BALITOPIK.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya mempercepat transformasi sistem kesehatan melalui penguatan enam pilar utama yang menjadi arah pembangunan kesehatan nasional.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah (Rakorkesda) Provinsi Bali yang digelar di UPTD Bapelkesmas Provinsi Bali, Selasa (21/7/2026).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes, mengatakan transformasi sistem kesehatan tersebut mengacu pada peta jalan Kementerian Kesehatan RI melalui Permenkes Nomor 15 Tahun 2022 yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
“Ini sesuai peta jalan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI melalui Permenkes Nomor 15 Tahun 2022 dan landasan pelaksanaannya diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” ujar Anom.
Rakorkesda dihadiri Kelompok Ahli Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan, jajaran kepala dinas kesehatan kabupaten/kota se-Bali, direktur rumah sakit milik pemerintah daerah, rumah sakit vertikal, hingga pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Anom menjelaskan, transformasi kesehatan nasional bertumpu pada enam pilar utama, yakni transformasi layanan primer yang berfokus pada upaya promotif dan preventif, transformasi layanan rujukan untuk meningkatkan akses dan mutu rumah sakit, transformasi ketahanan kesehatan dalam menghadapi ancaman pandemi, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia kesehatan, serta transformasi teknologi kesehatan melalui digitalisasi layanan kesehatan yang terintegrasi dalam platform Satu Sehat.
Menurutnya, seluruh program tersebut merupakan bagian dari prioritas nasional yang saat ini terus dijalankan di Bali.
“Semua ini adalah capaian program prioritas nasional yang sudah dan sedang berjalan di Bali. Kami terus berusaha agar capaian-capaian ini dapat terwujud sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan,” katanya.
Selain membahas transformasi nasional, Rakorkesda juga mengevaluasi empat program tematik kesehatan yang menjadi implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Program tersebut meliputi pemberian insentif bagi Nyoman-Ketut yang saat ini memasuki tahap finalisasi rancangan peraturan gubernur, pengembangan program satu desa satu klinik melalui transformasi Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi Klinik Pratama di wilayah yang masih membutuhkan peningkatan layanan kesehatan, program Pola Hidup Bahagia dan Pola Hidup Sehat Krama Bali, serta penguatan pelayanan kesehatan tradisional Bali.
Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga tengah mengembangkan industri herbal tradisional sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan berbasis kearifan lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kami juga sedang menjalankan program pengembangan industri herbal tradisional Bali. Program ini bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat, mengonversikan kearifan lokal, mengembangkan produk lokal, dan mendukung program kesehatan nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anom menegaskan Rakorkesda menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan sektor kesehatan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan pola penyakit, peningkatan mutu pelayanan, pemerataan tenaga kesehatan, transformasi digital, hingga optimalisasi pembiayaan kesehatan.
Menurutnya, pembangunan kesehatan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi semata, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, rumah sakit, puskesmas, organisasi profesi, institusi pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi yang kuat akan menjadi modal utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Bali,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan kesehatan di Bali harus sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan pelayanan publik, pelestarian lingkungan, serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul.
Karena itu, setiap kebijakan kesehatan tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan Bali.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung terwujudnya sistem kesehatan yang tangguh, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat Bali,” pungkas Anom. (*)