, menyatakan dukungannya terhadap gerakan tersebut. Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan suara-suara kritis yang mampu mengawal jalannya pemerintahan.
“Kita berharap konsorsium ini terus berkembang. Kita tidak boleh diam. Kalau kita diam, Indonesia akan memiliki masalah. Perlu ada suara-suara kritis yang datang dari dunia kampus,” ujar Henry Parera.
Salah satu sorotan utama dalam manifesto diarahkan pada sektor energi. Konsorsium mendesak pemerintah meninjau kembali kebijakan harga BBM non-subsidi karena dinilai berdampak terhadap meningkatnya beban ekonomi masyarakat.
Selain itu, mereka juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan anggaran. Hal serupa juga disampaikan terhadap pengelolaan Koperasi Merah Putih yang diminta dilakukan secara terbuka agar benar-benar mampu memperkuat ekonomi kerakyatan.
Manifesto itu juga mengangkat isu penegakan hukum. Pemuda Kristen Bali meminta aparat penegak hukum menjalankan proses hukum secara profesional tanpa diskriminasi serta memperkuat pemberantasan korupsi di seluruh sektor pemerintahan.
Mereka turut menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan fiskal agar kebijakan keuangan negara tidak semakin membebani masyarakat melalui utang yang berlebihan.
Dalam bagian maklumat aksi, Konsorsium Pemuda Kristen Bali mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Mereka meminta dilakukan audit secara transparan terhadap kebijakan terkait BBM, Program MBG, dan Koperasi Merah Putih.
Selain itu, mereka juga mendorong evaluasi terhadap pengelolaan sampah di Bali, penanganan deforestasi, penataan kawasan sempadan sungai dan daerah aliran sungai (DAS), serta pelibatan pemuda dan mahasiswa sebagai mitra kritis dalam mengawal setiap kebijakan publik.
Sementara itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Badung, Josua Synocto Hutabarat, menegaskan bahwa manifesto tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD Provinsi Bali, DPRD kabupaten/kota, hingga instansi terkait sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan merajalela. Di bawah terang Firman Tuhan yang sejati, kami siap berdiri di garis depan untuk menolak budak utang dan bancakan proyek nasional, serta menuntut etika Ilahi dalam kebijakan publik,” kata Josua.
Josua menambahkan, Konsorsium Pemuda Kristen Bali dibentuk sebagai wadah ilmiah dan rohani yang bertujuan mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui partisipasi aktif generasi muda.
“Ini komitmen kami untuk terus menyuarakan isu-isu kebangsaan sesuai nilai-nilai yang kami yakini, sekaligus mengawal kebijakan publik agar benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” tandasnya.